Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata dan tukar tahanan dengan Israel pada hari Selasa, dengan menuduh Tel Aviv gagal memenuhi komitmennya dan bertanggung jawab atas segala komplikasi atau penundaan.
Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Hamas juga menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan dalih rekonstruksi, menyebutnya sebagai “rasis” dan “undangan untuk pembersihan etnis” yang bertujuan menghapuskan perjuangan Palestina.
Sejak 25 Januari, Trump berulang kali mengusulkan agar warga Palestina di Gaza diterima oleh negara-negara Arab regional seperti Mesir dan Yordania, sebuah ide yang ditolak baik oleh negara-negara Arab maupun pemimpin Palestina.
Hamas menegaskan, “Rencana untuk mengusir rakyat kami dari Gaza tidak akan berhasil dan akan menghadapi sikap bersatu Palestina, Arab, dan Islam yang menolak semua skema pemindahan. Semua rencana pemindahan paksa akan gagal.”
Kelompok itu juga menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata selama Israel juga melaksanakannya, dengan menekankan bahwa kesepakatan ini dijembatani dan dijamin oleh Mesir, Qatar, dan AS, dengan pengawasan internasional.
“Penjajahan (Israel) adalah pihak yang gagal memenuhi komitmennya, dan mereka yang sepenuhnya bertanggung jawab atas segala keterlambatan atau komplikasi,” ujar Hamas dalam pernyataan.
Pada Senin, Trump memperingatkan bahwa “neraka” akan terjadi jika semua sandera Israel di Gaza tidak dibebaskan sebelum pukul 12:00 siang (10:00 GMT) pada hari Sabtu.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan peringatan kepada Hamas setelah pertemuan kabinet keamanan yang berlangsung empat jam pada hari Selasa, mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk mengerahkan pasukan di dalam dan sekitar Gaza.
“Pengerahan ini sedang berlangsung saat kami berbicara dan akan selesai sesegera mungkin,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Ia bersumpah bahwa jika Hamas tidak membebaskan sandera pada Sabtu siang, “gencatan senjata akan berakhir, dan militer Israel akan melanjutkan pertempuran dengan kekuatan penuh.”
Meskipun Netanyahu tidak merinci jumlah sandera yang diharapkan Hamas untuk dibebaskan, Radio Tentara Israel, yang mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan pada hari Selasa bahwa jika Hamas membebaskan tiga sandera pada hari Sabtu, fase pertama kesepakatan akan dilanjutkan.
Pada hari Senin, Abu Ubaida, juru bicara sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qassam, mengumumkan bahwa pembebasan sandera Israel yang dijadwalkan pada hari Sabtu telah ditunda tanpa batas waktu, dengan alasan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah diberlakukan di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang dan menghancurkan kawasan tersebut.
Dalam fase pertama gencatan senjata, yang berlangsung hingga awal Maret, 33 sandera Israel akan dibebaskan sebagai imbalan untuk sejumlah tahanan Palestina. Tukar tahanan Israel-Hamas yang keenam dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional terkait perang mereka terhadap kawasan tersebut.
