Di balik pembubaran Komite Darurat pada 6 Juli 2026, teknokrat yang ditunjuk untuk mengambil alih masih terkunci di Kairo — dan pertanyaan soal siapa sebenarnya memegang kendali di Gaza justru makin runcing.
Pada Senin siang, 6 Juli 2026, di halaman Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, Gaza tengah, Ismail al-Thawabta — direktur jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas — berdiri di depan sejumlah wartawan dan mengumumkan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hampir dua dekade: Hamas membubarkan Komite Darurat, badan yang menjalankan roda pemerintahan Gaza sejak awal perang pada Oktober 2023. Kepala komite itu, Mohammed al-Farra, resmi mengundurkan diri hari itu juga. Sebagai gantinya, Hamas menyatakan kesiapan menyerahkan seluruh tanggung jawab administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) — badan teknokratis yang dibentuk di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump. Sekilas ini terdengar seperti langkah mundur bersejarah dari kelompok yang berkuasa di Gaza sejak 2007. Tapi ada satu detail yang membuat pengumuman ini terasa ganjil: NCAG, badan yang seharusnya mengambil alih, sampai hari pengumuman itu belum sekali pun diizinkan menginjakkan kaki di Gaza.
Sejak gencatan senjata antara rezim Zionis dan Hamas resmi berlaku pada 10 Oktober 2025, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya melepas urusan pemerintahan sehari-hari. NCAG sendiri sudah dibentuk sejak 16 Januari 2026 di bawah payung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, dipimpin teknokrat asal Khan Yunis, Ali Shaath. Namun selama hampir enam bulan, 15 anggota komite ini terjebak di Kairo — bukan karena mereka menolak bertugas, melainkan karena otoritas pendudukan belum mengizinkan mereka masuk ke wilayah yang seharusnya mereka urus.
Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar apakah Hamas benar-benar mundur, tapi mundur untuk apa — dan untuk siapa. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut langkah ini sebagai upaya menghilangkan dalih bagi kelanjutan pendudukan. Sebaliknya, seorang pejabat Israel yang tak disebut namanya menyebut pengumuman itu sekadar “spin”, karena semua pejabat lama disebut tetap berada di posisinya. Dua klaim ini sama-sama punya kepentingan politik untuk dibenarkan, dan keduanya belum bisa diverifikasi secara independen dalam beberapa pekan ke depan.
Tulisan ini bersifat analitis, bukan vonis final. Situasi di Gaza masih bergerak cepat, dan sumber-sumber yang tersedia — Hamas, NCAG, Dewan Perdamaian, maupun pejabat Israel yang enggan disebut namanya — masing-masing punya kepentingan dalam menafsirkan peristiwa ini. Yang bisa kita lakukan adalah menyusun apa yang sudah terverifikasi, lalu menilai secara jujur ke arah mana kekuasaan di Gaza sesungguhnya bergerak.
Yang Sebenarnya Terjadi pada 6 Juli 2026
Faktanya cukup sederhana untuk direkonstruksi. Al-Thawabta mengonfirmasi pengunduran diri al-Farra dan menyatakan bahwa seluruh pegawai layanan publik di Gaza kini berstatus “pegawai negara” yang siap bekerja di bawah otoritas NCAG. Hamas disebut telah menginformasikan keputusan ini kepada faksi-faksi Palestina lain dalam pertemuan di Kairo sebelum pengumuman resmi, dan faksi-faksi itu menyambutnya sebagai langkah membangun kepercayaan menjelang perundingan fase kedua gencatan senjata.
Ali Shaath, komisioner utama NCAG, merespons di media sosial bahwa komitenya “siap sepenuhnya mengemban tanggung jawab nasionalnya begitu sumber daya dan kapasitas yang diperlukan tersedia” — sebuah pernyataan yang sekaligus mengonfirmasi bahwa sumber daya dan kapasitas itu, pada 6 Juli, belum tersedia. Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, menyebut langkah Hamas sebagai “jembatan antara deklarasi dan implementasi” — bahasa diplomatik yang mengonfirmasi hal yang sama: ini baru simbol, belum realisasi.
NCAG: Lima Belas Teknokrat yang Terkunci di Kairo
NCAG bukan badan yang dipilih lewat pemilu. Ia terdiri dari 15 teknokrat Palestina independen yang disepakati faksi-faksi Palestina dan telah melalui proses pemeriksaan dari pihak Israel, kemudian resmi mulai bekerja di Mesir pada 16 Januari 2026. Shaath sendiri seorang insinyur sipil kelahiran Khan Yunis, 1958, lulusan Universitas Ain Shams dan Queen’s University Belfast. Satu-satunya perempuan sekaligus satu-satunya anggota dari komunitas Kristen Palestina di komite ini adalah Hana Tarazi, yang membidangi urusan sosial dan perempuan.
Persoalannya, NCAG melapor bukan kepada otoritas Palestina yang punya mandat politik, melainkan kepada Dewan Perdamaian — badan pengawas internasional. Situs resmi NCAG sendiri menyatakan mandatnya “terbatas pada urusan sipil” dan lembaga ini “tidak mewakili rakyat Palestina secara internasional”. Ini bukan detail kecil: sebuah badan teknokratis yang tidak punya mandat politik, sekaligus tidak diizinkan masuk ke wilayah yang harus diurusnya, adalah gambaran ironis dari apa yang sering disebut sebagai “jalan menuju penentuan nasib sendiri” bagi rakyat Palestina.
Sebuah komite bisa dibubarkan dalam hitungan jam. Membangun otoritas yang absen di lapangan selama enam bulan butuh waktu jauh lebih panjang.
Motif Hamas: Konsesi Taktis atau Mundur Sungguhan?
Dari sudut pandang Hamas, pembubaran Komite Darurat adalah kartu politik yang bisa dimainkan dengan risiko rendah. Selama gencatan senjata terus disebut dilanggar rezim Zionis di lapangan — laporan serangan udara dan drone terhadap warga sipil masih muncul hampir setiap pekan — narasi bahwa Hamaslah pihak yang menahan proses politik menjadi sulit dipertahankan. Melepas pemerintahan formal, sembari NCAG tetap tertahan di Kairo karena hambatan dari pihak lain, memindahkan tanggung jawab atas kebuntuan itu.
Namun analisis yang jujur juga harus mencatat titik lemah posisi Hamas: pengumuman ini sama sekali tidak menyentuh isu pelucutan senjata, yang oleh Israel dan Amerika Serikat dijadikan syarat mutlak sebelum fase kedua gencatan senjata bisa dimulai. Selama isu itu menggantung, argumen bahwa “Hamas sudah menyerahkan kekuasaan” akan terus dibayangi keraguan wajar — termasuk dari sesama warga Palestina yang ingin tahu apakah kekuatan bersenjata faksi ini benar-benar akan tunduk pada otoritas sipil tunggal seperti yang disyaratkan Shaath sendiri.
Dewan Perdamaian: Pengawas dari Washington dan Kairo
Dewan Perdamaian pertama kali bersidang di Washington pada 18 Februari 2026, dihadiri wakil dari 27 negara penanda tangan dan utusan dari puluhan negara lain sebagai peninjau. Badan inilah yang menaungi NCAG dan menentukan kapan komite teknokratis itu dianggap layak mengambil alih. Struktur ini penting dipahami secara objektif, di luar simpati kita terhadap penderitaan warga Gaza: kekuasaan pascaperang di Gaza, secara formal, tidak berada di tangan otoritas Palestina mana pun — baik Hamas, Otoritas Palestina di Ramallah, maupun NCAG sendiri — melainkan di tangan badan internasional yang dipimpin dari luar.
Organisasi pemantau Genocide Watch dalam laporan Juli 2026 mencatat kekhawatiran soal posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam struktur Dewan Perdamaian, yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam proses rekonstruksi dan pengawasan gencatan senjata. Ini adalah pandangan sebuah organisasi advokasi, bukan fakta yang disepakati semua pihak — namun layak dicatat sebagai bagian dari perdebatan yang sedang berlangsung soal netralitas badan pengawas ini.
NCAG diberi mandat, tapi tidak diberi izin masuk. Di celah antara keduanya itulah persoalan Gaza hari ini sebenarnya berada.
Rekonstruksi yang Berhenti di Angka Janji
Pada pertemuan Dewan Perdamaian di Washington, Februari 2026, Amerika Serikat menjanjikan 10 miliar dolar AS dan negara-negara anggota lain menjanjikan tambahan 7 miliar dolar untuk rekonstruksi Gaza — total sekitar 17 miliar dolar. Tapi menurut laporan Genocide Watch edisi Juli 2026, belum ada satu pun dari dana yang dijanjikan itu yang benar-benar terkumpul hingga laporan tersebut diterbitkan. NCAG sendiri sudah memaparkan program pemulihan komprehensif kepada 65 delegasi internasional dalam konferensi di Brussels — tapi presentasi bukan pencairan.
Sementara itu, laporan PBB per 1 Juli 2026 mencatat area yang aksesnya dibatasi otoritas pendudukan kini mencakup sekitar 65 persen wilayah daratan Gaza, sebuah angka yang menurut PBB justru meningkatkan risiko bagi warga sipil dan membatasi operasi kemanusiaan — meski gencatan senjata sudah berjalan sembilan bulan. Warga Palestina yang sudah berulang kali mengungsi kini terkonsentrasi di area yang kian menyempit. Ini bukan rekonstruksi yang tersendat karena birokrasi biasa; ini rekonstruksi yang tersandera oleh kontrol militer yang belum benar-benar surut.
Uang rekonstruksi senilai miliaran dolar bisa diucapkan dalam satu konferensi pers — tapi sembilan bulan kemudian, belum satu sen pun tercatat benar-benar cair.
Gencatan Senjata yang Belum Sepenuhnya Sunyi
Sebelum gencatan senjata berlaku, perang yang dimulai Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 169.000 lainnya, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip luas media internasional — angka yang oleh sejumlah organisasi HAM dan komisi PBB digambarkan sebagai bagian dari genosida, sebuah karakterisasi yang tetap diperdebatkan di tingkat hukum internasional dan belum menjadi vonis pengadilan yang mengikat. Perlu dicatat pula bahwa metodologi pendataan Kementerian Kesehatan Gaza pernah dikritik lembaga think-tank seperti Washington Institute karena PBB disebut meneruskan angka tersebut tanpa verifikasi independen penuh — sebuah catatan metodologis yang relevan disampaikan demi kejujuran data, bukan untuk meremehkan skala korban.
Setelah gencatan senjata berlaku 10 Oktober 2025, kekerasan tidak sepenuhnya berhenti. Laporan kemanusiaan PBB (OCHA) yang dirilis 2 April 2026 mencatat, sejak pengumuman gencatan senjata hingga 1 April 2026, tercatat 713 warga Palestina tewas dan 1.940 lainnya luka akibat insiden-insiden yang masih terus terjadi di Gaza — sebuah angka resmi PBB yang seharusnya menjadi pengingat bahwa status “gencatan senjata” tidak identik dengan tidak adanya korban. Laporan lapangan pada pertengahan Juli 2026 turut mencatat insiden-insiden baru, termasuk serangan udara dan drone yang menewaskan sejumlah warga sipil di Khan Younis dan Rafah — insiden-insiden terpisah yang belum tergabung dalam pembaruan resmi angka kumulatif PBB berikutnya, sehingga sebaiknya dibaca sebagai laporan berkembang, bukan angka final.
Siapa yang Sebenarnya Berkuasa di Gaza?
Menyusun potongan-potongan ini bersama, gambaran yang muncul adalah struktur kekuasaan berlapis yang membingungkan bahkan bagi warga Gaza sendiri: Hamas secara formal sudah mundur dari pemerintahan sipil, tapi pelucutan senjatanya belum terjadi; NCAG punya mandat administratif di atas kertas, tapi tidak punya akses fisik ke wilayah yang harus diurusnya; Dewan Perdamaian mengawasi dari Washington dan Kairo, dengan uang rekonstruksi yang masih berupa janji; dan otoritas pendudukan tetap mengendalikan mayoritas wilayah secara militer. Tidak ada satu pun dari keempat pihak ini yang, hari ini, benar-benar memegang kendali penuh dan bertanggung jawab penuh atas nasib warga sipil Gaza.
Adil juga dicatat bahwa syarat pelucutan senjata yang diminta Israel dan Amerika Serikat bukan semata dalih tanpa dasar — ini kekhawatiran keamanan yang, terlepas dari simpati kita terhadap penderitaan rakyat Palestina, memang lazim diajukan pihak mana pun yang baru saja keluar dari konflik bersenjata dua tahun dengan aktor yang masih memiliki kapasitas militer. Titik temu antara syarat keamanan itu dan hak rakyat Palestina atas pemerintahan sendiri yang berdaulat penuh, sejauh ini, belum ditemukan oleh perundingan yang tersendat.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Alihkan dukungan ke jalur yang sudah terbukti sampai ke lapangan. Dari total 17 miliar dolar yang dijanjikan di KTT Dewan Perdamaian Februari 2026, belum ada dana yang tercatat cair per laporan Juli 2026. Salurkan zakat, infak, atau donasi kemanusiaan melalui BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat, serta lembaga yang punya jalur distribusi langsung ke Gaza seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, dan Adara Foundation — jalur yang tidak perlu menunggu pencairan dana antarnegara.
- Ikuti dan dukung kerja advokasi hukum, bukan sekadar simpati di media sosial. Pantau kajian hukum internasional soal implementasi Resolusi DK PBB 2803 dari akademisi seperti Hikmahanto Juwana, dan kerja pemantauan hak asasi Amnesty International Indonesia di bawah Usman Hamid, terutama terkait status 65 persen wilayah Gaza yang aksesnya masih dibatasi menurut laporan PBB Juli 2026.
- Biasakan memverifikasi angka dari sumber primer, bukan judul berita. Angka 713 korban pasca-gencatan senjata per 1 April 2026 sudah pasti berubah pada saat Anda membaca artikel ini. Cek pembaruan mingguan di situs ochaopt.org sebelum membagikan klaim angka korban — supaya empati kita didasarkan pada data yang akurat, bukan angka yang sudah kedaluwarsa.
Penutup: Pertanyaan yang Belum Bisa Kita Jawab
Pembubaran Komite Darurat pada 6 Juli 2026 memang layak dicatat sebagai peristiwa politik penting — ini pertama kalinya sejak 2007 Hamas secara formal menyatakan kesiapan melepas kendali administratif Gaza. Tapi peristiwa penting tidak selalu berarti peristiwa yang menyelesaikan persoalan. Sampai NCAG benar-benar diizinkan masuk, sampai dana rekonstruksi benar-benar cair, dan sampai isu pelucutan senjata menemukan jalan keluar, pengumuman 6 Juli akan tetap berstatus simbol yang menunggu substansi menyusul.
Bagi warga Gaza yang sudah kehilangan rumah, anggota keluarga, dan waktu bertahun-tahun dalam ketidakpastian, jarak antara simbol dan substansi ini bukan perdebatan akademis — ini jarak antara memiliki atap di atas kepala musim dingin ini atau tidak. Kita di Indonesia, yang jauh dari Deir el-Balah maupun Kairo, punya keterbatasan nyata dalam memengaruhi kapan NCAG akhirnya diizinkan masuk atau kapan 17 miliar dolar itu benar-benar cair. Tapi keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti memantau, menekan lewat jalur yang tersedia, dan memastikan solidaritas kita berbasis fakta yang terus diperbarui, bukan narasi yang berhenti di titik yang paling nyaman untuk diyakini.
Pertanyaan yang jujur untuk ditutup di sini bukan “kapan Gaza merdeka”, karena jawabannya belum bisa diprediksi siapa pun dengan jujur hari ini. Pertanyaan yang lebih realistis adalah: berapa lama lagi jarak antara pengumuman dan pelaksanaan ini akan dibiarkan menganga — dan siapa yang akhirnya harus menanggung akibat dari jarak itu, sementara para pihak yang berunding masih saling menunggu langkah pertama satu sama lain? (IW)
