GAZA CITY — Pertanyaan apakah Gaza adalah “wilayah pendudukan” atau sudah menjadi “penjara terbuka” bukan sekadar soal istilah. Kedua status itu punya rangkaian sebab-akibat yang bisa ditelusuri lewat dokumen resmi, kesaksian pejabat, dan data organisasi hak asasi manusia — dari pendudukan militer 1967, penarikan unilateral 2005, hingga blokade yang dimulai 2007 dan berlanjut hingga gencatan senjata Oktober 2025.
Pendudukan Militer dan Permukiman (1967–1993)
Israel menduduki Jalur Gaza pada 6 Juni 1967, di hari kedua Perang Enam Hari, setelah merebutnya dari administrasi Mesir yang telah berlangsung sejak 1948. Pemerintahan Militer Israel dibentuk untuk mengelola penduduk sipil di Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan bagian barat Dataran Tinggi Golan. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan, namun Israel menolak dan mendirikan administrasi militer permanen di wilayah-wilayah yang diduduki.
Pada 1970, Israel membangun permukiman pertamanya di Gaza. Dalam 35 tahun berikutnya, jumlah itu bertambah menjadi 21 permukiman dengan sekitar 7.500 warga Israel, berdampingan dengan sekitar 1.325.000 warga Arab Palestina pada awal 2000-an. Kepadatan itu timpang: permukiman Israel menempati sekitar 18 persen dari total 363 kilometer persegi Jalur Gaza, jauh lebih lapang dibanding permukiman warga Palestina.
Oslo dan Otonomi Terbatas (1993–2005)
Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membuka jalan bagi pemerintahan sendiri Palestina yang terbatas di Gaza dan Tepi Barat. Pada 1994, kesepakatan Gaza-Jericho memberi Otoritas Palestina kendali atas sebagian besar wilayah sipil di dalam Jalur Gaza, sementara Israel tetap memegang kendali atas perbatasan, wilayah udara, dan keamanan eksternal — pola yang kelak menjadi ciri khas status Gaza bahkan setelah pendudukan militer langsung berakhir.
Disengagement 2005: Penarikan, Bukan Pengakhiran Pendudukan
Pada Agustus–September 2005, di bawah rencana unilateral Perdana Menteri Ariel Sharon, Israel menarik seluruh pasukan dan permukiman dari Jalur Gaza, memindahkan sekitar 9.000 pemukim — dari total sekitar 430.000 warga Israel yang saat itu tinggal di luar Garis Hijau, termasuk Yerusalem Timur. Evakuasi selesai pada 12 September 2005.
Namun penarikan ini kontroversial sejak awal. Kritikus Palestina menunjuk pada tujuan yang dinyatakan sendiri oleh para pemimpin Israel: disengagement dimaksudkan untuk mengukuhkan kendali Israel di wilayah lain, bukan memajukan kenegaraan atau hak-hak Palestina. Penasihat senior Sharon, Dov Weisglas, pada 2004 menjelaskan kepada Haaretz bahwa rencana itu berfungsi sebagai “formaldehyde” — mengawetkan status quo agar proses politik dengan Palestina tidak berjalan, sekaligus membekukan pembahasan soal negara Palestina, pengungsi, perbatasan, dan Yerusalem.
Karena Israel tetap mengendalikan hampir seluruh akses masuk-keluar, wilayah udara, dan garis pantai Gaza pasca-2005, badan-badan PBB dan sebagian ahli hukum internasional tetap mengklasifikasikan Gaza sebagai wilayah pendudukan menurut hukum internasional, meski tanpa kehadiran militer permanen di darat.
Hamas, Blokade, dan Lahirnya Istilah “Penjara Terbuka” (2006–2007)
Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina Januari 2006. Setelah bentrokan bersenjata dengan Fatah, Hamas secara efektif mengambil alih kendali Gaza pada Juni 2007, yang berujung pada penerapan blokade darat, laut, dan udara oleh Israel bersama Mesir. Israel membenarkan penutupan ini atas dasar keamanan, mengacu pada naiknya Hamas ke kekuasaan di Jalur Gaza.
Blokade ini mengisolasi Gaza dari wilayah Palestina lain dan dunia luar. Hanya ada tiga titik penyeberangan keluar-masuk Gaza — dua dikendalikan Israel dan satu oleh Mesir. Istilah “penjara terbuka” (open-air prison) sendiri bukan lahir tiba-tiba pada 2007. Riset Middle East Report Information Project mencatat penggunaan istilah itu sudah muncul sejak era Intifada Kedua, saat Israel mulai membatasi akses ke Gaza dan membangun tembok pemisah di Tepi Barat; setelah pengambilalihan Hamas 2007, The Guardian menulis bahwa kemunduran dan fragmentasi Gaza adalah hasil dari keputusasaan kumulatif akibat hidup di “penjara terbuka”.
Dampak blokade terdokumentasi luas. Sejak Israel memperketat pengepungan dan memberlakukan blokade laut pada 2007, PDB Gaza menurun 50 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia — rata-rata 43 persen pada 2014 dan pengangguran pemuda di atas 60 persen.
Terkait kebijakan pembatasan kalori yang sering dikutip, penasihat Israel Dov Weisglas dilaporkan mengatakan pada 2006 bahwa tujuannya adalah “menempatkan warga Palestina pada diet, tapi tidak membuat mereka mati kelaparan.” Kutipan ini banyak dikutip media termasuk The Guardian, namun perlu dicatat: Weisglas sendiri membantah pernah mengucapkannya. Terlepas dari sengketa atribusi itu, dokumen “Garis Merah” Kementerian Pertahanan Israel tahun 2008 — yang terungkap lewat gugatan hukum organisasi HAM Israel — menetapkan angka kebutuhan kalori harian penduduk Gaza sebagai basis perhitungan jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk, sebuah kebijakan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk pembatasan pasokan pangan yang disengaja.
Dari Blokade ke Kehancuran Pasca-2023
Blokade 2007 berlangsung tanpa jeda berarti selama 16 tahun sebelum eskalasi besar pasca-serangan 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusul. Data terkini menunjukkan skala kehancuran yang jauh melampaui periode blokade sebelumnya: lebih dari 73.000 korban jiwa tercatat per pertengahan 2026, sekitar 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza mengalami pengungsian internal, dan lebih dari 80 persen bangunan rusak atau hancur total. Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan pembentukan Board of Peace melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 membuka babak baru yang hasil akhirnya — apakah status pendudukan dan blokade akan berubah secara struktural — masih belum bisa dipastikan pada saat artikel ini ditulis.
