Ketika Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani janji pertahanan bersama di Mekkah, dunia terbelah antara antusiasme, kecurigaan, dan pertanyaan yang belum terjawab: pakta ini nyata atau simbolis?
Jumat, 7 Agustus 2026, di Istana Al-Safa, Mekkah — kota paling suci bagi hampir dua miliar Muslim di dunia — Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif membubuhkan tanda tangan pada satu dokumen yang oleh sejumlah media disebut “Mecca Joint Defence Agreement” dan oleh media lain “Mecca Joint Deterrence Agreement”. Terlepas dari perbedaan penamaan itu, isi intinya jelas: serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Dalam hitungan jam, tagar dan opini bermunculan di seluruh dunia — dari kantor berita di Doha dan Yerusalem hingga linimasa media sosial di Jakarta — memperdebatkan apakah dunia baru saja menyaksikan lahirnya “NATO ala Sunni”, atau sekadar seremoni diplomatik dengan isi yang lebih tipis dari judulnya.
Pakta trilateral ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia membangun di atas Strategic Mutual Defence Agreement yang diteken Arab Saudi dan Pakistan pada 17 September 2025 di Istana Al-Yamamah, Riyadh — kesepakatan bilateral yang juga menegaskan prinsip serupa: agresi terhadap satu pihak dianggap agresi terhadap keduanya. Sejak Januari 2026, media Turki sudah melaporkan bahwa Ankara tengah mengupayakan keanggotaan dalam kerangka itu. Delapan bulan kemudian, upaya tersebut terwujud di Mekkah.
Artikel ini tidak bermaksud menilai apakah pakta ini “baik” atau “buruk” bagi satu pihak tertentu. Tesisnya bersifat analitis: pakta ini adalah cermin dari keretakan kepercayaan regional terhadap payung keamanan Amerika Serikat, sekaligus produk dari kalkulasi kepentingan domestik masing-masing penandatangan — bukan semata ekspresi solidaritas ideologis sebagaimana sering digambarkan. Bagian mana yang faktual (tanggal, nama, kutipan resmi) dan mana yang argumentatif (interpretasi motif, dampak jangka panjang) akan dibedakan secara eksplisit di sepanjang tulisan ini.
Yang menarik untuk ditelusuri bukan hanya isi pakta, melainkan bagaimana ia diterima: siapa yang merayakannya, siapa yang mengecamnya, siapa yang memilih diam, dan siapa yang meragukan bahwa dokumen ini benar-benar akan mengubah apa pun.
Dari Riyadh ke Mekkah: Anatomi Sebuah Aliansi yang Mengeras Perlahan
Hubungan pertahanan Pakistan dan Arab Saudi sesungguhnya sudah berjalan hampir delapan dekade, mencakup pelatihan militer dan bantuan teknis Islamabad kepada pasukan Saudi. Yang berubah pada September 2025 adalah formalisasinya ke dalam klausul pertahanan kolektif tertulis. Trilateralisasi setahun kemudian, menurut sejumlah pejabat Turki yang dikutip Reuters, adalah hasil dari “hampir setahun negosiasi” — bukan keputusan mendadak.
Namun penting dicatat: Ozgur Unluhisarcikli, Direktur Kantor Ankara German Marshall Fund of the United States, mengingatkan kepada Al Jazeera agar publik tidak buru-buru menyamakan pakta ini dengan NATO. Kerangka ini, menurutnya, lebih tepat dibaca sebagai forum koordinasi strategis, industri pertahanan, dan militer antar tiga kekuatan regional berpengaruh — bukan pakta pertahanan bersama yang setara dengan Pasal 5 Traktat Atlantik Utara, yang detail kewajiban militernya jelas dan terikat prosedur konsultasi NATO. Dokumen Mekkah, sebaliknya, tidak merinci tindakan militer konkret yang wajib diambil satu negara jika dua lainnya diserang.
Trauma yang Mendorong Pakta: Ketidakpercayaan pada Payung Keamanan Amerika
Konteks kelahiran pakta ini tidak bisa dilepaskan dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang kemudian memicu serangkaian aksi balasan Teheran terhadap negara-negara Teluk yang selama ini dianggap sekutu tradisional Washington — termasuk Arab Saudi, yang berulang kali menjadi sasaran dengan alasan menjadi tuan rumah pasukan AS. Beberapa pekan sebelum pakta bilateral Saudi-Pakistan diteken pada September 2025, Israel juga melancarkan serangan terhadap wilayah Qatar, sebuah insiden yang menurut sejumlah laporan turut mengguncang kalkulasi keamanan negara-negara Teluk.
Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, menilai kepada Al Jazeera bahwa pengalaman perang tiga tahun terakhir menegaskan satu kesimpulan yang tidak nyaman bagi Riyadh: kekuatan militer Amerika tetap penting, tetapi hubungan dengan Washington tidak menjamin kekebalan dari serangan, dan tidak selalu berarti Amerika akan bertindak sesuai prioritas Saudi. Ini adalah interpretasi analitis seorang akademisi, bukan pernyataan resmi Riyadh — pemerintah Saudi sendiri secara konsisten menegaskan bahwa pakta ini bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada aktor tertentu, sebagaimana disampaikan pejabat Turki kepada Reuters.
Sambutan Hangat Dunia Muslim — dan Skeptisisme yang Menyertainya
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merespons cepat. Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha, menyebut penandatanganan itu sebagai langkah bersejarah yang memperkuat keamanan dan solidaritas dunia Islam, serta memuji kepemimpinan ketiga negara. Di Indonesia, sambutan di ruang publik digital cenderung antusias — pakta ini banyak dibingkai sebagai kebangkitan kekuatan kolektif negara-negara mayoritas Muslim di tengah krisis kepercayaan terhadap arsitektur keamanan Barat.
Namun antusiasme itu tidak seragam. Di berbagai forum diskusi daring dunia Islam, muncul pula suara skeptis yang mempertanyakan relevansi pakta ini bagi penderitaan warga Gaza — mengingat dokumen tersebut secara eksplisit hanya mengatur kewajiban pertahanan kolektif di antara tiga negara penandatangan, bukan komitmen operasional untuk melindungi Palestina dari serangan Israel. Skeptisisme semacam ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa solidaritas simbolis dunia Islam terhadap Palestina, betapa pun tulusnya, tidak otomatis diterjemahkan menjadi kewajiban hukum atau militer dalam pakta ini.
Israel Diam Secara Resmi, tapi Memanas dalam Politik Domestik
Hingga naskah ini ditulis, baik kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi atas pakta ini, menurut laporan Al Jazeera dan Times of Israel. Ketiadaan respons resmi bukan berarti ketiadaan perhatian: mantan Perdana Menteri Israel sekaligus rival Netanyahu, Naftali Bennett, pada Februari 2026 telah memperingatkan soal kemungkinan “poros Sunni yang bermusuhan bersama Pakistan yang bersenjata nuklir” dan menjuluki Turki sebagai “Iran yang baru”. Netanyahu sendiri, menurut Al Jazeera, mulai berbicara tentang bahaya “poros Sunni” yang muncul, tanpa pernah mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud.
Penting untuk memberi konteks: pernyataan-pernyataan ini muncul menjelang pemilu umum Israel yang dijadwalkan Oktober 2026, sehingga sebagian analis menilai retorika “poros Sunni” sebagian juga merupakan alat kampanye domestik, bukan semata penilaian ancaman objektif. Membaca pakta Mekkah murni melalui kacamata ancaman terhadap Israel berisiko mengabaikan dinamika politik internal Israel yang turut membentuk narasi tersebut.
Iran Mengecam di Media Sosial, Namun Tanpa Pernyataan Resmi Pemerintah
Pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi dan formal atas pakta ini, menurut The New Arab. Namun anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, melalui akun media sosialnya menyampaikan kritik tajam: ia menyebut kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan membawa keamanan bagi Arab Saudi, sebagaimana bertahun-tahun ketergantungan sepihak pada Amerika Serikat juga tidak memberikannya.
Kritik ini layak dibaca dengan nuansa. Di satu sisi, ia mencerminkan kekhawatiran riil Teheran atas pengepungan strategis oleh koalisi Sunni yang kini memiliki akses ke kemampuan nuklir Pakistan. Di sisi lain, kritik itu datang dari pihak yang, menurut laporan Al Jazeera, justru menjadi pemicu langsung pembentukan pakta ini lewat serangkaian serangan balasannya terhadap negara-negara Teluk pasca-28 Februari. Argumen Rezaei bahwa “perjanjian di atas kertas tidak membawa keamanan” berlaku dua arah — termasuk bagi kalkulasi keamanan Iran sendiri, yang juga bersandar pada jaringan milisi dan proksi regional yang efektivitasnya kini dipertanyakan oleh banyak pihak.
Bayangan Nuklir yang Belum — dan Mungkin Tak Akan — Diucapkan Secara Resmi
Karena Pakistan adalah satu-satunya negara mayoritas Muslim dengan senjata nuklir, pakta ini otomatis memunculkan pertanyaan soal payung nuklir yang diperluas ke Arab Saudi dan Turki. Jawabannya, berdasarkan penelusuran, tidak sesederhana ya atau tidak. Islamabad sebelumnya menegaskan bahwa senjata nuklir “tidak ada dalam radar” pembahasan pakta bilateralnya dengan Saudi, dan Pakistan juga tidak melakukan intervensi militer ketika Iran menyerang Arab Saudi pascaperjanjian 2025. Mansoor Ahmed dari Australian National University menilai kepada Times of Israel bahwa kesepakatan ini kemungkinan besar tidak mencakup komponen nuklir, karena daya cegah nuklir Pakistan tetap difokuskan pada apa yang dipandang Islamabad sebagai ancaman intinya sendiri, yakni India.
Meski begitu, The New Arab mencatat satu poin penting: meskipun tidak ada payung nuklir formal yang diumumkan, setiap pihak yang mempertimbangkan serangan besar terhadap Arab Saudi atau Turki kini harus memperhitungkan bahwa Pakistan yang bersenjata nuklir telah secara resmi menyatakan serangan terhadap keduanya sebagai serangan terhadap dirinya sendiri. Ada jarak antara ketiadaan komitmen formal dan efek psikologis pencegahan yang tetap nyata — dan artikel-artikel yang menyamakan keduanya secara serampangan berisiko melebih-lebihkan apa yang sebenarnya disepakati di atas kertas.
Lalu, Bagi Palestina, Apa Sebenarnya Artinya?
Sejumlah pengamat pertahanan di Indonesia mengaitkan pakta ini dengan garis politik ketiga negara yang secara historis vokal membela isu Palestina, dan membingkainya sebagai penyeimbang paling nyata terhadap dominasi Israel di Timur Tengah. Framing ini punya dasar: Turki di bawah Erdogan berulang kali mengkritik keras operasi militer Israel di Gaza, sementara Arab Saudi menahan diri dari normalisasi penuh dengan Israel sejak dimulainya perang pascaOktober 2023.
Namun secara tekstual, dokumen Mekkah tidak menyebut Palestina, Gaza, atau Al-Quds sebagai objek perlindungan. Kewajiban kolektifnya terbatas pada pertahanan diri ketiga negara penandatangan. Mengklaim pakta ini sebagai “perisai baru untuk Gaza” adalah lompatan interpretatif yang tidak didukung teks perjanjian itu sendiri — sebuah generalisasi yang, betapa pun menggugah secara emosional bagi publik Muslim yang mendambakan pembelaan nyata bagi Palestina, perlu dikoreksi agar ekspektasi publik tidak dibangun di atas dasar yang keliru. Solidaritas retoris terhadap penderitaan warga Palestina di wilayah pendudukan tetap penting secara politis, tetapi ia berbeda kategori dari kewajiban traktat yang mengikat secara hukum.
“Hubungan dengan Washington tetap penting, tetapi tidak lagi menjamin kekebalan dari serangan” — begitu kira-kira kesimpulan yang, menurut sejumlah analis keamanan Teluk, kini dipegang para pengambil kebijakan di Riyadh.
Payung nuklir belum pernah diucapkan secara resmi oleh Islamabad, namun kalkulasi ancaman terhadap Riyadh dan Ankara kini tak lagi bisa mengabaikan fakta bahwa Pakistan bersenjata nuklir telah menyatakan diri terikat pada keduanya.
Solidaritas simbolis dunia Islam terhadap Palestina tetap bermakna secara politik, tetapi ia bukan pengganti dari komitmen operasional yang mengikat secara hukum.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Memantau, bukan menyimpulkan lebih dulu, arah institusionalisasi pakta.
Sejak laporan Press TV pada 10 Januari 2026 soal upaya Turki bergabung hingga penandatanganan 7 Agustus 2026, prosesnya memakan waktu hampir tujuh bulan dan masih digambarkan pejabat sebagai “kerangka koordinasi”, bukan pakta setara NATO. Publik perlu terus mengikuti apakah forum ini akan diikuti mekanisme konsultasi tetap dan anggaran bersama — indikator nyata dari institusionalisasi — atau berhenti sebagai deklarasi seremonial.
- Mendorong lembaga kemanusiaan dan advokasi Palestina untuk menagih komitmen konkret, bukan simbolis.
Karena teks pakta tidak menyebut Gaza atau Al-Quds, organisasi seperti INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, dan Adara Foundation, bersama akademisi hukum internasional seperti dari UGM dan Universitas Indonesia, punya ruang untuk mendesak agar solidaritas retoris ketiga negara diterjemahkan menjadi tekanan diplomatik terukur terhadap Israel di forum multilateral, alih-alih berhenti pada pernyataan dukungan.
- Membedakan judul sensasional dari isi traktat sesungguhnya sebelum menyebarkannya.
Selisih antara sebutan “NATO Islam” yang beredar luas di media sosial dan penilaian analis seperti Ozgur Unluhisarcikli bahwa ini “bukan pakta pertahanan bersama setara NATO” adalah contoh nyata pentingnya memeriksa isi dokumen sebelum ikut menyebarkan framing yang berlebihan — baik framing yang melebih-lebihkan kekuatan pakta maupun yang meremehkannya.
Penutup: Poros yang Belum Selesai Ditulis
Tiga bendera berkibar di Istana Al-Safa pada 7 Agustus 2026, dan tiga pemimpin berjabat tangan di kota yang setiap tahun disinggahi jutaan jamaah haji. Simbolismenya kuat, dan simbolisme dalam politik Timur Tengah jarang sekadar hiasan — ia sering menjadi fondasi legitimasi yang kelak diisi dengan substansi, atau sebaliknya, dibiarkan kosong.
Yang kita ketahui secara faktual: pakta ini nyata, ditandatangani, dan membangun di atas hubungan pertahanan yang sudah berurat akar. Yang masih argumentatif: apakah ia akan berkembang menjadi arsitektur keamanan baru yang menggeser keseimbangan kekuatan Timur Tengah, ataukah — sebagaimana diperingatkan sejumlah analis — tetap menjadi kerangka koordinasi longgar tanpa mekanisme militer yang mengikat.
Bagi dunia Muslim, termasuk Indonesia, godaan untuk merayakannya sebagai kebangkitan kekuatan kolektif sangat besar — dan sebagian dari perayaan itu punya dasar yang sah. Namun merayakannya secara berlebihan, tanpa membaca teks aslinya, berisiko menumbuhkan ekspektasi yang tidak akan dipenuhi, khususnya terkait Palestina, yang namanya bahkan tidak tercantum dalam dokumen tersebut.
Pertanyaan yang tersisa, dan yang jujur belum bisa dijawab siapa pun hari ini: akankah pemilu Israel pada Oktober 2026 mengubah kalkulasi Tel Aviv terhadap poros baru ini? Akankah Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada akhirnya menyepakati mekanisme konsultasi militer yang mengikat, atau membiarkan pakta ini tetap menjadi deklarasi niat? Sejarah Timur Tengah penuh dengan aliansi yang lahir megah di atas kertas namun layu dalam pelaksanaan — dan hanya waktu yang akan menunjukkan apakah Mekkah, kali ini, akan berbeda.
