Kementerian Luar Negeri Swedia memanggil Duta Besar Israel untuk Stockholm sebagai bentuk protes atas hambatan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, seperti dilaporkan Reuters, kemarin.
Minggu lalu, di bawah tekanan internasional yang meningkat, otoritas pendudukan Israel mengizinkan sejumlah bantuan masuk ke wilayah Palestina tersebut.
Namun, ratusan truk yang memasuki Gaza hanya membawa sebagian kecil dari kebutuhan pangan yang sangat mendesak bagi 2,3 juta penduduk yang menghadapi risiko kelaparan setelah hampir tiga bulan blokade.
Kristersson menyatakan kepada kantor berita Swedia, TT, bahwa Uni Eropa harus memberlakukan sanksi dan meningkatkan tekanan diplomatik kepada Israel agar memperbolehkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Kami sangat tegas menyampaikan hal ini, baik secara mandiri maupun bersama negara-negara Eropa lainnya,” ujar Kristersson.
“Tekanan ini kini semakin meningkat, tanpa diragukan lagi, dan dengan alasan yang sangat kuat,” tambahnya.
Menurut data otoritas kesehatan Gaza, perang yang dilancarkan Israel telah menewaskan lebih dari 53.900 warga Palestina sejak Oktober 2023, dan menghancurkan wilayah pesisir tersebut.
Kelompok bantuan kemanusiaan melaporkan bahwa tanda-tanda malnutrisi parah sangat meluas.
Sebelumnya, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan, “Menyakiti warga sipil dalam skala sebesar ini tidak lagi dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya melawan terorisme Hamas.”
“Saya jujur tidak lagi memahami apa tujuan tentara Israel di Gaza,” ujar Merz dalam wawancara yang disiarkan di televisi publik.
Merz menjelaskan bahwa ia akan menyampaikan pesan tersebut dalam panggilan telepon yang dijadwalkan pekan ini dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Jerman harus bersikap lebih hati-hati daripada negara lain dalam memberikan saran secara terbuka kepada Israel,” kata Merz. “Namun ketika batas-batas dilanggar, ketika hukum kemanusiaan internasional benar-benar dilanggar, Kanselir Jerman juga harus menyampaikan sikapnya.”
