Kedutaan Besar Amerika Serikat di Libya membantah laporan media yang menyebutkan bahwa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump tengah merancang rencana untuk memindahkan paksa hingga satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.
Dalam pernyataan singkat di platform X (sebelumnya Twitter), Kedutaan AS menyatakan bahwa “laporan mengenai dugaan rencana relokasi warga Gaza ke Libya adalah tidak benar.”
Sebelumnya, NBC News melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan langkah kontroversial tersebut sebagai bagian dari visi pascaperang di Gaza.
Laporan itu bersumber dari lima pejabat AS anonim yang mengklaim bahwa pembicaraan dengan otoritas Libya telah berlangsung, meskipun belum ada kesepakatan yang dicapai dan belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.
Menurut laporan NBC, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintahan Trump disebut menawarkan akses kepada Libya terhadap miliaran dolar dana beku sebagai imbalan atas kesediaannya menerima warga Palestina yang diusir. Dua pemerintahan yang bersaing di Libya — di Tripoli dan Benghazi — belum memberikan tanggapan terhadap permintaan konfirmasi media.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS kemudian membantah laporan tersebut setelah publikasi, menyebutnya “tidak benar” dan “tidak pernah dibahas.”
Namun, sumber NBC bersikukuh bahwa diskusi telah terjadi dan Trump memandang rencana tersebut sebagai bagian dari upayanya membentuk kembali Gaza.
Wacana serupa bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, laporan lain menyebutkan bahwa pemerintahan Trump sempat menjajaki kemungkinan pemindahan warga Palestina ke negara lain seperti Somalia dan Suriah.
Namun, rencana itu kemudian diklarifikasi sebagai bagian dari diskusi internal, bukan negosiasi formal.
Menurut hukum internasional, pemindahan paksa penduduk sipil secara massal tergolong sebagai kejahatan perang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan genosida. Sejumlah pakar hak asasi manusia mengecam keras gagasan tersebut.
“Rakyat Palestina sangat terikat dengan tanah air mereka. Mereka siap berkorban apa pun untuk mempertahankan tanah dan masa depan mereka,” ujar Basem Naim, pejabat senior Hamas, kepada NBC.
Trump sendiri pernah menyatakan keinginannya untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Ia bahkan pernah mengatakan bahwa AS akan “memiliki” Gaza dan membangunnya kembali.
Beberapa pejabat di lingkaran Trump juga disebut mempertimbangkan menawarkan insentif finansial, seperti perumahan dan tunjangan bulanan, guna mendorong warga Palestina agar bersedia pindah.
Namun, sejumlah pengamat menyatakan bahwa warga Gaza tidak akan meninggalkan tanah mereka, bahkan dengan iming-iming insentif sekalipun.
