Inggris telah menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israelg, demikian diumumkan Menteri Luar Negeri David Lammy pada hari Senin (2/8), dikutip Anadolu Agency.
Dalam pidatonya di parlemen, Lammy menyatakan keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi terhadap lisensi ekspor senjata Inggris yang menemukan adanya resiko yang nyata, senjata tersebut digunakan dengan cara yang melanggar hukum internasional.
“Dalam menghadapi konflik seperti ini, merupakan kewajiban hukum pemerintah untuk meninjau lisensi ekspor senjata Inggris,” kata Lammy.
Ia mencatat sekitar 30 dari 350 lisensi akan ditangguhkan. Tetapi dia menambahkan, “Ini bukan larangan menyeluruh, ini bukan embargo senjata.”
Pemerintah Inggris telah mendapat kritik karena terus melanjutkan lisensi ekspor senjata ke Israel.
Baca juga: Israel khawatir Inggris akan hentikan ekspor senjata ke Tel Aviv
Pada Juni, Departemen Bisnis dan Perdagangan mengatakan bahwa Inggris telah mengeluarkan 108 lisensi ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober—ketika konflik Gaza dimulai—sementara lebih dari 300 lisensi masih aktif, menurut data sebelum keputusan Senin ini.
Ke-30 lisensi yang ditangguhkan mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan barang-barang yang memfasilitasi penargetan di darat.
Namun, Kantor Luar Negeri mengatakan sebagian senjata dinilai tidak digunakan dalam serangan di Gaza. “Karena itu tidak memerlukan penangguhan,” katanya.
Lammy mengatakan kepada Dewan, dari hasil kajiannya dia menemukan ekspor senjata tertentu dari Inggris ke Israel beresiko dipakai untuk melakukan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional.
“Karena itu, hari ini kami mengumumkan penangguhan sekitar 30 lisensi ekspor ke Israel sebagaimana diharuskan di bawah kerangka Kontrol Ekspor,” kata Lammy
Baca juga: Israel terima pasokan militer ke-500 dari AS sejak 7 Oktober
Komponen Program F-35 tetap diizinkan
Menteri Bisnis dan Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan, dengan menangguhkan lisensi-lisensi ini, ia memenuhi komitmen pemerintah untuk menghindari risiko penggunaan ekspor Inggris dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional selama konflik Gaza.
“Namun, akan tetap ada komitmen penting untuk mempertahankan program F-35 yang merupakan bagian integral dari keamanan internasional,” tambahnya.
Menteri luar negeri juga mengumumkan sanksi terhadap tiga individu dalam Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) – Pasukan Quds dan satu unit IRGC – atas tuduhan “mengancam stabilitas Timur Tengah.”
Berbeda dengan AS, Inggris tidak secara langsung memasok senjata kepada Israel, tetapi memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjual senjata ke Israel.
Israel terus melanjutkan serangan brutalnya ke Jalur Gaza setelah serangan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Serangan ini telah menyebabkan lebih dari 40.700 kematian warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 94.100 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
