Pada pagi tanggal 22 Januari 2026, di sebuah aula konferensi di kompleks World Economic Forum di Davos, Switzerland, Donald Trump berdiri di panggung sambil mengangkat charter Board of Peace dengan kedua tangannya. Di sebelahnya, menantunya Jared Kushner — mantan pengembang real estate Manhattan dan negosiator perdamaian utama administrasi Trump kedua — mempresentasikan serangkaian rendering arsitektur kepada para delegasi. Rendering itu menampilkan menara apartemen kaca mewah berdiri di tepi pantai Mediterania. Marina dengan kapal pesiar. Taman digital bertenaga AI. Resort dengan kolam infinity. Kushner menyebut visi itu sebagai “master plan” rekonstruksi Gaza yang dapat diselesaikan dalam dua atau tiga tahun, dengan estimasi anggaran $25 miliar untuk utilitas dan layanan publik modern.
Empat bulan kemudian, pada 27 Mei 2026, sebuah sumber dari Board of Peace berbicara kepada Agence France-Presse di Washington DC. Sumber itu menyampaikan satu kalimat yang akan merobohkan seluruh visi Davos itu sekaligus: “Zero dollars have been deposited.” Dari $17 miliar yang dijanjikan negara-negara anggota — termasuk $10 miliar yang dijanjikan secara pribadi oleh Trump — fund rekonstruksi yang dikelola Bank Dunia dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menerima satu sen pun. Selama empat bulan, brankas itu kosong sempurna.
Kekosongan brankas itu adalah salah satu kegagalan diplomatik paling memalukan dalam sejarah politik luar negeri Amerika Serikat dalam dekade terakhir. Tetapi yang menjadikannya bermakna bagi sejarah Palestina bukan kegagalannya itu sendiri. Yang bermakna adalah apa yang ditolak. Karena yang ditolak oleh donor dunia bukan rekonstruksi Gaza per se. Yang ditolak adalah peran yang dipaksakan kepada mereka: peran sebagai sapu pembersih genosida yang baru saja dilakukan oleh negara yang masih duduk di Dewan Keamanan PBB.
Bagaimana Sebuah Visi Dijual
Untuk memahami mengapa Board of Peace runtuh dalam empat bulan, kita perlu kembali pada Februari 2024 — hampir dua tahun penuh sebelum upacara Davos. Pada bulan itu, di sebuah ruang seminar di Harvard Kennedy School, Jared Kushner duduk dalam wawancara publik dengan Tarek Masoud, pemimpin Middle East Initiative kampus tersebut. Saat itu, Kushner masih dalam status jeda politik antara administrasi Trump pertama dan kedua. Tetapi yang ia katakan hari itu akan menjadi tulang punggung filosofis seluruh “master plan” Davos dua tahun kemudian.
“Gaza’s waterfront property, it could be very valuable, if people would focus on building up livelihoods. It’s a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel’s perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up.”
Itu kalimat Kushner. Diucapkan di salah satu institusi akademis paling bergengsi di dunia, ke seorang pewawancara akademik Arab. Frasa “move the people out and then clean it up” — pindahkan rakyatnya, lalu bersihkan tempatnya — adalah deskripsi pembersihan etnis yang dirumuskan dalam bahasa investasi real estate. Genosida yang sedang berlangsung di Gaza, yang pada saat itu sudah memakan puluhan ribu nyawa sipil, oleh Kushner dirumuskan sebagai “sedikit situasi yang tidak menguntungkan”. Yang menguntungkan dari situasi itu, bagi pikiran seorang pengembang real estate, adalah lokasinya: tepi laut Mediterania, panjang lebih dari empat puluh kilometer, sangat berharga jika dibebaskan dari penduduk aslinya.
Trump mengikuti dengan istilahnya sendiri. Pada Oktober 2024, dalam sebuah wawancara radio, ia menyebut Gaza bisa menjadi “better than Monaco” jika dibangun ulang dengan cara yang tepat. Pada Januari 2025, di hari-hari pertama administrasi keduanya, ia mengumumkan visi “Riviera of the Middle East” — Riviera Timur Tengah — di mana Amerika Serikat akan “mengambil alih” Gaza setelah penduduk Palestinanya “dipindahkan” ke Mesir, Yordania, dan negara-negara lain. Kepala investornya, sebagaimana yang kemudian diungkap Middle East Eye, adalah firma investasi Kushner sendiri, yang siap menghubungkan modal Teluk dengan proyek konstruksi pasca-genosida.
Kushner pernah merumuskannya dengan lebih telanjang dalam komentar sebelumnya: konflik Israel-Palestina, katanya, adalah “nothing more than a real-estate dispute between Israelis and Palestinians.” Bukan konflik politik. Bukan konflik teritorial. Bukan konflik keadilan. Hanya sengketa real estate. Inilah pondasi filosofis Board of Peace: bahwa lebih dari 72.000 nyawa Palestina yang dibantai sejak Oktober 2023 dapat dimaknai sebagai “situasi yang tidak menguntungkan”, sementara yang menguntungkan adalah pantai yang akhirnya kosong dari mereka yang lahir di sana.
Tujuh Belas Miliar yang Hilang
Ketika Trump menandatangani charter Board of Peace di Davos pada 22 Januari 2026, daftar negara penjanji dana terlihat mengesankan di atas kertas. Pertemuan inaugural pada 19 Februari 2026 di US Institute of Peace di Washington DC dihadiri figur-figur yang sangat dipublikasikan: Trump sendiri, Wakil Presiden JD Vance, Perdana Menteri Albania Edi Rama, Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Total komitmen dana pada saat itu mencapai $17 miliar.
Empat bulan kemudian, pada akhir Mei 2026, Financial Times dan AFP secara terpisah melaporkan satu kenyataan yang sama: dari $17 miliar itu, tidak ada satu sen pun yang mendarat di fund rekonstruksi yang dikelola Bank Dunia dan didukung PBB. Sumber yang mengetahui operasi Board of Peace menggunakan kalimat yang sangat eksplisit: “Zero dollars have been deposited.” Mladenov sendiri — Nickolay Mladenov, mantan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah yang kini menjabat sebagai “High Representative” Board of Peace untuk Gaza pasca-perang — mengirim surat ke negara-negara penjanji pada Mei 2026 mendesak mereka membayar yang sudah dijanjikan. Surat itu, sejauh laporan publik, tidak banyak ditanggapi.
Moath al-Amoudi, pakar Palestina dalam bantuan internasional yang berbicara dengan Al Jazeera pada 20 Mei 2026, merangkum apa yang sebenarnya terjadi dengan sangat singkat:
“Out of the $17 billion pledged, the actual liquidity that has reached the ground is zero. The heavily publicised pledges are closer to a talk show than a genuine humanitarian effort.”
Yang sudah disetorkan bukan tidak ada sama sekali — tetapi yang sudah disetorkan tidak masuk ke fund Bank Dunia. Maroko mengontribusi $20 juta, yang dilaporkan digunakan untuk membiayai kantor Mladenov dan gaji komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola Gaza. Uni Emirat Arab mengontribusi $100 juta yang dimaksudkan untuk pelatihan kepolisian Gaza baru — dana yang sampai detik tulisan ini diturunkan tetap dibekukan, dan program pelatihan belum dimulai. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berniat mengalihkan sekitar $1,2 miliar dari anggaran bantuan ke proyek-proyek yang terkait agenda Board of Peace, tetapi dana itu belum dicairkan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.
Inilah artinya dalam praktik: $120 juta sudah masuk, tetapi seluruhnya habis untuk membiayai birokrasi dewan itu sendiri. Tidak ada satu pun rumah baru yang dibangun. Tidak ada satu pun sekolah yang dibuka kembali. Tidak ada satu pun rumah sakit yang direkonstruksi. Yang ada hanya kantor Mladenov yang beroperasi dari Washington dan komite teknokrat yang menerima gaji bulanan, sementara Gaza tetap reruntuhan.
Anatomi Klausul Satu Miliar Dolar
Untuk memahami mengapa donor Eropa dan Arab enggan menyetorkan dana mereka, perlu dibaca dengan teliti charter Board of Peace itu sendiri. Salah satu klausulnya, yang sering tidak diperhatikan oleh publik internasional, menetapkan ketentuan berikut: negara mana pun dapat melampaui masa keanggotaan reguler tiga tahun dan mendapatkan “permanent seat” — kursi permanen — di dewan dengan kontribusi $1 miliar. Dalam bahasa lain: pengaruh struktural atas masa depan Gaza dapat dibeli dengan harga tertentu, sebagaimana lisensi waralaba atau saham preferensi korporat.
“Pay-for-influence model ini adalah bentuk commercial guardianship dan unethical extortion. Negara-negara akhirnya menyadari bahwa AS sedang menarik mereka ke dalam ilusi pembangunan untuk mendanai proyek yang tidak diinginkan oleh rakyat Palestina dan komunitas internasional.”
Itu rumusan Moath al-Amoudi dalam analisis yang sama untuk Al Jazeera. Frasa “commercial guardianship” — perwalian komersial — sangat tepat untuk menggambarkan apa yang sebenarnya ditawarkan Board of Peace. Perwalian dalam hukum perdata adalah sebuah konstruksi di mana satu pihak yang dianggap “tidak cakap” — anak kecil, orang gila, orang yang dianulasi haknya — berada di bawah otoritas pengasuh yang menerima kompensasi atas tugasnya. Visi Trump-Kushner menempatkan rakyat Palestina dalam posisi anak kecil yang dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri. Pengasuh yang dipekerjakan adalah konsorsium donor internasional. Dan kompensasi yang diberikan adalah hak atas tanah dan kontrak rekonstruksi yang akan dihasilkan setelah para anak itu dipindahkan.
Charter ini bukan tanpa preseden. Pada artikel sebelumnya tentang Garis Oranye di Gaza, kami telah menulis bagaimana Uni Emirat Arab — lewat tokoh seperti Reem Al-Hashimy dan Mohammed Dahlan — telah lama menyiapkan diri sebagai “arsitek pasca-perang” Gaza, dengan stempel persetujuan diplomatik atas aneksasi 64% wilayah Gaza oleh rezim Zionis. Apa yang dilakukan Board of Peace adalah memformalkan posisi UEA itu dalam kerangka internasional yang lebih luas, dengan menambahkan satu konsesi yang menarik: kursi permanen dapat dibeli dengan harga tertentu, dan negara mana pun yang membayar mendapat hak suara dalam menentukan masa depan tanah yang bukan miliknya.
Tetapi yang menarik dari rancangan ini adalah bagaimana ia jatuh pada hambatan praktisnya sendiri. UEA — yang sudah berkomitmen $100 juta dan diandalkan sebagai pelopor donor Teluk — ternyata membekukan dananya. Saudi Arabia — yang diwakili Al-Jubeir di pertemuan inaugural — tidak menyetorkan dana operasional ke fund Bank Dunia. Indonesia — yang Presidennya Prabowo Subianto hadir di pertemuan inaugural 19 Februari 2026 — berada dalam posisi diplomatik yang ambigu: hadir di forum, tetapi tidak punya komitmen finansial besar yang diumumkan. Bahkan Otoritas Palestina sendiri, yang ditawari kursi di komite teknokrat, mengondisikan kontribusi finansialnya pada satu syarat: Israel harus melepas $5 miliar dana pajak Palestina yang sudah ditahan oleh Menteri Keuangan rezim Zionis Bezalel Smotrich selama lebih dari satu tahun — sebuah pelanggaran terbuka terhadap Persetujuan Oslo. Smotrich menolak.
Sembilan Ratus Sepuluh Nyawa Setelah Gencatan Senjata
Jika ada satu fakta yang menjelaskan mengapa donor dunia akhirnya menolak menjadi sapu pembersih genosida, fakta itu adalah angka 910.
Sejak gencatan senjata yang diumumkan Trump dan disepakati Hamas serta Israel pada Oktober 2025, sedikitnya 910 warga Palestina telah menjadi syuhada akibat serangan militer rezim Zionis di wilayah Gaza. Angka itu dilaporkan kementerian kesehatan Gaza dan terverifikasi oleh berbagai sumber internasional independen. Mereka bukan korban perang aktif. Mereka korban dari sebuah gencatan senjata yang tidak benar-benar menghentikan apa pun. Selama tujuh bulan periode “perdamaian” formal, rezim Zionis mempertahankan kontrol fisik atas lebih dari 60% wilayah Gaza, termasuk seluruh titik masuk dan keluar yang menjadi koridor logistik untuk dua juta penduduk yang tersisa.
Pada saat yang sama dengan kampanye penggalangan dana Board of Peace, militer rezim Zionis melanjutkan pemboman terhadap kamp pengungsian Jabaliya. Pada 19 Mei 2026, sebuah serangan udara malam di Jabaliya menghantam tenda darurat. Pada 28 Mei 2026, panglima militer baru Hamas yang baru saja dilantik dua minggu sebelumnya menjadi syuhada dalam serangan rezim Zionis. Pola pembunuhan kepemimpinan Hamas berlanjut secara metodis, sebagaimana sudah kami tulis dalam analisis sebelumnya tentang gugurnya Abu Suhaib pada 15 Mei 2026.
Bagi donor potensial — baik di Brussels, Tokyo, Berlin, atau Riyadh — angka-angka ini menyajikan dilema etis yang tidak bisa diabaikan. Mengalirkan miliaran dolar ke fund Bank Dunia berarti menyetujui premis dasarnya: bahwa Gaza sudah memasuki fase “rekonstruksi” dan bahwa rezim Zionis adalah mitra yang dapat diandalkan dalam perdamaian. Tetapi premis itu tidak didukung kenyataan. Yang ada di lapangan adalah perang dengan intensitas rendah yang terus membunuh, kontrol militer yang terus meluas, dan aneksasi de facto yang terus berlangsung lewat sistem pendaftaran tanah elektronik baru yang diluncurkan rezim Zionis di Tepi Barat akhir Mei 2026.
Mengapa Sapu Itu Dilemparkan Kembali
Inilah inti dari masalah yang dihadapi Board of Peace. Bukan kurangnya niat baik donor. Bukan kurangnya kapasitas finansial dunia. Bukan bahkan kurangnya simpati terhadap rakyat Gaza yang menderita. Yang kurang adalah satu hal sederhana: kesediaan donor untuk berperan sebagai pelaksana terakhir dari sebuah operasi yang dimulai dengan kejahatan perang dan diakhiri dengan transaksi real estate.
Moath al-Amoudi merumuskannya dengan formulasi yang akan menjadi pukulan paling tajam dalam wacana publik tentang Board of Peace:
“The US wants a donor community that acts like a broom to clean up the crimes, massacres and genocidal war committed by the Israeli occupation.”
Sapu pembersih. Itulah peran yang ditawarkan kepada negara-negara donor: datang setelah pembunuh meletakkan senjatanya, bersihkan reruntuhan, bangun kembali pantai-pantainya menjadi resor mewah, dan bersikap seakan-akan apa yang baru saja terjadi adalah “sedikit situasi yang tidak menguntungkan” yang kini perlu dilanjutkan dengan investasi. Berikan stempel persetujuan retrospektif atas operasi pembunuhan massal lewat partisipasi dalam ekonomi pasca-pembunuhan.
Donor dunia, secara kolektif, telah memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena mereka punya solidaritas khusus dengan rakyat Palestina — sejarah enam dekade terakhir menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak — melainkan karena perhitungan reputasi internasional. Menyetorkan miliaran dolar ke fund Bank Dunia berarti masuk dalam buku catatan sejarah sebagai investor dalam Riviera yang dibangun di atas kuburan tujuh puluh dua ribu syuhada. Bahkan negara-negara yang biasanya patuh pada agenda Washington telah memahami bahwa label seperti itu akan menempel pada nama mereka untuk beberapa generasi.
Kushner mungkin masih punya rendering AI yang menakjubkan. Trump mungkin masih punya charter di laci Oval Office. Tetapi tanpa donor, tidak ada uang. Tanpa uang, tidak ada rekonstruksi. Tanpa rekonstruksi, tidak ada Riviera. Yang tersisa hanyalah kantor Mladenov di Washington yang masih menerima gaji bulanan, komite teknokrat Palestina yang menanti instruksi yang tidak pernah datang, dan dua juta warga Gaza yang masih hidup di antara reruntuhan rumah mereka tanpa janji yang dapat diandalkan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Keruntuhan Board of Peace dalam empat bulan adalah salah satu vindikasi paling jelas atas argumen yang telah disuarakan rakyat Palestina dan pendukungnya selama dua tahun terakhir: bahwa tidak ada “rekonstruksi” yang sah tanpa keadilan struktural terlebih dahulu. Tetapi kegagalan ini tidak berarti masalah Gaza terselesaikan. Justru sebaliknya — ia membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih sulit. Apa yang harus dilakukan sekarang?
Pertama, tuntut transparansi penuh atas semua dana yang sudah disetorkan ke kantor Mladenov dan komite teknokrat. Bagaimana $20 juta Maroko digunakan? Untuk apa $100 juta UEA yang dibekukan? Berapa gaji yang dibayarkan kepada anggota komite teknokrat? Setiap dolar yang masuk ke birokrasi Board of Peace adalah dolar yang tidak masuk ke rakyat Gaza yang membutuhkannya. Jurnalisme investigatif tentang aliran dana ini menjadi tugas penting bagi pers internasional, termasuk pers Indonesia.
Kedua, dorong jalur alternatif rekonstruksi yang bypass Board of Peace. Lembaga-lembaga seperti UNRWA, BAZNAS, Dompet Dhuafa, MER-C, dan jaringan kemanusiaan Arab independen telah membuktikan kapasitas mereka menyalurkan bantuan ke Gaza meskipun di tengah blokade. Mengarahkan donasi rakyat ke jalur-jalur ini, bukan ke fund Bank Dunia yang dikuasai politik AS, adalah cara nyata untuk memastikan setiap rupiah menjangkau tangan yang seharusnya menerimanya.
Ketiga, tolak terus-menerus narasi bahwa rakyat Palestina adalah “warga yang tidak cakap” yang membutuhkan perwalian internasional. Setiap kali Kushner menyebut Gaza sebagai real estate, setiap kali Trump menyebutnya Riviera, setiap kali wacana publik internasional memperlakukan Palestina sebagai objek kebijakan dan bukan subjek sejarah — kita harus mengoreksi narasi itu. Rakyat Palestina, dari kamp Jabaliya sampai Tepi Barat sampai diaspora, adalah subjek sejarah mereka sendiri. Mereka bukan tanah yang menunggu dikuasai. Mereka adalah bangsa yang menunggu diakui.
Pada pagi tanggal 22 Januari 2026 di Davos, Donald Trump berdiri di panggung dengan charter Board of Peace di kedua tangannya. Di sampingnya, Jared Kushner mempresentasikan rendering Gaza yang dimuati menara apartemen kaca, kapal pesiar, dan kolam infinity. Empat bulan kemudian, brankas yang seharusnya membiayai semua itu kosong sempurna. Sembilan ratus sepuluh warga Palestina telah menjadi syuhada selama empat bulan itu. Tujuh puluh dua ribu jumlah totalnya sejak Oktober 2023. Tidak ada satu pun apartemen kaca yang dibangun. Tidak ada satu pun kapal pesiar yang berlabuh.
Yang menarik dari semua kalkulasi ini bukan kegagalan Board of Peace itu sendiri. Yang menarik adalah apa yang ditolak oleh dunia. Bahwa rezim Zionis dapat membantai puluhan ribu warga sipil selama dua tahun, dan kemudian dunia diminta membayar untuk membangun resor mewah di pantai-pantai yang dibebaskan oleh pembantaian itu — dunia berkata tidak. Bukan dengan retorika moral yang lantang, tetapi dengan diam yang lebih dalam dari kata-kata: dengan brankas yang tidak diisi, dengan rapat yang tidak dihadiri, dengan kontrak yang tidak ditandatangani.
Inilah yang akan diingat sejarah. Bahwa pada momen yang paling rapuh, ketika seluruh arsitektur ekonomi global ditawarkan satu mata uang baru — hak untuk membangun di atas kuburan — cukup banyak negara yang menarik tangan mereka, bukan karena keberanian moral, tetapi karena kalkulasi reputasi yang dingin: ini akan terlalu telanjang, ini akan terlalu memalukan, ini akan menjadi tato sejarah yang tidak bisa dihapus oleh program rebranding apa pun.
Pertanyaan yang harus kita ajukan, sebelum babak berikutnya dari arsitektur ekonomi pasca-genosida ditawarkan dengan rendering yang lebih halus dan retorika yang lebih persuasif, sederhana sekali: jika dunia sudah cukup terhormat untuk menolak menjadi sapu pembersih, kapan dunia akan cukup berani untuk menarik tangan pembunuhnya?
Tulisan ini diturunkan pada 03 Juni 2026. Data tentang status fund Board of Peace ($0 dari $17 miliar pledged) dirujuk dari Financial Times, AFP, dan Al Jazeera (27-29 Mei 2026). Detail upacara penandatanganan charter di Davos (22 Januari 2026) dan pertemuan inaugural di Washington (19 Februari 2026) dirujuk dari Reuters, ABC News, dan Anadolu Agency. Kutipan Jared Kushner di Harvard (Februari 2024) dirujuk dari The New Republic, Politico, dan Al Jazeera. Kutipan Donald Trump tentang “Riviera” dan “better than Monaco” dirujuk dari Reuters dan The Business Standard. Data kontribusi (Maroko $20 juta, UEA $100 juta dibekukan, AS $1,2 miliar tertunda) dirujuk dari Middle East Monitor, Times of Israel, dan Al Jazeera. Analisis Moath al-Amoudi (pakar bantuan internasional untuk Palestina) dirujuk dari Al Jazeera (20 Mei 2026). Data 910 warga Palestina syahid sejak gencatan senjata dan 60% kontrol Gaza oleh Israel dirujuk dari Euronews dan kementerian kesehatan Gaza. T
