Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak Israel untuk segera membuka kembali jalur bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, pada Selasa (7/5/2025), Kallas menekankan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat dipertahankan”.
“Bantuan kemanusiaan harus segera dilanjutkan dan tidak boleh dipolitisasi,” tulis Kallas melalui platform X (sebelumnya Twitter). Ia menambahkan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang baru seharusnya dijalankan oleh aktor-aktor kemanusiaan.
Sekitar 2,4 juta penduduk Gaza sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut data Bank Dunia. Namun, sejak 2 Maret 2025, Israel menutup seluruh jalur masuk ke Gaza, termasuk untuk makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan.
Penutupan ini memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung sejak serangan militer dimulai pada Oktober 2023.
Menurut data yang dirilis Kantor Media Pemerintah Gaza, sedikitnya 57 warga Palestina meninggal dunia akibat kelaparan sejak Oktober tahun lalu.
Secara keseluruhan, lebih dari 52.600 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Situasi ini juga menarik perhatian lembaga internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel saat ini juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasinya di wilayah tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Israel merancang skema distribusi bantuan melalui organisasi internasional dan perusahaan keamanan swasta, yang akan menyalurkan paket makanan langsung ke keluarga-keluarga di Gaza.
