Kementerian Luar Negeri Turki pada Rabu (24/7) menyatakan bahwa mosi yang disetujui oleh Parlemen Israel (Knesset) untuk menganeksasi wilayah pendudukan Tepi Barat adalah “batal demi hukum” dan “tidak memiliki keabsahan hukum” di bawah hukum internasional.
Dalam pernyataan resminya, Ankara menegaskan bahwa Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang telah berada di bawah pendudukan Israel sejak Perang Timur Tengah tahun 1967.
Setiap upaya Israel untuk menganeksasi wilayah tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak sah dan bersifat provokatif, serta bertujuan merusak peluang perdamaian.
“Upaya pemerintahan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan kekerasan dan tindakan melanggar hukum telah menciptakan krisis demi krisis, serta menjadi ancaman serius terhadap tatanan internasional dan stabilitas kawasan,” tegas pernyataan tersebut.
Turki juga menyerukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah tegas dan mengikat untuk menghentikan agresivitas Israel, yang disebut sebagai “genosidal”. Selain itu, disebutkan bahwa tanggung jawab hukum dan moral sistem internasional harus ditegakkan secara efektif.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang 1967.
Situasi di wilayah pendudukan memburuk
Sejak dimulainya agresi militer terbaru Israel di Jalur Gaza pada akhir 2023, situasi di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat, juga mengalami eskalasi kekerasan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 1.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka akibat serangan pasukan Israel serta aksi kekerasan oleh pemukim ilegal Yahudi di wilayah tersebut.
Pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat hukum penting yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal. Dalam putusannya, ICJ menyerukan pengosongan seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
