Para pemimpin negara-negara Afrika, dalam penutupan Konferensi Timur Tengah (KTT) Uni Afrika pada hari Minggu di Addis Ababa, Ethiopia, menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk menghentikan semua bentuk kerja sama dengan Israel.
Hal itu sesuai dengan resolusi internasional yang mengutuk praktik pendudukan Israel.
Dalam pernyataan penutupnya, Uni Afrika menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KTT Afrika juga mengecam keras perang Israel di Gaza, yang mereka sebut sebagai agresi brutal.
Para peserta KTT menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil Tindakan.
“Bencana kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina, dan segera mencabut pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza,” demikian dalam pernyataan.
Mereka menuduh Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Mereka juga menyerukan pertanggungjawaban hukum internasional atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur vital.
Hak-Hak Palestina
Dalam pernyataan akhirnya, Uni Afrika menegaskan dukungan kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Mereka menuntut pembebasan segera seluruh tahanan Palestina, terutama wanita dan anak-anak.
Mereka juga menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel dan menarik diri sepenuhnya dari wilayah yang diduduki sejak tahun 1967.
Menurutnya, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk menjamin stabilitas Kawasan. Mereka juga meminta komunitas internasional untuk berperan lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh bagi Palestina.
Sebelumnya, rancangan keputusan yang diajukan untuk menyerukan Komisi Uni Afrika untuk mengirim tim evaluasi kemanusiaan ke Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Rancangan itu ditetapkan dalam pertemuan para menteri luar negeri Afrika pada Selasa dan Rabu lalu.
“Untuk menilai situasi kemanusiaan, dan mengoordinasikan serta memfasilitasi penyediaan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak konflik di Sudan dan Republik Demokratik Kongo,” katanya.
Rancangan keputusan tersebut juga mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan pendekatan bertahap dalam menjamin kebebasan mobilitas orang di Afrika.
Selain itu, mereka didorong untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan integrasi sosial dan ekonomi lebih luas di benua Afrika.
Menurutnya, meratifikasi protokol Uni Afrika tentang kebebasan bergerak di wilayah Afrika juga perlu untuk ditekankan.
