Perdebatan tajam terjadi dalam rapat kabinet keamanan Israel pada Minggu malam (4/5/2025) antara Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dan Menteri Keamanan Nasional dari kelompok sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, terkait pemberian bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Menurut laporan Channel 12 yang dikutip Senin (5/5/2025), Ben-Gvir menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tidak perlu diberikan kepada Gaza. “Tidak perlu membawa bantuan ke Gaza. Mereka punya cukup makanan. Gudang makanan milik Hamas seharusnya dibom,” ujar Ben-Gvir dalam rapat tersebut.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Zamir yang menyebut bahwa ide semacam itu justru membahayakan Israel. “Gagasan seperti ini membahayakan kita semua,” ujarnya.
Namun Ben-Gvir membalas, “Kita tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi mereka makanan. Musuh yang kita hadapi memiliki persediaan cukup.”
Zamir kemudian menekankan bahwa Israel terikat pada hukum internasional dan tidak bisa membiarkan Gaza kelaparan. “Anda tidak memahami apa yang Anda katakan. Ini membahayakan kita semua,” tegasnya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian turun tangan untuk menengahi. Ia menyatakan bahwa setiap menteri berhak menyampaikan pendapat, tetapi jika ada pernyataan yang bertentangan dengan hukum, maka Jaksa Agung yang harus memberikan klarifikasi.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara kemudian menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum untuk memastikan masuknya bantuan ke Gaza. Pernyataan itu kembali dibantah Ben-Gvir yang menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya keharusan memberikan bantuan kepada pihak yang memerangi Israel.
“Di mana sebenarnya ini tertulis dalam hukum internasional?” katanya.
Sementara itu, situs berita Walla melaporkan bahwa mayoritas menteri dalam rapat tersebut menyetujui rencana Israel-Amerika untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui dana internasional dan perusahaan swasta. Ben-Gvir menjadi satu-satunya menteri yang menolak rencana tersebut.
Berdasarkan keputusan kabinet, mekanisme bantuan yang baru akan diaktifkan berdasarkan situasi di lapangan dan disalurkan ke wilayah-wilayah kemanusiaan yang dibentuk oleh Israel di Gaza bagian selatan.
Dalam perkembangan lain, Perusahaan Penyiaran Israel melaporkan bahwa pemerintah telah mengumumkan perluasan invasi darat ke Jalur Gaza. Menurut sumber politik resmi, keputusan tersebut mencakup pendudukan dan penguasaan penuh atas wilayah Gaza.
“Operasi ini diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan dalam beberapa tahap. Dimulai dengan perluasan operasi darat di area tertentu, kemudian bergerak ke wilayah lain di Gaza,” tulis laporan tersebut.
Kantor Perdana Menteri juga menyatakan bahwa rencana ini mencakup pemindahan penduduk Palestina ke wilayah selatan Gaza demi keselamatan mereka, mencegah distribusi bantuan oleh Hamas, serta melancarkan serangan besar untuk mengakhiri pertempuran.
Pengumuman tersebut menuai kritik keras dari keluarga warga Israel yang masih menjadi sandera.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut bahwa pemerintah lebih memilih menguasai wilayah ketimbang memulangkan para sandera, yang dinilai bertentangan dengan kehendak lebih dari 70 persen rakyat Israel.
