Seorang pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuq menyatakan, Hamas siap memulai dialog dengan Amerika Serikat.
Dilansir dari Aljazeera Arabic pada Selasa (21/1), inisiatif tersebut dinilai sebagai upaya Hamas untuk memperluas hubungan internasionalnya sekaligus memperbaiki citra di panggung global.
Dalam wawancara telepon dengan The New York Times pada Minggu (21/1), Mousa Abu Marzouk (74), salah satu pemimpin senior Hamas, mengatakan, “Kami siap berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang semua hal.”
Abu Marzouk juga menyebutkan bahwa Hamas bersedia menerima kunjungan utusan pemerintahan Presiden Donald Trump ke Gaza dan bahkan akan menjamin keamanannya jika diperlukan.
Abu Marzouk menambahkan bahwa dialog semacam itu dapat membantu Amerika memahami aspirasi dan perasaan rakyat Palestina, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan AS yang lebih seimbang dan tidak hanya berpihak pada satu pihak.
Menurut laporan NBC News pada Sabtu, utusan Timur Tengah Trump, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza guna membantu menjaga keberlangsungan kesepakatan gencatan senjata.
Laporan tersebut mengutip seorang pejabat dalam tim transisi Trump yang memiliki informasi terkait proses tersebut.
Namun, The New York Times mencatat bahwa tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama seluruh pimpinan Hamas, termasuk Mohammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, dua tokoh senior militer Hamas di Gaza.
Peran Trump
Abu Marzouk memuji peran Presiden Donald Trump dalam tercapainya kesepakatan gencatan senjata, menyebutnya sebagai “presiden yang serius.”
Menurutnya, keberhasilan kesepakatan ini tidak akan terwujud tanpa peran aktif Trump dan keputusan tegas yang diambil melalui utusannya, Witkoff.
“Tanpa Presiden Trump dan tekanannya untuk mengakhiri perang, serta pengiriman utusan yang berkomitmen, kesepakatan ini tidak akan pernah terjadi,” kata Abu Marzouk.
Meski demikian, Hamas diperkirakan harus membuat beberapa konsesi jika ingin memastikan bantuan internasional mengalir untuk rekonstruksi Gaza.
Hamas ini telah menunjukkan kesediaan untuk menyerahkan kendali administratif atas Gaza, tetapi menolak untuk membubarkan sayap militernya, sebagaimana dilaporkan oleh The New York Times.
Sementara itu, meskipun kesepakatan gencatan senjata menyatakan adanya “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali mengisyaratkan bahwa militer Israel dapat melanjutkan serangannya ke Gaza setelah pembebasan sebagian tahanan Israel oleh Hamas.
Amerika Serikat telah menetapkan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak 1997, klasifikasi yang juga diadopsi oleh beberapa negara Barat lainnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hamas berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk melalui penerbitan dokumen politik pada 2017 yang mencerminkan sikap yang lebih moderat dibandingkan piagam pendiriannya.
Dalam dokumen tersebut, Hamas menunjukkan kesediaan untuk menerima solusi berupa negara Palestina di perbatasan 1967 sebagai “formula konsensus nasional,” meskipun tetap menolak untuk mengakui Israel.
Baca juga: Israel larang warga Palestina rayakan pembebasan tawanan
Baca juga: Trump tak yakin gencatan senjata di Gaza bisa bertahan
