Gedung Putih menyatakan penolakan terhadap usulan pada KTT pemimpin negara-negara Arab terkait pembangunan kembali Gaza, dengan alasan bahwa usulan tersebut tidak mencerminkan “realitas” yang ada di wilayah yang dilanda perang tersebut.
“Usulan yang ada saat ini tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan warganya tidak bisa hidup secara manusiawi di wilayah yang dipenuhi puing-puing dan ranjau yang belum meledak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Brian Hughes, dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Anadolu melalui email.
“Presiden (Donald) Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza bebas dari Hamas. Kami menantikan pembicaraan lebih lanjut untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di kawasan ini,” tambahnya.
Dalam KTT darurat Arab yang digelar di Kairo pada hari Selasa, rencana rekonstruksi senilai 53 miliar dolar AS yang diajukan Mesir untuk membangun kembali Gaza disetujui, dengan tujuan untuk tidak memindahkan warga Palestina dari tanah mereka.
KTT tersebut juga menyoroti pembentukan komite hukum Arab yang akan mempelajari pengklasifikasian pengungsian warga Palestina sebagai bagian dari kejahatan genosida.
Selain itu, KTT ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian internasional ke Tepi Barat dan Gaza, dengan tujuan mendukung “horizon politik” untuk terwujudnya negara Palestina.
Usulan dari negara-negara Arab ini muncul setelah rencana luar biasa dari Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina untuk mengembangkan wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah.”
Rencana tersebut ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Sejak Oktober 2023, hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 orang lainnya terluka akibat serangan brutal Israel terhadap Gaza. Serangan tersebut, yang menghancurkan wilayah tersebut, dihentikan sementara melalui kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada 19 Januari.
Pada hari Minggu, Israel menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak memulai negosiasi mengenai tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.
