Saturday, July 5, 2025
HomeBeritaMedia Israel: Pemerintahan Netanyahu pelajari syarat gencatan senjata Hamas

Media Israel: Pemerintahan Netanyahu pelajari syarat gencatan senjata Hamas

Media Israel melaporkan bahwa pemerintah Israel telah menerima respons dari Hamas mengenai proposal gencatan senjata di Jalur Gaza. Saat ini, Tel Aviv disebut tengah mempelajari rincian respons tersebut sebelum melangkah ke tahap perundingan selanjutnya.

Mengutip saluran televisi Israel Channel 12, seorang sumber menyatakan bahwa menyusul respons dari Hamas, delegasi Israel diperkirakan akan berangkat ke Doha, Qatar, dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan tidak langsung mengenai persyaratan kesepakatan. Negosiasi ini diperkirakan tidak akan berlangsung lebih dari satu setengah hari.

Sebelumnya, Hamas menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan respons yang “positif” kepada para mediator, serta menyatakan kesiapannya untuk segera memulai perundingan tentang mekanisme pelaksanaan kesepakatan.

Tiga tuntutan utama Hamas

Namun demikian, laporan dari lembaga penyiaran publik Israel menyebut bahwa Hamas tetap bersikukuh pada tiga tuntutan utama terkait isi proposal:

  1. Kembali ke sistem distribusi bantuan kemanusiaan sebelumnya, yang menurut beberapa sumber memungkinkan Hamas memiliki kontrol sebagian atas masuknya barang ke Gaza.

  2. Perpanjangan gencatan senjata setelah 60 hari, tanpa syarat kesepakatan akhir, bertentangan dengan sikap Israel yang ingin kembali melanjutkan operasi militer jika kesepakatan belum tercapai setelah masa tersebut.

  3. Penarikan pasukan Israel secara nyata dan menyeluruh dari wilayah Gaza, terutama dari daerah-daerah yang kini masih dikuasai militer Israel.

Media Israel Israel Hayom menambahkan bahwa isu paling kompleks dalam perundingan ke depan adalah mengenai peta penarikan pasukan. Hamas menuntut penarikan penuh, sementara Israel ingin tetap mempertahankan kendali atas poros strategis Morag dan wilayah selatannya.

Dukungan dari Jihad Islam, ketegangan di kabinet

Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan mendukung langkah Hamas untuk memasuki fase negosiasi, namun menekankan perlunya jaminan internasional agar gencatan senjata bersifat permanen. Kelompok tersebut juga menyampaikan beberapa catatan teknis kepada Hamas mengenai mekanisme pelaksanaan.

Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel tengah menggelar pembahasan serius terkait nasib sandera dan situasi di Gaza. Pertemuan pada Kamis malam disebut berlangsung panas, bahkan diwarnai pertengkaran antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Militer Eyal Zamir.

Menurut Channel 13, Eyal Zamir mengatakan bahwa militer Israel tidak mampu mengendalikan dua juta penduduk Gaza, yang memicu kemarahan Netanyahu. Ia dilaporkan membalas dengan menyebut bahwa blokade terhadap Gaza sudah efektif, dan bahwa pendudukan total akan membahayakan keselamatan pasukan dan sandera.

Rencana pengumuman bersama Netanyahu–Trump

Di sisi lain, harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa pengumuman resmi kesepakatan gencatan senjata dapat dilakukan bersama oleh Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan mereka di Washington pekan depan.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa baik Kepala Staf maupun Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet), David Zini, mendukung model “kesepakatan parsial” sebagai solusi antara.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, juga menegaskan bahwa pembebasan semua sandera merupakan prioritas utama Presiden Trump, seraya menyampaikan harapan bahwa kesepakatan final semakin dekat untuk dicapai.

Forum keluarga para sandera Israel di Gaza menyerukan kepada Presiden Trump untuk terus menekan pihak-pihak terkait guna memastikan pembebasan semua sandera, dan mendesak dihentikannya perang secepat mungkin. Mereka juga menyampaikan pesan serupa kepada Netanyahu: “Jika Anda memang bersungguh-sungguh, maka Anda memiliki kekuatan untuk bertindak.”

Hamas sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk membebaskan semua sandera Israel dalam satu kali pertukaran, asalkan ada penghentian total serangan dan penarikan penuh militer Israel dari Gaza. Namun, menurut laporan, Netanyahu justru kembali mengajukan syarat-syarat baru yang dinilai menghambat proses perdamaian.

Krisis kemanusiaan berlanjut

Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Jalur Gaza yang oleh berbagai organisasi internasional dikategorikan sebagai potensi genosida. Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 192.000 warga Palestina menjadi korban tewas atau luka-luka, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 10.000 orang dinyatakan hilang dan ratusan ribu lainnya mengungsi.

Meskipun ada perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan, Israel hingga kini terus melanjutkan operasi militer dan blokade total terhadap wilayah Gaza.

Pizaro Idrus
Pizaro Idrus
Kandidat PhD bidang Hubungan Internasional Universitas Sains Malaysia. Peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue
ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Most Popular