Rekor belanja militer dunia tahun 2025 dan target 5 persen PDB NATO membuka pertanyaan yang jarang diajukan di ruang rapat pertahanan: berapa besar ongkos iklim dari mempersenjatai diri, dan siapa yang akhirnya menanggungnya?
Pada 27 April 2026, dari markasnya di Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengumumkan bahwa belanja militer dunia menembus rekor baru: 2.887 miliar dolar AS sepanjang 2025, kenaikan tahun kesebelas berturut-turut, setara 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) global — level tertinggi sejak 2009. Dari total itu, negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyumbang 1.581 miliar dolar AS, atau 55 persen dari seluruh belanja militer dunia. Angka-angka itu sendiri sudah mencolok. Yang lebih jarang dibahas adalah apa yang tersembunyi di baliknya: setiap dolar yang dibelanjakan untuk jet tempur, meriam, dan amunisi membawa jejak karbon yang terus membesar, dan NATO baru saja mengikat dirinya pada target belanja yang berpotensi melipatgandakan jejak itu dalam satu dekade ke depan.
Komitmen itu lahir di KTT NATO Den Haag, 24–25 Juni 2025. Seluruh anggota NATO kecuali Spanyol — yang mendapat pengecualian setelah menolak target tersebut — menyepakati kenaikan belanja pertahanan dan keamanan hingga 5 persen PDB pada 2035, terdiri atas minimal 3,5 persen untuk kebutuhan pertahanan inti dan hingga 1,5 persen untuk belanja terkait keamanan seperti infrastruktur kritis dan industri pertahanan, dengan tinjauan kemajuan pada 2029. Ini lebih dari dua kali lipat pedoman lama NATO sebesar 2 persen PDB yang berlaku sejak 2014.
Pertanyaan yang ingin dieksplorasi artikel ini sederhana namun jarang diajukan bersamaan: bisakah dunia mengejar keamanan militer dan keamanan iklim pada saat yang sama, atau keduanya justru saling memakan sumber daya yang sama — baja, listrik, tenaga kerja terampil, dan ruang fiskal? Perlu ditegaskan sejak awal bahwa tesis ini bersifat analitis dan argumentatif, bukan vonis moral atas satu pihak. Data belanja dan emisi di bawah ini berasal dari lembaga resmi (SIPRI, NATO, UNEP) dan dapat diverifikasi; sementara proyeksi ke tahun 2035 dan klaim korelasi sebab-akibat antara belanja militer dan intensitas karbon tetap berada di wilayah perdebatan ilmiah yang belum tuntas, dan akan diperlakukan sebagai demikian.
Angka yang Selama Ini Tak Tercatat
Upaya paling dikenal untuk mengukur jejak karbon militer global datang dari studi 2022 oleh Scientists for Global Responsibility (SGR) bersama Conflict and Environment Observatory (CEOBS). Dengan metodologi yang menggabungkan data konsumsi bahan bakar, operasi pangkalan, dan rantai pasok industri persenjataan, keduanya memperkirakan militer dunia bertanggung jawab atas sekitar 5,5 persen emisi gas rumah kaca global — dengan rentang ketidakpastian 3,3 hingga 7 persen — lebih besar daripada emisi nasional Rusia. Jika seluruh militer dunia digabung sebagai satu negara, itu akan menjadi penghasil emisi terbesar keempat di dunia.
Rentang ketidakpastian yang lebar itu penting untuk digarisbawahi: angka 5,5 persen adalah estimasi model, bukan hasil audit emisi yang terverifikasi, karena sebagian besar negara — termasuk pengekspor senjata utama — tidak melaporkan emisi militernya secara transparan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). SGR dan CEOBS sendiri menyebut kemungkinan besar angka itu adalah batas bawah, bukan batas atas.
Dari Pagar Dua Persen ke Ambang Lima Persen
Deklarasi Den Haag tidak lahir dari ruang hampa. Ia didorong oleh tekanan Presiden AS Donald Trump agar sekutu Eropa menaikkan kontribusi pertahanan, di tengah perang yang berkepanjangan di Ukraina dan kekhawatiran atas ancaman jangka panjang Rusia terhadap keamanan Euro-Atlantik. SIPRI, dalam komentarnya sendiri, mencatat bahwa komponen 1,5 persen untuk ‘belanja terkait keamanan’ didefinisikan secara longgar dan baru akan ditinjau pada 2029 — celah yang oleh sejumlah analis pertahanan dianggap sengaja dibuat elastis agar setiap negara anggota punya keleluasaan interpretasi.
“Ini lebih dari dua kali lipat pedoman NATO yang telah berlaku hampir dua dekade, dan menandai pergeseran fokus menuju kesiapan militer di tengah lingkungan geopolitik yang kian tidak menentu,” tulis SIPRI dalam analisisnya atas target belanja baru NATO.
Perlu dicatat secara adil: argumen para pendukung kenaikan ini tidak dibangun di atas kesia-siaan. Bagi banyak pembuat kebijakan NATO, kenaikan belanja adalah respons langsung terhadap ancaman yang mereka anggap nyata dan mendesak — invasi Rusia ke Ukraina yang belum usai, ketegangan di kawasan Baltik, hingga kekhawatiran sekutu Asia-Pasifik seperti Jepang dan Australia atas aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan. Bagi kubu ini, mempertentangkan ‘senjata versus iklim’ dianggap menyederhanakan kalkulasi keamanan yang sesungguhnya jauh lebih rumit.
Korelasi yang Diuji Secara Statistik
Klaim bahwa belanja militer dan emisi karbon berjalan beriringan bukan sekadar intuisi. Sebuah studi besar yang terbit di jurnal Nature Communications pada Mei 2025 menemukan hubungan yang secara statistik signifikan antara pertumbuhan pangsa belanja militer terhadap PDB global dan kenaikan intensitas emisi karbon. Untuk Amerika Serikat, korelasi antara rasio belanja militer dan emisi Departemen Pertahanan mencapai koefisien 0,89 — tergolong sangat kuat. Studi itu memperkirakan bahwa periode perang melawan terorisme (2001–2011) dan perang Rusia-Ukraina (sejak 2022) bersama-sama menyumbang 27 persen dari total perubahan intensitas emisi karbon dunia antara 1995 dan 2023.
Middle East Eye, mengutip perhitungan ekstrapolatif dari temuan itu, menyebut bahwa jika target inti 3,5 persen NATO tercapai, tambahan emisi tahunan pada 2035 bisa berkisar 540 juta hingga 1,25 miliar ton gas rumah kaca — mendekati emisi tahunan salah satu negara penyumbang emisi terbesar dunia, di luar emisi militer yang sudah berjalan. Namun rentang itu sangat lebar dan patut dibaca hati-hati: lembaga lain, seperti Transnational Institute bersama Tipping Point North South dan Stop Wapenhandel, memakai metodologi berbeda dan sampai pada angka tambahan sekitar 200 juta ton per tahun — jauh di bawah batas atas proyeksi Nature Communications. Perbedaan besar ini menunjukkan bahwa proyeksi ke 2035 masih bergantung penuh pada asumsi model, bukan angka yang telah disepakati bersama.
Ongkos Tersembunyi dari Perang yang Sedang Berlangsung
Jejak karbon militer masa damai hanyalah permukaan. Begitu senjata benar-benar digunakan, ongkos lingkungannya melonjak tajam: misi penerbangan bertambah, kendaraan lapis baja beroperasi terus-menerus, dan serangan terhadap kilang minyak, pembangkit listrik, serta kawasan permukiman padat memicu kebakaran besar yang melepaskan karbon dalam jumlah masif. Setelah senjata diam pun, ongkos itu belum selesai — rekonstruksi kota yang hancur membutuhkan semen, baja, dan aspal dalam jumlah raksasa, dua yang pertama tergolong industri paling boros karbon di dunia.
Gaza adalah contoh paling telanjang dari pola ini. Data United Nations Satellite Centre (UNOSAT) per Desember 2024, yang diolah oleh United Nations Environment Programme (UNEP), mencatat sekitar 50,7 juta metrik ton puing dari bangunan, jalan, dan infrastruktur yang rusak atau hancur di wilayah pendudukan tersebut — dengan sejumlah estimasi menyebut hingga 88 persen infrastruktur Gaza rusak atau hancur akibat kampanye militer rezim Zionis. Berapa besar sesungguhnya ongkos karbon rekonstruksinya masih diperdebatkan: studi Neimark dkk. dari Queen Mary University of London (2024) memperkirakan emisi rekonstruksi antara 46,8 juta hingga 60 juta ton CO2 setara — lebih tinggi dari emisi tahunan lebih dari 135 negara — sementara studi terbaru dari Oxford (Abdelnour & Roy, 2025) yang memfokuskan diri hanya pada tahap pembersihan dan penghancuran puing memperkirakan angka yang jauh lebih kecil, sekitar 3.000 hingga 25.000 ton, tergantung jenis alat berat yang tersedia. Rentang yang lebar ini bukan tanda kesembronoan periset, melainkan cerminan sulitnya mengumpulkan data lapangan yang akurat di tengah blokade dan akses yang dibatasi.
Penting untuk tidak mencampuradukkan ongkos karbon dengan ongkos manusia. Angka emisi, betapapun besar, tidak boleh menggantikan atau mengaburkan fakta bahwa di balik puing-puing itu terdapat anak-anak Palestina dan warga sipil lain yang menjadi syuhada akibat serangan — sebuah tragedi kemanusiaan yang berdiri sendiri, terlepas dari perhitungan karbon apa pun.
Uang yang Berebut Ruang dengan Transisi Hijau
Argumen lain yang diajukan sejumlah pengamat, termasuk penulis analisis di Middle East Eye, John Rees, adalah bahwa belanja militer bersaing langsung dengan sumber daya yang dibutuhkan transisi energi: baja rendah karbon, jaringan listrik, kereta api, pompa panas, dan produksi baterai sama-sama membutuhkan modal, kapasitas industri, dan tenaga kerja terampil yang jumlahnya terbatas. Rees secara eksplisit mengkritik sikap sejumlah pemimpin serikat buruh Inggris, seperti Sharon Graham dari Unite, yang menurutnya mengabaikan ongkos tersembunyi dari ekspansi militer terhadap masa depan lapangan kerja anggotanya sendiri.
Namun kritik ini juga punya sisi lain yang jarang disebut penulisnya sendiri: bagi banyak serikat buruh dan komunitas industri, belanja pertahanan dalam jangka pendek justru menciptakan lapangan kerja manufaktur nyata dan segera — sebuah trade-off yang riil, bukan semata kelalaian berpikir. Menyebutnya murni ‘kepicikan ekonomi’ mengabaikan tekanan politik domestik yang dihadapi pemimpin serikat buruh saat mempertahankan pekerjaan anggotanya di tengah deindustrialisasi yang lebih luas.
Celah dalam Pelaporan Emisi Militer
Salah satu akar masalah adalah kerangka pelaporan UNFCCC yang bersifat sukarela untuk emisi militer. SGR mencatat bahwa 23 negara EU-NATO secara kolektif hanya melaporkan 6,9 juta ton CO2 setara emisi militer untuk tahun 2021 ke UNFCCC, sementara estimasi independen SGR untuk periode yang sama mencapai sekitar 39 juta ton — lebih dari lima kali lipat angka resmi.
Kesenjangan lima kali lipat antara apa yang dilaporkan negara-negara NATO dan apa yang diperkirakan peneliti independen bukan sekadar selisih statistik — ia adalah cermin dari sistem pelaporan yang dirancang untuk tidak sepenuhnya menghitung.
Namun kesenjangan ini tidak sepenuhnya bisa dibaca sebagai upaya sengaja menyembunyikan data. Sebagian berasal dari perbedaan metodologi yang sah — pelaporan resmi umumnya hanya mencakup emisi langsung (‘cakupan 1’), sementara estimasi independen turut menghitung emisi hulu dari rantai pasok industri pertahanan. NATO sendiri kini secara eksplisit mengakui aktivitas dan instalasi militernya sebagai sumber emisi, dan telah mengembangkan metodologi pengukurannya sendiri — sebuah langkah kecil namun nyata menuju transparansi yang lebih baik, meski jauh dari memadai.
Perdebatan yang Belum Selesai
Di sinilah letak simpul argumen yang belum terurai. Kalangan pertahanan akan menjawab bahwa ancaman geopolitik — perang yang belum usai di Ukraina, ketegangan di Selat Taiwan, konflik yang belum sepenuhnya reda di Timur Tengah — bersifat mendesak dan eksistensial dalam jangka pendek, sementara ongkos iklim, betapapun nyata, terukur dalam skala dekade. Sejumlah ekonom juga mempertanyakan kerangka korelasi Nature Communications: mengagregasi data dari negara-negara dengan struktur ekonomi dan industri pertahanan yang sangat berbeda — dari Amerika Serikat hingga negara Baltik kecil — berisiko menyamaratakan hubungan sebab-akibat yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan spesifik per negara.
Di sisi lain, para peneliti iklim menjawab bahwa argumen ‘keamanan jangka pendek’ justru mengabaikan bahwa krisis iklim sendiri adalah ancaman keamanan jangka panjang yang tidak kalah nyata — dan bahwa setiap triliun dolar yang dialihkan ke sektor militer adalah triliun dolar yang tidak tersedia untuk adaptasi maupun mitigasi iklim di saat jendela waktu untuk mencegah pemanasan di atas 1,5–2 derajat Celsius terus menyempit. Kedua argumen ini sama-sama punya dasar yang masuk akal, dan artikel ini tidak berpretensi menyelesaikan perdebatan tersebut.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Dorong transparansi pelaporan emisi militer. Kesenjangan antara laporan resmi 23 negara EU-NATO ke UNFCCC (6,9 juta ton CO2e untuk 2021) dan estimasi independen SGR (sekitar 39 juta ton) menunjukkan perlunya reformasi kerangka pelaporan. Publik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil Indonesia — termasuk pakar hukum internasional seperti Hikmahanto Juwana atau Heribertus Jaka Triyana — dapat mendorong delegasi Indonesia di forum iklim internasional untuk mendukung revisi aturan pelaporan emisi militer yang lebih ketat dan wajib, bukan sukarela.
- Kawal data rekonstruksi Gaza berbasis bukti, bukan estimasi tunggal. Dengan rentang estimasi emisi rekonstruksi Gaza yang masih bergerak antara puluhan ribu ton (tahap pembersihan puing) hingga puluhan juta ton (rekonstruksi penuh), lembaga kemanusiaan Indonesia yang aktif di Gaza — INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, dan Adara Foundation — perlu terus memutakhirkan data lapangan bekerja sama dengan UNEP/UNOSAT, agar pendanaan rekonstruksi pascagencatan senjata dialokasikan berdasarkan bukti terkini, bukan angka yang sudah usang.
- Salurkan dukungan kemanusiaan lewat kanal yang terverifikasi. Mengacu pada skala kerusakan 50,7 juta ton puing yang tercatat UNOSAT, kebutuhan rekonstruksi Gaza akan berlangsung bertahun-tahun. Zakat dan infak melalui BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat dapat diarahkan secara spesifik untuk mendukung program rekonstruksi yang memprioritaskan material daur ulang guna menekan jejak karbon pembangunan kembali, sembari tetap mendesak pencabutan hambatan akses material bangunan ke Gaza.
Penutup: Dua Jam Pasir yang Berjalan Bersamaan
Ada dua jam pasir yang mengalir bersamaan di hadapan kita saat ini. Satu menghitung mundur ke arah ambang batas 1,5 derajat Celsius yang oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dianggap sebagai garis pertahanan terakhir sebelum dampak pemanasan global menjadi sulit dibalikkan. Yang lain menghitung mundur menuju 2029 dan 2035 — tahun-tahun ketika NATO akan meninjau dan diharapkan mencapai target belanja 5 persen PDB-nya, sebuah lintasan yang menurut proyeksi ilmiah, betapapun masih diperdebatkan rentangnya, akan menambah beban karbon yang signifikan ke atmosfer yang sama.
Bagi warga Gaza yang kini hidup di antara reruntuhan wilayah pendudukan, pertanyaan tentang jejak karbon tentu terasa jauh dari kebutuhan mendesak mereka: air bersih, obat-obatan, dan atap di atas kepala. Namun kedua krisis itu — kehancuran akibat perang dan pemanasan global — pada akhirnya bertemu di titik yang sama: siapa yang menanggung ongkos dari keputusan yang dibuat jauh dari medan perang, di ruang rapat NATO di Brussel atau markas SIPRI di Stockholm.
Tidak ada jawaban tunggal yang jujur bisa ditawarkan di sini. Apakah tinjauan NATO pada 2029 akan benar-benar mengoreksi lintasan belanja yang kini menanjak, atau justru ketegangan geopolitik yang belum reda — di Ukraina, di Selat Taiwan, di Timur Tengah — akan terus mendorong angka itu naik tanpa mempedulikan ongkos iklimnya? Pertanyaan itu masih menggantung, dan barangkali baru akan terjawab oleh angka-angka yang akan diumumkan SIPRI dan lembaga sejenis dalam beberapa tahun mendatang — bukan oleh siapa pun yang menulis atau membaca analisis ini hari ini.
