Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, pada Minggu mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa Israel kini telah menjadi “tontonan di Timur Tengah.”
Dalam wawancara dengan stasiun radio Kol BaRama, politisi sayap kanan itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara pemerintah menangani perang di Gaza.
“Kita sudah jadi bahan tertawaan di Timur Tengah, dan saya rasa kita bahkan belum menyadarinya,” ujar Ben-Gvir.
Ben-Gvir mengklaim dirinya adalah satu-satunya orang di pemerintahan yang menentang pemberian bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia mengatakan sikapnya itu seharusnya bisa “mengubah situasi sepenuhnya.”
Ia juga mengkritik respons Netanyahu terhadap tekanan AS, dengan menyatakan, “Tidak bisa begitu saja memerintah hanya berdasarkan tekanan dari luar.”
Ben-Gvir berpendapat bahwa Israel seharusnya tidak pernah mengizinkan bantuan bahan bakar dan kemanusiaan masuk ke Gaza, karena menurutnya, hal itu justru menguntungkan Hamas.
Lebih lanjut, Ben-Gvir menyerukan segera dimulainya apa yang ia sebut sebagai “program migrasi sukarela” untuk warga Palestina di Gaza.
“Kita harus mulai sekarang juga dengan inisiatif untuk mendorong migrasi sukarela. Presiden Trump bilang ada waktu, tapi bagi kepentingan Israel, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan,” ujarnya.
Ben-Gvir juga menegaskan bahwa ia tidak akan kembali ke pemerintahan “sehingga mereka berkomitmen untuk menghancurkan Hamas.”
Pada Januari lalu, Ben-Gvir mengundurkan diri dari pemerintahan karena menentang gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan. Sejak itu, ia gencar mendukung apa yang ia sebut sebagai “migrasi sukarela” bagi warga Palestina dari Gaza.
Selanjutnya, partai Otzma Yehudit yang dipimpin Ben-Gvir mengajukan rancangan undang-undang ke Knesset yang menawarkan insentif finansial bagi warga Gaza yang memilih untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Menurut Channel 14 Israel, rancangan undang-undang itu menyatakan bahwa “setiap warga Gaza yang memilih untuk bermigrasi akan menerima bantuan finansial yang besarnya akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan Israel.”
Pada 4 Februari, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan “mengambil alih” Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain dalam sebuah rencana besar yang katanya bisa mengubah Gaza menjadi “Riviera di Timur Tengah.”
Usulan tersebut mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, serta banyak negara di dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
