Hari pencoblosan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia telah selesai digelar Rabu (14/2) kemarin.
Terlepas dari segala dinamika yang muncul, sejumlah lembaga survei telah melakukan hitung cepat untuk memprediksi siapa yang selanjutnya bakal menduduki posisi RI 1 dan RI 2.
Rakyat secara umum memiliki harapan agar presiden terpilih nanti bisa menahkodai bahtera besar bernama Republik Indonesia menuju cita-citanya sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945.
Salah satu poin penting dalam UUD 1945 yang sangat relevan dengan situasi dunia saat ini ada pada kalimat, “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Tampak jelas bahwa saudara bangsa Indonesia, yakni Palestina, menjadi satu-satunya negara yang hari ini masih mengalami penjajahan di atas muka bumi.
Tidak ada ketertiban, keadilan sosial, kemerdekaan, apalagi kedamaian yang langgeng diakibatkan penjajahan Zionis Israel di tanah Palestina.
Sebagai negara yang dasar hukumnya mengamanatkan pelaksanaan ketertiban dunia, maka Indonesia berkepentingan mengerahkan segala instrumen politik luar negerinya untuk kemerdekaan Palestina.
Komando tertinggi yang memegang kendali atas upaya tersebut tentu berada di tangan presiden–dalam hal ini secara efektif akan dipegang presiden terpilih nanti usai dilantik.
Sejumlah warga negara yang kemarin ikut mencoblos memiliki harapan tentang presiden Indonesia dan komitmennya terhadap bangsa Palestina.
Secara umum, mereka ingin presiden terpilih nanti memiliki daya gedor yang kuat di arena internasional khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel.
Seperti yang diungkapkan Ridwan, teknisi asal Jakarta, yang menilai sosok presiden Indonesia harus memiliki kepiawaian diplomasi internasional supaya mampu menggalang kekuatan dunia untuk membela Palestina. Sehingga, upaya politik yang dilancarkan bisa berdampak menohok terhadap kekuatan Zionis baik itu Israel maupun pendukungnya.
“Harapannya Indonesia bisa merangkul negara-negara yang sudah pro terhadap kemerdekaan Palestina. Kemudian bersatu dan membentuk kekuatan baru untuk melawan Zionis,” ungkap warga Cilandak tersebut kepada Gazamedia.id.
Presiden Indonesia terpilih nanti juga ia harapkan memiliki keberanian untuk mempidanakan Israel, seperti yang dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ).
“Segera mengambil keputusan dan kebijakan menghukum Israel atas kejahatan perang genosidanya,” seru Ridwan.
Pandangan senada diungkapkan Suriadi, karyawan swasta yang berdomisili di Depok, Jawa Barat.
Menurutnya, presiden terpilh nanti harus meneruskan sikap bangsa Indonesia dalam isu Palestina seperti yang sudah digariskan salah satu Bapak Pendiri Bangsa Soekarno.
“Selama bangsa Palestina belum mencapai kemerdekaannya, maka Indonesia harus terus berusaha mengawal dan memberi dukungan konkret hingga Palestina menjadi negara yang merdeka,” ujarnya.
Selain sikap politik, menurut Suriadi, Indonesia di bawah presiden terpilih nanti juga harus menjadi donatur terbesar dalam bantuan kemanusiaannya ke Palestina.
Melihat situasi yang dialami rakyat Gaza, saat mereka tak bisa memperoleh bantuan makanan dan kebutuhan mendasar lantaran diblokade Israel, ia merasa sangat prihatin dan pada saat yang sama merasa Indonesia harus berupaya lebih dalam bantuan kemanusiannya.
“Kita harus membantu dari sisi pangan, obat-obatanan, dan medis. Semoga semangat memperjuangkan Palestina ini terus digelorakan Pemerintah Indonesia secara khususnya dan oleh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Pandangan menarik diungkapkan Yopi Makdori, pekerja media asal Indramayu, Jawa Barat, yang menginginkan presiden terpilih nanti berani keluar dari sikap normatif negara-negara Barat yang selama ini selalu menggaungkan jargon “solusi dua negara” dalam isu konflik Palestina-Israel.
“Harapannya dapat mengubah solusi perdamaian yang ditawarkan, bukan lagi membebek dengan Barat lewat solusi ‘dua negara’-nya,” ujar Yopi.
Baik Ridwan, Suriadi, ataupun Yopi, ketiganya sama-sama menginginkan Indonesia menjadi aktor utama dalam isu Palestina.
Rekam jejak kontestan Pilpres 2024
Beruntung, dari sejak era kepemimpinan Bung Karno hingga hari ini, Pemerintah Indonesia seperti memiliki garis kebijakan yang lurus ketika harus menyikapi isu Palestina. Yakni, menganggap bangsa Palestina sebagai saudara yang harus diperjuangkan kemerdekaannya.
Semua kontestan yang mengikuti Pemilihan Presiden 2024 pun setidaknya memiliki rekam jejak dari sisi politik ataupun kemanusiaan dalam pembelaannya terhadap Palestina.
Anies Rasyid Baswedan misalnya, telah jamak di mata rakyat Indonesia ataupun dunia internasional sebagai tokoh politik yang bersuara lantang ketika bicara Palestina.
Anies menjadi satu-satunya kandidat calon presiden ketika itu yang menghadiri “Aksi Bela Palestina” di Monumen Nasional, Jakarta, pada 5 November 2023 lalu.
Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas dan penyampaian sikap politik bangsa Indonesia merespons serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada Oktober tahun lalu.
Dalam kesempatan itu Anies berorasi dengan suara lantang di hadapan para tokoh agama, sejumlah menteri dan pejabat negara, tokoh politik, purnawirawan, dan ratusan ribu massa yang memadati halaman Monas.
“Mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi kepada Israel, menuntut gencatan senjata, dan meminta pertanggungjawaban mereka,” ujarnya.
“Kita harus merapatkan barisan dan menghentikan Zionis Israel dari keganasannya yang berlangsung sejak lama di tanah Palestina. Kita akan selalu melawan kolonialisme,” pekik Anies dalam pidato penutupnya yang disambut gemuruh massa.
Menyikapi orasi itu, media Singapura, Fulcrum, menyebut Anies sebagai kandidat yang menunjukkan sikap politik dan komitmen paling kuat di antara kandidat presiden lainnya dalam isu Palestina.
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak jarang kantor Anies di Balai Kota juga dijadikan sebagai tuan rumah bagi para aktivis kemanusiaan Indonesia yang hendak beraudiensi ataupun meresmikan keberangkatannya ke Gaza.
Prabowo Subianto, yang hingga saat ini masih menjabat aktif sebagai Menteri Pertahanan, pada 4 November 2023 lalu melepas dua C-130 Hercules TNI AU dari Bandara Halim Perdana Kusuma yang mengangkut bantuan kemanusiaan seberat 26 ton untuk rakyat Palestina.
Kemudian, pada 18 Januari lalu Prabowo juga melepas KRI dr Radjiman yang juga membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dengan tujuan akhir pelabuhan Al-‘Arisy di Mesir.
Pada akhir Maret tahun lalu, Ganjar Pranowo mengeluarkan pernyataan menolak kehadiran Tim Nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 saat Indonesia didaulat menjadi tuan rumah oleh FIFA.
Ketika ditanya alasan penolakannya, Ganjar merespons ingin menjalankan amanat Presiden Pertama RI Soekarno yang punya sikap tegas mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.
“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi, ya kita ikut amanat beliau,” kata Ganjar.
Penolakannya itu mengundang perdebatan di publik. Akibatnya, FIFA terpaksa membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Meskipun tanggapan publik terbelah antara yang pro dan kontra, sikap Ganjar diapresiasi banyak pihak, khusunya rakyat Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Baik Anies, Prabowo, ataupun Ganjar ketiganya memahami konsistensi sikap rakyat Indonesia yang senantiasa bersimpati, membela, dan mendukung bangsa Palestina dalam perjuangannya memperoleh kemerdekaan.
Sebagian media menyebut dukungan tersebut memiliki unsur elektabilitas. Meski tetap disambut hangat dengan ucapan terima kasih dari saudara-saudara Palestina.
Maka, waktu juga rasanya yang akan membuktikan keotentikan dukungan ketiganya terhadap Palestina.
Perlu diamati selepas Pilpres 2024, ketika dinamikanya mereda, apakah ketiga tokoh tersebut juga akan konsisten dalam sikapnya terhadap Palestina? Semoga.
