Setelah 20 bulan agresi militer di Jalur Gaza, Israel kini menghadapi krisis kekurangan personel militer. Untuk mengatasi hal tersebut, militer Israel mulai melibatkan lebih banyak prajurit perempuan dalam tugas-tugas tempur, termasuk di garis depan, lansir Anadolu pada Rabu (11/6).
Sebelum operasi militer besar-besaran di Gaza dimulai, perempuan di militer Israel umumnya ditugaskan di sektor non-tempur, seperti menjaga perbatasan dan pos pemeriksaan di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal.
Namun, pertempuran yang berkepanjangan mendorong perubahan signifikan. Kini, prajurit perempuan mulai diterjunkan ke wilayah konflik di Gaza, Lebanon, hingga Suriah.
Pada Mei lalu, militer Israel secara terbuka mengakui kekurangan lebih dari 10.000 tentara aktif. Krisis ini diperparah oleh data yang menunjukkan lebih dari 9.000 tentara cadangan yang dikerahkan di Gaza kini menjalani perawatan akibat trauma psikologis.
Media lokal Israel juga menyoroti beban mental yang berat dialami para prajurit, yang turut memengaruhi keberlangsungan operasi militer.
Data terbaru menyebutkan, satu dari lima prajurit tempur di militer Israel kini adalah perempuan. Kehadiran mereka di medan pertempuran yang lebih berisiko merupakan upaya untuk menutupi kekurangan jumlah personel tempur.
Seiring dengan itu, pemerintah Israel juga mulai menyasar komunitas ultra-Ortodoks Yahudi untuk ikut wajib militer.
Upaya ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan pengecualian wajib militer bagi kelompok tersebut. Komunitas ini mencakup sekitar 13 persen dari populasi Israel.
Kendati demikian, sebagian besar posisi tempur elit di militer Israel masih belum terbuka bagi perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka di medan tempur saat ini lebih merupakan solusi sementara dibanding perubahan struktural jangka panjang.
