Pemerintah Palestina dan Hamas menyambut positif pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada.
Pernyataan itu berupa desakan terhadap Israel untuk menghentikan perang yang disebut sebagai genosida di Jalur Gaza.
Pernyataan itu juga memperingatkan kemungkinan diberlakukannya tindakan terhadap Tel Aviv jika kekerasan tak dihentikan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pernyataan itu dan menyebutnya sebagai “hadiah besar” bagi serangan 7 Oktober 2023.
Kantor Kepresidenan Palestina, melalui kantor berita resmi WAFA, menyebut pernyataan itu sebagai sikap berani yang selaras dengan tuntutan Palestina agar segera diakhirinya agresi.
Selain itu juga selaras dengan pelaksanaan solusi dua negara, pembebasan tahanan dan sandera, penarikan pasukan pendudukan dari Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan, serta penghentian pemindahan paksa warga.
Pernyataan tersebut, menurut pihak Palestina, merupakan ajakan dari komunitas internasional untuk menghentikan kekerasan yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem.
Presiden Palestina juga kembali menegaskan pentingnya peran Negara Palestina dalam mengambil alih tanggung jawab sipil dan keamanan di Jalur Gaza.
Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui akun resminya di platform X, turut menyambut pernyataan itu.
Ia menyerukan agar ketiga negara tersebut segera mengakui Negara Palestina secara resmi.
Sementara itu, Hamas dalam pernyataannya menyambut baik pernyataan para pemimpin tersebut.
Menurut mereka, sikap itu mencerminkan penolakan terhadap kebijakan blokade dan kelaparan sistematis yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Israel terhadap warga Gaza, serta terhadap rencana-rencana yang mereka sebut sebagai genosida dan pemindahan paksa.
Hamas menganggap pernyataan itu sebagai langkah penting ke arah yang benar untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip hukum internasional yang selama ini coba dirusak oleh pemerintahan Netanyahu.
Mereka juga mendesak agar pernyataan tersebut segera diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang mampu menghentikan kekejaman Israel dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.
Lebih lanjut, Hamas menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam, Uni Eropa, serta seluruh dunia bebas untuk mengambil tindakan tegas dan nyata.
Tujuannya, guna menghentikan agresi brutal Israel serta menghukum para pemimpinnya sebagai penjahat perang.
Hal itu, menurut Hamas, akan menjadi langkah penting dalam melindungi warga sipil dan mengakhiri pendudukan serta praktik genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
Menanggapi pernyataan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai bahwa pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada telah memberikan “hadiah besar” bagi serangan 7 Oktober 2023.
Ia menuduh pernyataan itu sebagai bentuk dukungan terhadap aksi kekerasan terhadap Israel, dan menegaskan bahwa operasi militer di Gaza akan tetap dilanjutkan.
Pernyataan tegas negara Barat
Pernyataan bersama yang dikeluarkan Senin (19/5) oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan bahwa jika Israel tidak menghentikan serangannya ke Gaza dan terus menghambat bantuan kemanusiaan, maka akan ada tindakan lanjutan yang konkret sebagai respons.
“Kami sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza. Tingkat penderitaan kemanusiaan di Gaza sudah berada pada titik yang tidak dapat diterima,” demikian isi pernyataan tersebut.
Ketiga pemimpin juga mengingatkan bahwa tindakan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat harus dihentikan dan menyatakan kemungkinan pemberlakuan sanksi terhadap Israel.
Mereka menyoroti bahwa keputusan Israel untuk hanya mengizinkan masuknya bantuan pangan dalam jumlah sangat terbatas ke Gaza dianggap tidak mencukupi dan tidak dapat diterima.
Mereka mendesak penghentian operasi militer dan pembukaan penuh akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat.
Pernyataan dari ketiga pemimpin Barat ini muncul setelah militer Israel mengumumkan dimulainya operasi darat di sejumlah wilayah Jalur Gaza pada Minggu (18/5) dalam apa yang mereka sebut sebagai Operasi Kereta Gideon.
Langkah ini dianggap sebagai eskalasi baru dalam serangkaian aksi militer yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023.
Sejak awal Maret lalu, Israel menerapkan kebijakan pemblokiran bantuan secara menyeluruh kepada sekitar 2,4 juta warga Gaza. Langkah ini menyebabkan krisis kelaparan parah yang telah merenggut banyak nyawa.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan secara terbuka menyatakan tekadnya untuk “melanjutkan kebijakan kelaparan” dan menghancurkan seluruh bagian selatan Gaza serta memindahkan paksa penduduknya.
Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan Amerika Serikat (AS), Israel melancarkan operasi militer yang menyebabkan lebih dari 174.000 warga Palestina menjadi korban, baik tewas maupun luka-luka—mayoritas adalah anak-anak dan perempuan.
Lebih dari 11.000 orang dilaporkan hilang dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Kondisi Gaza pun kini digambarkan sebagai bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.
