Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Rabu (26/6/2025), menegaskan komitmennya terhadap upaya mediasi internasional guna mencapai kesepakatan gencatan senjata menyeluruh dan pertukaran tahanan dengan Israel di Jalur Gaza.
“Kami menegaskan kembali keterlibatan positif kami terhadap upaya mediasi serta setiap gagasan atau proposal serius yang dapat mengarah pada kesepakatan komprehensif,” demikian pernyataan Hamas yang dikutip oleh kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataan tersebut, Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan proses mediasi, demi kepentingan politik pribadinya.
Hamas menekankan bahwa kesepakatan menyeluruh harus mencakup penghentian agresi dan apa yang mereka sebut sebagai “perang genosida” terhadap rakyat Palestina, gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, dimulainya proses rekonstruksi, serta perjanjian serius terkait pertukaran tahanan.
Sementara itu, militer Israel tetap melanjutkan serangan besar-besaran ke wilayah Gaza sejak Oktober 2023, meskipun mendapat tekanan internasional untuk menghentikan operasi militer. Lebih dari 56.100 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan tersebut, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militernya di wilayah tersebut.
