Amerika Serikat menuntut agar Hamas menyerahkan seluruh senjata yang mampu menjangkau Israel, namun akan mengizinkan kelompok tersebut mempertahankan sebagian senjata ringan. Hal itu dilaporkan harian The New York Times.
Tim yang dipimpin Amerika, yang mencakup Jared Kushner, menantu Presiden Trump; Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk misi perdamaian; serta Nickolay Mladenov, mantan pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa, berencana membagikan dokumen itu kepada Hamas dalam beberapa pekan mendatang.
Para pejabat, termasuk seorang diplomat regional, serta sejumlah pihak yang mengetahui rencana tersebut berbicara dengan syarat anonim karena sensitifnya detail yang dibahas. Mereka memperingatkan bahwa rincian masih dapat berubah dan draf lain masih mungkin muncul.
Meski demikian, jika rencana itu benar-benar disampaikan kepada Hamas, hal itu akan menjadi upaya signifikan menuju demiliterisasi kelompok bersenjata tersebut—sebuah elemen kunci dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza yang menjadi dasar perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah dua tahun perang.
Jika kelompok militan itu, yang masih menjadi kekuatan Palestina paling dominan di Gaza, benar-benar menyerahkan sebagian besar persenjataannya, hal tersebut akan menjadi terobosan dalam mengurangi monopoli kekuasaan Hamas.
Israel kemungkinan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah itu sebelum Hamas dan kelompok militan lainnya meletakkan senjata. Israel juga menganggap jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang luas di Gaza sebagai bagian dari infrastruktur militer kelompok tersebut.
Tanpa demiliterisasi, Dewan Perdamaian baru bentukan Trump akan sulit melanjutkan tahapan berikutnya dari rencana 20 poin tersebut. Kushner, tokoh kunci dalam kelompok internasional itu, memang tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan Trump, namun telah menjadi arsitek utama dalam rencana pascaperang untuk Gaza.
Tahapan berikutnya mencakup pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke Gaza, memulai rekonstruksi besar-besaran, serta menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada sebuah komite teknokrat Palestina.
Demiliterisasi adalah “poros utama dari semuanya,” menurut Shira Efron, Ketua Kebijakan Israel di RAND Corporation, lembaga riset berbasis di AS. “Jika itu tidak terjadi, kita bisa berakhir dengan dua Gaza: satu dijalankan Israel dan yang lain oleh Hamas, atau kembali ke perang terbuka sepenuhnya.”
Israel menolak menerima apa pun selain demiliterisasi penuh Gaza, dan bertekad mencabut kemampuan Hamas untuk melancarkan serangan. Pada November, Netanyahu dalam pidatonya di Parlemen Israel mengatakan Hamas akan dilucuti senjatanya “dengan cara mudah atau cara sulit, tetapi itu akan terjadi.”
Bagi banyak anggota Hamas, menyerahkan senjata sama saja dengan menyerah, karena perlawanan bersenjata terhadap Israel merupakan bagian penting dari ideologi kelompok itu.
Pada Minggu lalu, Khaled Meshal, pejabat senior Hamas, mengisyaratkan bahwa Hamas ingin mempertahankan senjatanya, namun tidak berencana menggunakannya dalam waktu dekat.
“Selama masih ada pendudukan, akan ada perlawanan,” ujarnya dalam sebuah acara di Doha, Qatar, yang diselenggarakan oleh jaringan berita Al Jazeera. Namun kemudian, Meshal mengatakan kecil kemungkinan warga Gaza akan mempertimbangkan untuk mengangkat senjata melawan Israel “dalam 10 hingga 15 tahun ke depan.”
Pada Desember, Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Hamas masih memiliki 60.000 “senapan AK,” merujuk pada senapan gaya Kalashnikov. Para pejabat Israel juga menyebutkan bahwa lebih dari setengah jaringan terowongan bawah tanah di Gaza—yang digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, berlindung, dan menahan sandera—masih dalam kondisi utuh.
