GAZA CITY — Ketika Irak menyerbu Iran pada 22 September 1980 dan memulai perang delapan tahun yang menewaskan sekitar 500.000 jiwa di kedua belah pihak, Jalur Gaza tidak menjadi medan pertempuran. Wilayah ini, yang sejak 1967 berada di bawah pendudukan militer Israel, secara geografis jauh dari front Shatt al-Arab. Namun perang itu tetap mengubah lanskap politik yang melingkupi Gaza — mengalihkan dana, perhatian, dan solidaritas dunia Arab yang selama itu menjadi sandaran utama perjuangan Palestina.
Artikel ini menelusuri bagaimana delapan tahun Perang Iran-Irak (1980–1988) berimpit dengan periode penting dalam sejarah internal Gaza: melemahnya pengaruh regional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan menguatnya gerakan Islamis di dalam Jalur Gaza sendiri, dua proses yang pada akhirnya bermuara pada pecahnya Intifada Pertama di Jabalia pada Desember 1987.
PLO di Antara Dua Sekutu
Hubungan antara pimpinan Palestina dan Republik Islam Iran yang baru berdiri sempat menjanjikan. Pada 17 Februari 1979, dua pekan setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran, Yasser Arafat menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Teheran pascarevolusi. Iran mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel, dan gedung bekas misi diplomatik Israel di Teheran diserahkan menjadi kedutaan Palestina.
Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Dalam pertemuan dua jam dengan Arafat, Khomeini mengkritik agenda nasionalis dan pan-Arab PLO, dan mendesak agar organisasi itu mengikuti prinsip-prinsip revolusi Islam. Sumber dekat Fatah menyebutkan bahwa Khomeini menyampaikan kepada Arafat bahwa persoalan Palestina bukanlah isu nasional, melainkan isu Islam — pernyataan yang membuat Arafat mulai memahami bahwa pihak Iran ingin mengambil alih kendali atas isu tersebut.
Ketika perang pecah setahun kemudian, hubungan itu makin merenggang. PLO, sejalan dengan sikap mayoritas dunia Arab, memilih mendukung Irak dalam perangnya melawan Iran — pilihan yang secara resmi dibingkai sebagai solidaritas Arab, meski di tingkat opini publik Palestina, simpati terhadap Iran justru lebih kuat dibanding sikap negara-negara Arab konservatif. Sumber pers Amerika pada Oktober 1980 mencatat bahwa Arafat menginstruksikan perwakilan PLO di negara-negara Teluk untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam konflik Iran-Irak, sebuah posisi yang digambarkan sebagai jalan sempit di antara dua sekutu yang sama-sama penting bagi Palestina.
Warga Palestina di Teluk dalam Bayang Kecurigaan
Perang itu juga berdampak langsung pada komunitas diaspora Palestina di negara-negara Teluk. Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia lainnya memperketat pembatasan terhadap sekitar 400.000 warga Palestina yang bermukim di kawasan itu sejak pecahnya Perang Iran-Irak, menurut laporan pers yang dikutip sumber diplomatik di Bahrain pada Oktober 1980. Larangan pertemuan politik bagi warga Palestina diberlakukan, dan persyaratan visa diperketat secara ketat, didasari kecurigaan otoritas Teluk terhadap kemungkinan keterkaitan warga Palestina dengan kalangan Syiah militan Iran yang berikrar mengekspor revolusi Islam.
Pembatasan semacam ini tidak menimpa warga Gaza secara langsung — mayoritas diaspora Palestina di Teluk saat itu berasal dari Tepi Barat dan kamp-kamp pengungsi di Yordania serta Lebanon. Namun dampaknya bersifat struktural: arus remitansi dan sumbangan yang menopang ekonomi Palestina, termasuk Gaza, ikut terguncang oleh iklim kecurigaan politik yang meluas di kawasan Teluk selama delapan tahun perang berlangsung.
Dana dan Perhatian Arab Berpindah Arah
Dampak paling signifikan bagi Gaza bersifat tidak langsung: pengalihan sumber daya dan perhatian politik dunia Arab. Perang Iran-Irak, yang berlangsung bersamaan dengan perang anti-Soviet di Afghanistan, telah menyeret politik dan pendanaan Arab ke sisi lain Teluk Persia. Negara-negara Teluk Arab mendorong Presiden Irak Saddam Hussein memanfaatkan kekacauan pascarevolusi di Iran untuk merebut wilayah dan membendung pengaruh ideologi revolusioner Iran, sebuah kalkulasi geopolitik yang menempatkan isu Palestina di urutan lebih rendah dalam prioritas dana dan diplomasi Arab dibanding sebelumnya.
Pergeseran ini terjadi bersamaan dengan pukulan lain bagi PLO: pengusiran dari Lebanon pada 1982 yang memindahkan markas kepemimpinannya ke Tunisia, jauh dari garis depan mana pun. Kombinasi kedua faktor ini — perang Teluk yang menyedot perhatian Arab dan pengusiran PLO dari Lebanon — melemahkan kapasitas kepemimpinan Palestina di luar negeri untuk memberikan tekanan berarti terhadap Israel, tepat pada dekade ketika Gaza di bawah pendudukan justru mengalami perubahan internal yang besar.
Kebangkitan Islamisme di Gaza
Sementara perhatian Arab teralihkan ke Teluk, dinamika di dalam Gaza sendiri bergerak ke arah berbeda. Sejak 1979, otoritas militer Israel di Gaza secara resmi mengakui Mujama al-Islamiya — organisasi amal Islam yang didirikan Syekh Ahmed Yassin pada 1973 — sebagai badan hukum. Pengakuan ini memungkinkan organisasi tersebut menghimpun dana hingga jutaan dolar untuk mendanai universitas, masjid, klinik, dan fasilitas penitipan anak.
Sejumlah pejabat Israel, termasuk Brigadir Jenderal Yitzhak Segev, kemudian mengakui secara terbuka bahwa Israel saat itu mendukung gerakan Islamis Palestina untuk melemahkan PLO yang sekuler dan berhaluan kiri. Sepanjang dasawarsa 1980-an, Mujama memperluas pengaruhnya — mendirikan Universitas Islam Gaza pada 1978, dan pada Januari 1980 memimpin kerusuhan terhadap kantor Bulan Sabit Merah Palestina serta kelompok-kelompok kiri di Gaza. Sayap militer embrional organisasi ini mulai dibentuk sekitar 1982, dan pada 1984 Yassin ditahan otoritas Israel setelah ditemukan menimbun senjata secara diam-diam, sebelum dibebaskan pada 1985 lewat pertukaran tahanan dengan faksi PFLP-GC.
Penting dicatat: kebangkitan Mujama al-Islamiya pada periode ini tidak didanai atau diarahkan oleh Iran. Organisasi itu berakar pada Ikhwanul Muslimin Sunni Mesir, ideologis berseberangan dengan Republik Islam Syiah, dan pendanaannya bersumber dari donasi Teluk serta toleransi otoritas militer Israel — bukan dari Teheran. Dukungan Iran terhadap gerakan Islamis Palestina, yang kelak menyasar Hamas (didirikan Yassin pada Desember 1987), baru mengemuka signifikan setelah penarikan Israel dari Gaza pada 2005, jauh setelah perang Iran-Irak berakhir.
Penutup: Menuju Intifada
Gencatan senjata Perang Iran-Irak mulai berlaku pada Agustus 1988, hasil resolusi Dewan Keamanan PBB yang diterima kedua pihak. Namun delapan bulan sebelumnya, pada Desember 1987, Intifada Pertama telah meletus di kamp pengungsi Jabalia, Gaza — dipicu bukan oleh perang Teluk, melainkan oleh akumulasi dua puluh tahun pendudukan militer. Yassin, dengan infrastruktur sosial Mujama yang telah terbangun sejak awal dekade, mengonversi jejaring itu menjadi Hamas pada bulan yang sama.
Kaitan antara kedua peristiwa ini bersifat tidak langsung namun nyata: delapan tahun ketika dunia Arab tersedot ke dalam perang saudara sesama Muslim di Teluk adalah delapan tahun yang sama ketika Gaza, dibiarkan relatif sunyi dari sorotan regional, membangun fondasi gerakan yang akan mendominasi politik Palestina pada dekade-dekade berikutnya.
