Anggota Dewan Syura Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, menyindir usulan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyarankan agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi.
Alih-alih mengamini, Al-Saadoun malah menyarankan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan orang-orang Israel ke Alaska, dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya.
Dalam tulisannya di surat kabar Saudi Okaz pada Jum’at, Al-Saadoun mengkritik keras kebijakan Timur Tengah yang diambil oleh Trump. Menurutnya, keputusan-keputusan ceroboh ini muncul karena mengabaikan masukan dari para ahli dan menutup pintu untuk dialog.
Dia juga memperingatkan bahwa “Zionis dan sekutunya” tak akan bisa memanipulasi pemerintah Saudi melalui tekanan media atau trik-trik politik lainnya.
Al-Saadoun lebih lanjut menyentil pemerintahan Trump, dengan mengatakan, “Kebijakan luar negeri AS justru mendorong pendudukan ilegal atas tanah berdaulat dan pembersihan etnis, yang merupakan pendekatan Israel dan sudah jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Siapa pun yang mengikuti jejak kelahiran dan keberlanjutan Israel akan tahu bahwa rencana ini sudah disusun oleh entitas Zionis dan kemudian diserahkan kepada sekutunya di Gedung Putih.”
Dia menambahkan bahwa Zionis dan pendukungnya harus sadar bahwa mereka tak akan bisa menjebak Saudi dengan tekanan media dan politik yang menyesatkan.
Dewan Syura Saudi sendiri adalah badan konsultatif yang memberi masukan kepada raja terkait masalah legislatif dan kebijakan, meski tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Anggotanya diangkat langsung oleh raja dan membahas berbagai isu, mulai dari undang-undang hingga kebijakan ekonomi dan sosial.
Pernyataan Netanyahu soal Negara Palestina di Saudi Pada Kamis lalu, Benjamin Netanyahu dalam wawancara dengan Channel 14 Israel menyebutkan, “Orang Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana.”
Komentar ini muncul setelah Riyadh menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel baru bisa dilakukan jika ada langkah jelas menuju pembentukan negara Palestina.
Usulan Netanyahu ini langsung mendapat kecaman keras dari pejabat Palestina dan Mesir. Mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan Saudi.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut pernyataan Netanyahu sebagai “rasis dan anti-perdamaian,” serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Saudi. Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menegaskan bahwa negara Palestina hanya akan ada di atas tanah Palestina dan mengingatkan bahwa pernyataan tersebut melanggar hukum internasional.
Mesir juga mengutuk komentar itu sebagai “tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diterima,” dengan Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Saudi dan hukum internasional, serta Piagam PBB.
Arab Saudi sendiri sudah berulang kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya akan terjadi jika ada kemajuan nyata dalam pembentukan negara Palestina.
