Oleh: Murat Yesiltas
Setelah jatuhnya rezim Assad, Israel mulai menerapkan strategi militer dan politik yang bertujuan melemahkan transisi politik di Suriah. Langkah pertama dari strategi ini terlihat dalam perubahan status quo di Dataran Tinggi Golan.
Dengan melanggar integritas teritorial Suriah melalui perluasan pendudukan wilayah tersebut, Israel secara bertahap meningkatkan serangan udara untuk melemahkan kapasitas militer pemerintahan baru Suriah.
Dalam serangan tersebut, gudang amunisi milik rezim dihancurkan, dan sistem pertahanan serta pesawat militer di bandara-bandara menjadi sasaran.
Hingga 8 Desember 2024, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah meluncurkan lebih dari 600 serangan udara di seluruh Suriah dalam waktu hanya 10 hari setelah kejatuhan Assad.
Selain menghancurkan hampir seluruh basis militer, Israel juga menguasai seluruh zona penyangga yang ditetapkan dalam perjanjian disengagement 1974.
Langkah ini secara tidak langsung membatalkan perjanjian tersebut, dengan pasukan Israel maju hingga 12 kilometer ke dalam wilayah Suriah, memasang ranjau, membangun jalur transportasi baru, dan mengusir warga sipil.
Druze jadi sasaran
Intervensi militer Israel tidak hanya menargetkan infrastruktur, tetapi juga berusaha memobilisasi kelompok etnis dan agama di Suriah yang mungkin menentang pemerintahan baru. Israel mendorong kelompok minoritas, terutama di tenggara, untuk melawan Damaskus, mungkin dengan dukungan senjata dan intelijen.
Pernyataan perdana menteri Israel yang menuntut pasukan pemerintah baru Suriah meninggalkan Quneitra, Daraa, dan Suwayda, serta penegasannya bahwa ancaman terhadap komunitas Druze “tidak akan ditoleransi,” menunjukkan orientasi strategis ini.
Pada awal Maret, Israel mengancam intervensi militer untuk melindungi kelompok bersenjata Druze setelah terjadi bentrokan di kawasan Jaramana, selatan Damaskus.
Bentrokan ini terjadi setelah serangan kelompok Druze dari milisi pro-rezim, Shabiha, terhadap tentara pemerintahan baru. Respons Israel menunjukkan bagaimana kartu etnis dimanfaatkan dalam konflik ini.
Pilar kedua dari kebijakan Israel adalah memasok senjata kepada kelompok Druze dan mengarahkannya untuk membentuk organisasi militer.
Akibatnya, terbentuklah kelompok milisi baru bernama Dewan Militer Suwayda (SMC), yang mendirikan garis pertahanan melawan pemerintahan Damaskus dan mulai beroperasi sebagai ekstensi tidak langsung dari Israel.
Meskipun Israel mengklaim bahwa serangannya bertujuan menargetkan kelompok yang terhubung dengan Iran dan elemen radikal, tujuan utama Tel Aviv adalah memastikan Suriah tetap lemah dan tidak mampu membangun integritas teritorial dan kedaulatan melalui pembentukan wilayah otonom berdasarkan etnis dan sektarian.
Rivalitas dengan Turki
Dimensi lain dari strategi Israel adalah menanggapi kehadiran Turki di Suriah. Israel berusaha mencegah Turki menjalin perjanjian militer dan pertahanan dengan pemerintah baru Suriah serta membatasi kehadiran militer Turki di negara itu.
Setelah jatuhnya Assad, Israel memperlihatkan retorika yang langsung menargetkan Turki. Menurut Jerusalem Post, pada Januari, komite penasihat pemerintah Israel memperingatkan perlunya mempersiapkan kemungkinan konfrontasi langsung dengan Turki.
Sejak Desember, Ankara dan Damaskus telah bernegosiasi tentang perjanjian pertahanan. Dalam perjanjian ini, Turki berencana memberikan perlindungan udara dan dukungan militer kepada pemerintah Suriah yang baru dibentuk.
Dalam konteks ini, Turki telah mengirimkan pengiriman logistik besar-besaran ke Pangkalan Udara Militer Menagh, selatan Azaz, dan sedang mempersiapkan pangkalan maju untuk Angkatan Udara Turki di pangkalan udara T4 dan Palmyra.
Israel kini mulai menargetkan lebih banyak aset militer yang terkait dengan Turki, seperti pangkalan udara T4 di dekat Palmyra dan infrastruktur udara militer di Damaskus, Hama, dan Homs. Bahkan pusat penelitian ilmiah di Barzeh juga terkena serangan.
Meski Israel menyebut serangan ini untuk menghancurkan “kemampuan militer Suriah yang tersisa,” jelas bahwa ini juga berfungsi sebagai tantangan terhadap upaya stabilisasi yang dilakukan Turki di kawasan tersebut.
Dari perspektif Israel, kehadiran Turki, terutama di daerah strategis seperti Palmyra, dianggap sebagai ancaman langsung.
Namun, Turki tidak langsung merespons serangan Israel. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menegaskan bahwa Turki tidak akan diam terhadap pihak yang ingin memanfaatkan ketidakstabilan di Suriah.
Ketegangan geopolitik
Perkembangan ini menunjukkan adanya persaingan geopolitik yang semakin terbuka antara Turki dan Israel. Ketegangan yang sebelumnya terkait dengan konflik di Gaza kini juga tercermin dalam arena militer-politik Suriah.
Turki berpendapat bahwa stabilitas Suriah sangat penting bagi keamanan nasionalnya dan menentang kemungkinan perang saudara yang bisa dipicu oleh agresi Israel. Hal ini bisa mendorong Turki untuk merestrukturisasi posisinya di tingkat regional terhadap kebijakan militer Israel.
Meski kemungkinan konfrontasi langsung antara Turki dan Israel rendah untuk saat ini, rivalitas yang berkembang di Suriah semakin memengaruhi hubungan kedua negara. Jika Turki terus memperluas kehadiran militernya dengan mendalami kerja sama keamanan dengan pemerintahan Damaskus, ini akan menjadi tantangan strategis bagi Israel.
Dalam beberapa bulan mendatang, Suriah mungkin akan menjadi medan pertempuran tidak hanya untuk perebutan kekuasaan internal, tetapi juga untuk kepentingan kekuatan regional. Hubungan antara Turki dan Israel akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah persaingan ini.
Murat Yeşiltaş adalah seorang profesor politik internasional di Departemen Hubungan Internasional di Universitas Ilmu Sosial Ankara. Ia mengkhususkan diri dalam studi keamanan internasional, terorisme, geopolitik, dan kebijakan luar negeri Turki. Yeşiltaş juga menjabat sebagai direktur penelitian kebijakan luar negeri di SETA. Tulisan ini diambil dari Opininya di Daily Sabah.
