Ormas Hidayatullah mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertemu dengan panglima TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk membahas genosida Gaza.
Menurut Hidayatullah, memang saat ini hampir mustahil untuk mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina, secara unilateral demi menghentikan kejahatan agresi militer penjajah Zionis Israel. Menimbang sistem politik Indonesia dan geopolitik yang belum memungkinkan.
“Namun, Majelis Ulama Indonesia wajib menjelaskan secara tuntas kepada Pimpinan TNI dan Lemhanas agar memahami hakikat penjajahan atas Palestina dan respons Ulama dunia terhadap masalah ini,” ujar Dzikrullah W. Pramudya, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, kepada Pimpinan MUI bertajuk “Silaturrahim Idul Fitri dan Respons MUI terhadap Fatwa Jihad dari Ikatan Ulama Muslimin Sedunia”, yang dihadiri puluhan pimpinan organisasi Islam dan agama lain, lembaga kemanusiaan, cendekiawan dan wartawan di Kantor MUI Pusat pada Selasa pagi.
Selanjutnya, Hidayatullah memberikan usulan kedua kepada Pimpinan MUI, agar MUI membentuk Tim Perancang Undang-Undang Anti-Penjajahan dan Anti-Terorisme Negara yang terdiri dari pakar-pakar hukum, aktivis dan relawan kemanusiaan, dan wartawan.
“Kedua RUU ini akan menjadi landasan hukum bagi wajibnya Pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang lebih progresif untuk kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsha,” ujar Dzikrullah.
Koridor kedaruratan medis tiga negara
Selain itu, Hidayatullah juga menyampaikan usulan ketiga agar MUI mendesak Presiden Prabowo Subianto menjalin kesepakatan dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, untuk membentuk “Koridor Kedaruratan Medis Tiga Negara”.
Koridor ini berfungsi mengamankan dan memastikan masuknya bantuan medis secara lebih masif; pendirian rumah sakit-rumah sakit darurat di Gaza Utara, Kota Gaza, Khan Younis, dan Rafah; serta pemulihan berbagai instalasi medis darurat di rumah sakit-rumah sakit di Jalur Gaza.
“Usulan terakhir, MUI perlu mendesak Kementerian Luar Negeri RI membentuk Satuan-Satuan Tugas Kemanusiaan di Kedutaan -kedutaan Besar RI di Kairo, Amman, Beirut, dan Suriah. Personelnya digilir dari perwakilan LSM kemanusiaan sampai Masjidil Aqsha dan Palestina Merdeka,” tutur Dzikrullah.
Acara di MUI ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi non-Muslim seperti Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).
