WASHINGTON – Laporan pada Rabu (22/7) dilansir dari Al Jazeera menyebutkan pemerintahan Trump mendukung sebuah perjanjian dengan Arab Saudi yang memungkinkan kerajaan itu memperkaya uranium.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui sebuah perjanjian yang akan memungkinkan Arab Saudi mengembangkan program nuklir dengan kemampuan memperkaya uranium di wilayahnya sendiri, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan lama AS terkait nonproliferasi nuklir, menurut laporan media.
Mengutip sejumlah pihak yang mengetahui pembahasan tersebut, The Wall Street Journal dan The New York Times pada Selasa (21/7) melaporkan, Trump diperkirakan akan meminta Kongres menyetujui perjanjian membuka jalan bagi perusahaan AS membantu membangun industri nuklir Arab Saudi.
Waktu pengajuan ini kemungkinan akan memicu kontroversi, mengingat Amerika Serikat menyatakan salah satu tujuan kampanye militernya terhadap Iran adalah mencegah negara itu memperoleh kemampuan membuat senjata nuklir.
Para pengkritik mengatakan, mengizinkan Arab Saudi memperkaya uranium dapat melemahkan pesan tersebut, meskipun program itu ditujukan untuk penggunaan sipil. Sementara itu, sejumlah pengamat lain khawatir peningkatan tingkat pengayaan uranium dapat disalahgunakan.
Apa yang kita ketahui dan Mengapa hal ini penting?
Arab Saudi telah lama berupaya mengembangkan program nuklir sipil sebagai bagian dari rencana diversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak.
Perundingan mengenai kerja sama nuklir dengan Amerika Serikat telah berlangsung selama beberapa pemerintahan. Pada masa Presiden Joe Biden, pembicaraan tersebut dikaitkan dengan paket yang lebih luas, termasuk pengakuan Arab Saudi terhadap Israel, menurut The New York Times.
Perundingan itu terhenti setelah perang genosida Israel di Gaza, namun pemerintahan Trump kembali menghidupkan pembahasannya dengan menghapus syarat normalisasi hubungan tersebut.
Selama kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke Amerika Serikat tahun lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja sama nuklir sipil yang menjadi dasar bagi kemitraan jangka panjang yang dibangun di atas standar nonproliferasi.
Apa isi perjanjian yang dilaporkan?
Menurut laporan tersebut, perjanjian itu akan berlaku selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, perusahaan raksasa energi nuklir yang berbasis di Pittsburgh, membantu mengembangkan sektor nuklir sipil Arab Saudi.
Salah satu ketentuan terpentingnya adalah mengizinkan Arab Saudi melakukan pengayaan uranium di dalam negeri setelah dilakukan studi bersama antara Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Pengayaan uranium bukanlah tindakan ilegal dan digunakan untuk memproduksi bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, teknologi yang sama juga dapat menghasilkan uranium yang diperkaya hingga tingkat tinggi untuk senjata nuklir.
Arab Saudi sebelumnya menyatakan mengupayakan kepemilikan senjata nuklir jika Iran suatu saat berhasil memilikinya, meskipun Teheran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai.
Mengapa sebagian pakar khawatir?
Perjanjian yang dilaporkan itu diperkirakan tidak memenuhi standar yang diterapkan kepada beberapa mitra Amerika Serikat lainnya. Pada tahun 2009, Uni Emirat Arab menandatangani “Perjanjian 123” dengan Washington sebelum mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah. Dalam perjanjian itu, UEA sepakat untuk tidak memperkaya uranium maupun memproses ulang bahan bakar nuklir bekas, sebuah model yang sering disebut para ahli nonproliferasi sebagai standar emas.
Laporan menyebutkan, perjanjian dengan Arab Saudi justru akan mengizinkan pengayaan uranium dan kemungkinan tidak mewajibkan penerapan Additional Protocol milik Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada para inspektur untuk memastikan material nuklir tidak dialihkan untuk kepentingan militer.
Analis geopolitik Michael Horowitz mengatakan, perjanjian dengan Arab Saudi akan memiliki konsekuensi yang sangat besar karena beberapa alasan.
“Amerika Serikat dilaporkan menyetujui kesepakatan yang berada di bawah standar emas dan tidak mencakup Additional Protocol, keduanya dirancang untuk memastikan bahwa program sipil tidak berubah menjadi program militer,” katanya.
“Ini bukan sekadar detail. Jika Riyadh hanya ingin mendapatkan dukungan AS bagi program sipil, hal itu bisa dilakukan sejak bertahun-tahun lalu dengan restu Washington. Dengan kata lain, tujuannya adalah memperoleh dukungan AS untuk kesepakatan menuju program nuklir,” tambahnya.
“Bukan berarti tidak ada jaminan. Namun jaminan itu murni bersifat bilateral, sehingga sepenuhnya bergantung pada kondisi hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi,” ujar Horowitz.
Mengapa Amerika Serikat menyetujuinya?
Para pendukung berpendapat, perjanjian tersebut akan memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Kongres awal tahun ini, pemerintahan Trump menyatakan perluasan kerja sama nuklir sipil akan membantu mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam industri nuklir global sekaligus mencegah para pesaing strategis memperoleh pengaruh di Arab Saudi.
Pemerintahan Trump juga berpendapat meningkatnya kebutuhan listrik Arab Saudi menjadikan energi nuklir sebagai bagian yang semakin penting dalam strategi energi jangka panjang kerajaan tersebut, meskipun negara itu memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan iklim yang sangat cocok untuk pengembangan energi surya.
Apakah Kongres akan menyetujuinya?
Setiap perjanjian kerja sama nuklir sipil harus diajukan kepada Kongres, yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memblokir apa yang dikenal dengan “Perjanjian 123”. Kongres memerlukan mayoritas dua pertiga suara untuk memblokir perjanjian yang diusulkan dan mengesampingkan veto presiden.
Usulan tersebut diperkirakan menghadapi pengawasan ketat dari anggota parlemen kedua partai terkait perlindungan yang mengatur pengayaan uranium Arab Saudi. Sejumlah anggota Kongres dan pejabat Israel mengatakan, mengizinkan pengayaan uranium dapat membuka jalan di masa depan bagi kemampuan Arab Saudi mengembangkan senjata nuklir, meskipun program itu dimulai untuk tujuan sipil.
Andrea Stricker, wakil direktur Program Nonproliferasi di Foundation for Defense of Democracies, mendesak Kongres untuk memblokir usulan perjanjian tersebut. “Jika tidak, kita berharap kebijakan ini akan dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya sebelum terlalu banyak kerusakan terjadi dalam bentuk pelemahan perlindungan, terciptanya preseden negatif bagi negara lain, dan kegagalan membendung penyebaran kemampuan pengayaan uranium,” kata Stricker.
