GAZA CITY — Selama lima hari pada pertengahan Juni 2007, kota ini menjadi medan pertempuran antara dua faksi Palestina yang sama-sama mengklaim mewakili perjuangan nasional Palestina: Hamas dan Fatah. Konflik ini sering disebut sebagai bentrokan “Hamas versus PLO”, namun penyebutan itu perlu diluruskan sejak awal.
Catatan istilah: PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) adalah federasi payung berbagai faksi Palestina yang dibentuk pada 1964, dan Hamas — didirikan 1987 — bukan anggota PLO. Yang bertempur melawan Hamas di Gaza pada Juni 2007 adalah Fatah, faksi terbesar dan paling dominan di dalam PLO sekaligus partai yang mengendalikan Otoritas Palestina (PA/PNA). Karena kepemimpinan PLO dan PA secara de facto dipegang Fatah, media dan publik kerap menyamakan ketiganya. Artikel ini menggunakan istilah yang tepat: konflik Hamas–Fatah, bukan Hamas–PLO.
Akar Krisis: Pemilu 2006
Pada 25 Januari 2006, Hamas meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu legislatif Palestina, mengalahkan Fatah yang selama puluhan tahun mendominasi politik Palestina. Hamas memenangkan 76 dari 132 kursi parlemen. Kabinet Hamas dilantik Maret 2006 di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Fatah menolak bergabung dalam koalisi.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel menolak mengakui hasil pemilu tersebut karena Hamas tidak mengakui eksistensi Israel dan tidak melepaskan kekerasan bersenjata. Boikot internasional pun diberlakukan terhadap pemerintahan yang dipimpin Hamas. Boikot ini memicu krisis ekonomi parah di Gaza dan Tepi Barat, sekaligus memperuncing rivalitas kekuasaan antara Hamas dan aparat keamanan PA yang mayoritas loyal kepada Fatah.
Sepanjang paruh kedua 2006, bentrokan kecil antarfaksi mulai pecah di jalanan Gaza. Pada 8 Mei 2006, tiga warga Palestina tewas dan sepuluh luka dalam bentrokan pendukung Hamas dan Fatah di dekat Khan Yunis. Pola ini berulang selama berbulan-bulan berikutnya, meski berselang-seling dengan gencatan senjata rapuh dan upaya mediasi oleh Mesir dan Qatar.
Kesepakatan Mekkah yang Gagal Bertahan
Pada Februari 2007, di tengah pekan kekerasan yang menewaskan lebih dari 20 orang, Raja Abdullah dari Arab Saudi memfasilitasi negosiasi di Mekkah. Pada 8 Februari 2007, Fatah dan Hamas menandatangani kesepakatan untuk menghentikan konfrontasi bersenjata internal di Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan persatuan nasional. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Mahmoud Abbas mewakili Fatah dan Khaled Mashal mewakili Hamas.
Dalam kabinet baru, Ismail Haniyeh dari Hamas tetap menjabat Perdana Menteri, dengan Hamas menguasai sembilan kementerian dan Fatah enam, sementara sisanya diisi tokoh independen — termasuk Salam Fayyad sebagai Menteri Keuangan. Pemerintahan persatuan ini secara resmi dilantik pada 17 Maret 2007 di Gaza dan Ramallah secara bersamaan.
Namun kesepakatan Mekkah tidak menyentuh akar masalah: siapa yang mengendalikan pasukan keamanan bersenjata di Gaza. Fatah tetap memegang komando atas Pasukan Keamanan Nasional, Pengamanan Preventif, dan Garda Presiden — total puluhan ribu personel bersenjata yang dilatih dan didanai sebagian oleh Amerika Serikat dengan tujuan eksplisit memperkuat posisi Fatah terhadap Hamas. Sebagai respons, Hamas membentuk kekuatan paralelnya sendiri, Pasukan Eksekutif (Executive Force), yang tumbuh menjadi sekitar 6.000 personel dan menjadi tulang punggung sayap bersenjata Brigade Izzuddin al-Qassam di Gaza.
Eskalasi Mei–Juni 2007
Sepanjang Mei 2007, baku tembak sporadis antara kedua faksi meningkat menjadi konfrontasi terbuka. Pejabat AS dan Israel mulai memperingatkan bahwa Hamas berada dalam posisi mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut secara militer. Rivalitas internal di tubuh Fatah sendiri, ditambah pemogokan pegawai sipil yang berlangsung dari September 2006 hingga Januari 2007, semakin melemahkan kohesi faksi tersebut.
Pertempuran terbuka pecah pada 10 Juni 2007, dipicu insiden di mana milisi Hamas dan Fatah saling menembak di berbagai penjuru Gaza. Dalam beberapa hari, Hamas melancarkan serangan terkoordinasi terhadap markas-markas keamanan Fatah yang tersebar di seluruh Jalur Gaza.
Lima Hari yang Menentukan
Pada 13 Juni 2007, Hamas merebut markas Pasukan Keamanan Nasional yang dikuasai Fatah di Gaza utara. Pejuang bersenjata bertempur memperebutkan kendali gedung-gedung tinggi yang digunakan sebagai posisi penembak jitu, dan Hamas mengklaim telah meratakan pos Fatah yang mengontrol jalan utama utara-selatan Gaza. Pada hari yang sama, ledakan menghancurkan markas Pengamanan Preventif yang berafiliasi dengan Fatah di Khan Yunis, menewaskan lima orang.
Pada 14 Juni, milisi Hamas menuntaskan pengambilalihan gedung utama markas Pengamanan Preventif Palestina di Jalur Gaza — kompleks yang selama ini dianggap simbol utama kehadiran Otoritas Palestina di wilayah tersebut. Hamas mengganti nama kawasan tempat gedung itu berada dari “Tel al-Hawa” menjadi “Tel al-Islam”. Pada sore hari yang sama, Hamas juga mengambil alih kota Rafah di selatan Jalur Gaza.
Pada 14 Juni 2007, Presiden Mahmoud Abbas merespons pengambilalihan Hamas dengan mendeklarasikan keadaan darurat. Ia kemudian membubarkan pemerintahan persatuan dan memberhentikan Haniyeh sebagai perdana menteri, namun Hamas menolak mengakui pemberhentian tersebut dan tetap menjalankan pemerintahannya sendiri di Gaza.
Pertempuran secara efektif berakhir sekitar 15 Juni 2007, dengan Hamas menguasai hampir seluruh instalasi keamanan dan pemerintahan di Jalur Gaza. Ratusan pejabat dan personel keamanan Fatah melarikan diri ke Mesir atau Tepi Barat.
Jumlah Korban: Data yang Bervariasi
Angka korban jiwa dari pertempuran ini dilaporkan berbeda-beda antarsumber, dan perbedaan ini perlu dicatat secara terbuka. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperkirakan sedikitnya 118 orang tewas dan lebih dari 550 luka-luka dalam pekan pertempuran hingga 15 Juni. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) melaporkan setidaknya 161 orang tewas dan lebih dari 700 luka-luka. Sumber lain menyebut angka lebih tinggi, mencapai 188 tewas. Tidak ada satu angka resmi yang disepakati seluruh pihak, dan artikel ini tidak akan menggunakan angka tunggal tanpa menyebut sumbernya.
Amnesty International kemudian mendokumentasikan bahwa banyak korban tewas dan luka adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran, dan kedua pihak bertindak dengan mengabaikan keselamatan warga sekitar serta melakukan pelanggaran HAM berat. Lebih dari 1.000 orang, sebagian besar anggota Fatah atau PA, ditahan secara ilegal dalam bulan-bulan pertama pemerintahan Hamas.
Perpecahan yang Bertahan hingga Kini
Pengambilalihan Juni 2007 menghasilkan dua pemerintahan Palestina yang terpisah: pemerintahan Hamas di Jalur Gaza dipimpin Haniyeh, dan pemerintahan Fatah di Tepi Barat yang dikontrol Israel, dipimpin Salam Fayyad yang ditunjuk Abbas. Berbagai upaya rekonsiliasi digelar sejak 2007 — di Sanaa (2008), Kairo (2011, 2012), dan Doha (2012) — namun seluruhnya gagal menjembatani perselisihan inti soal siapa yang mengendalikan aparat keamanan dan legitimasi PA.
Perpecahan geografis dan politik ini bertahan hingga hari ini. Pemerintahan Otoritas Palestina di Ramallah, yang dikendalikan Fatah, dan kepemimpinan Hamas di Gaza tidak pernah kembali bersatu secara efektif meski beberapa kali menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di atas kertas. Struktur dua pemerintahan yang lahir dari lima hari pertempuran Juni 2007 ini menjadi salah satu faktor yang membentuk lanskap politik Palestina modern — termasuk bagaimana Gaza diperintah menjelang dan sepanjang perang yang berlangsung sejak Oktober 2023.
