Pemimpin gerakan Hamas, Ismail Ridwan, menuduh Israel terus mengulur waktu dan menghindar dari pelaksanaan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menegaskan bahwa Hamas berkomitmen penuh untuk menjalankan kesepakatan itu hingga tercapai penghentian agresi secara total.
Selain itu juga untuk penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, pembukaan seluruh perlintasan, serta dimulainya kembali proses rekonstruksi dan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Menurut Ridwan, Israel sejauh ini gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya sebagaimana diatur dalam tahap pertama kesepakatan.
Bantuan yang masuk ke Gaza sangat terbatas, padahal Israel telah berjanji mengizinkan sedikitnya 600 truk bantuan per hari.
Ia juga menyoroti penolakan Israel untuk memasukkan perlengkapan penting seperti tenda, bahan pangan mendesak.
Selain itu juga alat berat yang dibutuhkan untuk mengangkat puing dan mencari korban yang masih tertimbun reruntuhan, termasuk di antaranya jenazah warga Israel yang hilang.
Ridwan menambahkan bahwa penutupan berkelanjutan di perbatasan Rafah, serta larangan membawa masuk obat-obatan atau mengevakuasi pasien untuk berobat ke luar negeri, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap isi kesepakatan.
Terkait para korban hilang di Gaza, Ridwan mengungkapkan bahwa lebih dari 10 ribu orang masih berada di bawah reruntuhan akibat kehancuran besar-besaran di seluruh wilayah.
Upaya pencarian mustahil dilakukan tanpa peralatan berat yang sebenarnya sudah disepakati dalam rencana penghentian perang.
“Israel justru menjadi penyebab keterlambatan pencarian jenazah, termasuk milik warga dan tentara mereka sendiri, dengan menolak masuknya tim internasional serta peralatan yang diperlukan. Namun, mereka justru melemparkan kesalahan itu kepada kami,” ujar Ridwan.
Senjata adalah masalah nasional
Ridwan menyerukan kepada para mediator dan pemerintah Amerika Serikat (AS) agar menekan Israel untuk segera memenuhi kewajibannya, sehingga proses dapat berlanjut ke tahap kedua.
Ia menegaskan bahwa isu pelucutan senjata dan pengelolaan Jalur Gaza tidak akan dibahas secara sepihak, melainkan hanya dalam kerangka nasional Palestina yang lebih luas.
Menurutnya, Hamas telah menyampaikan kepada pihak Mesir dokumen persetujuan tertulis untuk pembentukan komite independen yang akan mengelola Gaza “secara cepat dan tanpa keterlibatan Hamas secara langsung”.
Namun, ia menuding Israel sengaja mempersulit dan menghalangi langkah menuju tahap kedua kesepakatan.
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance melakukan kunjungan ke Tel Aviv pada Rabu (waktu setempat) dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kini tengah menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pertemuan itu bertujuan mempercepat pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataannya sehari sebelumnya, Vance menyebut bahwa “implementasi kesepakatan berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan”.
Meski, diakui masih ada kendala logistik dalam proses pemulangan jenazah warga Israel yang hilang di Gaza.
Namun di lapangan, Israel tetap menolak membuka perbatasan Rafah dan membatasi jumlah bantuan kemanusiaan dengan dalih Hamas belum menyerahkan seluruh jenazah tawanan Israel.
