GAZA CITY — Kata itu sering dipakai sebagai tuduhan, jarang dipahami sebagai sejarah. “Islamofobia” kini menjadi salah satu istilah paling diperdebatkan dalam wacana media global, termasuk dalam perdebatan tentang bagaimana media Barat memberitakan perang di Gaza sejak Oktober 2023. Namun istilah ini punya jejak jauh lebih panjang — dan lebih rumit — dari sekadar produk pascaserangan 11 September 2001.
Artikel ini menelusuri asal-usul istilah tersebut, momen-momen historis yang membentuknya, kerangka analitis yang dipakai untuk membaca framing media terhadap Islam dan Arab, serta apa yang ditemukan sejumlah studi tentang liputan Gaza belakangan ini — lengkap dengan bantahan dari pihak yang menolak kesimpulan tersebut.
Jejak Awal: Dari Arsip Kolonial Prancis ke Inggris 1997
Anggapan umum bahwa “Islamofobia” lahir setelah 9/11 keliru. Penelusuran seorang peneliti menemukan rujukan istilah ini dalam kajian tentang kebijakan Prancis di Afrika Barat tahun 1910, ditulis oleh birokrat kolonial yang mengamati bagaimana stereotip disebarkan untuk mendiskreditkan perlawanan terhadap kekuasaan Prancis. Menurut catatan lembaga pemantau media Centre for Media Monitoring, istilah ini sudah ada dalam leksikon berbahasa Inggris sejak awal 1980-an, jauh sebelum masuk ke kosakata publik secara luas. Klaim tentang rujukan yang lebih tua lagi — dari sebuah terbitan berkala Inggris tahun 1877 — belum bisa diverifikasi silang dari sumber independen dan karena itu tidak dimasukkan sebagai fakta pasti dalam artikel ini.
Istilah ini baru memasuki wacana publik Inggris secara masif setelah Rushdie Affair 1989, ketika penerbitan novel The Satanic Verses karya Salman Rushdie memicu protes besar di kalangan Muslim Inggris dan fatwa dari Ayatollah Khomeini. Peristiwa ini mendorong isu Muslim menjadi lebih menonjol dalam diskursus publik dan politik Inggris, dan istilah Islamofobia pun kian populer.
Titik baliknya datang delapan tahun kemudian. Runnymede Trust — lembaga kajian kesetaraan ras Inggris yang sebelumnya turut membentuk Undang-Undang Hubungan Ras 1971 dan 1976 — mendirikan Komisi tentang Muslim Inggris pada 1996 dan mempopulerkan istilah “Islamofobia” melaluinya. Laporan final berjudul “Islamophobia: A Challenge for Us All” diluncurkan pada November 1997 oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Jack Straw — laporan pertama yang membahas isu ini secara komprehensif terkait populasi Muslim Inggris yang ketika itu diperkirakan berjumlah 1,2–1,4 juta jiwa.
Laporan Runnymede memperkenalkan pembedaan antara “pandangan terbuka” dan “pandangan tertutup” terhadap Islam. Pandangan tertutup memandang Islam sebagai entitas monolitik, terpisah, inferior, dan manipulatif — sebagai musuh; sementara pandangan terbuka memandangnya sebagai beragam, berinteraksi, berbeda, tulus, dan berpotensi menjadi mitra dalam berbagai inisiatif. Laporan ini juga mencatat bahwa kelompok agama lain — misalnya fundamentalis Kristen yang menyimpang — umumnya tidak dianggap mewakili seluruh pemeluk agamanya, sebuah standar ganda yang menjadi inti kritik terhadap framing media.
Definisi awal Runnymede yang menekankan “ketakutan tak berdasar” terhadap Islam kemudian direvisi. Pada 2018, Runnymede Trust mendefinisikan ulang Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim — setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan terhadap Muslim, atau mereka yang dianggap Muslim, yang berdampak melemahkan pengakuan dan penikmatan hak asasi manusia mereka secara setara. Pergeseran definisi ini penting karena mengubah unit analisis: dari sikap psikologis individu menjadi pola struktural dalam institusi, termasuk media.
Perlu dicatat, definisi ini sendiri tidak diterima tanpa perdebatan. Kritikus berargumen definisi yang luas atau ambigu berisiko mengaburkan batas antara melindungi orang dan melindungi gagasan dari kritik yang sah.
Revolusi Iran, Edward Said, dan Lahirnya Kerangka Analitis
Kerangka akademik yang paling berpengaruh untuk membaca framing media Barat terhadap Islam datang bukan dari Inggris, melainkan dari seorang sarjana sastra Palestina-Amerika bernama Edward Said. Dalam bukunya Covering Islam (1981) — buku ketiga sekaligus penutup dari trilogi yang dimulai dengan Orientalism (1978) dan The Question of Palestine (1979) — Said meneliti bagaimana media Barat mendistorsi citra Islam.
Buku itu lahir dari pengamatan langsung terhadap liputan Revolusi Iran 1978–1979 dan krisis sandera Kedutaan AS di Teheran. Said menunjukkan bagaimana layar televisi dipenuhi gambar kerumunan marah, perempuan bercadar, dan mahasiswa yang meneriakkan slogan — citra yang disajikan seolah mewakili esensi Islam, lengkap dengan istilah seperti “bulan sabit krisis” atau “konspirasi Islam” dari para pembawa berita dan komentator.
Argumen inti Said bukan sekadar soal ketidakakuratan faktual, melainkan bahwa pengetahuan tentang Islam di Barat diproduksi secara struktural sehingga representasi yang adil hampir mustahil — sebab pengetahuan dan kekuasaan saling terjalin, dan apa yang didengar publik tentang Islam nyaris selalu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan strategis, bukan untuk menyampaikan kebenaran. Said juga secara khusus mengkritik teori “benturan peradaban” yang membingkai “Barat” dan “Islam” sebagai dua entitas yang secara inheren bertentangan dan ditakdirkan berkonflik — sebuah kerangka yang menurutnya menyederhanakan realitas hubungan internasional yang kompleks.
Kerangka Said inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh peneliti media generasi berikutnya, termasuk mereka yang meneliti liputan Perang Teluk 1991, serangan 11 September 2001, dan — beberapa dekade kemudian — perang Gaza.
Titik Balik 11 September 2001
Jika Rushdie Affair dan Revolusi Iran menandai awal wacana Islamofobia modern, serangan 11 September 2001 menjadi titik balik yang mengubah skalanya secara drastis, terutama di Amerika Serikat. Menurut data FBI, kejahatan kebencian terhadap Muslim di AS melonjak 1.617 persen dari tahun 2000 ke 2001. Tercatat 481 kejahatan kebencian terhadap Muslim pada 2001, naik drastis dari 28 kasus pada tahun sebelumnya.
Sebuah analisis deret waktu terhadap data Uniform Crime Reporting FBI menemukan peningkatan signifikan secara statistik dalam kejahatan kebencian anti-Islam pascaperistiwa itu, yang kemudian mereda dalam kurun delapan minggu. Namun angka itu tidak pernah kembali ke level sebelum 2001. Dari 2002 hingga 2014, jumlah kejahatan anti-Muslim bertahan di kisaran 105 hingga 160 kasus per tahun — masih beberapa kali lipat dari level sebelum peristiwa 9/11. Angka itu kembali melonjak 67 persen pada 2015, mencapai level tertinggi sejak 2001, bersamaan dengan meningkatnya retorika anti-Muslim dalam wacana politik AS.
Pola ini penting untuk memahami perdebatan tentang media: sejumlah sarjana berargumen lonjakan kejahatan kebencian berkorelasi dengan cara media memberitakan Islam dan terorisme pascaperistiwa besar — meski korelasi ini sendiri, seperti akan dibahas di bagian berikut, tidak diterima secara seragam dalam metodologi studi media.
Framing Gaza Pasca-Oktober 2023: Apa Kata Studi-Studi Terbaru
Perdebatan tentang framing media Barat menemukan babak barunya sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Sejumlah studi kuantitatif dan kualitatif meneliti pola liputan media arus utama secara sistematis.
Analisis The Intercept terhadap liputan New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times pada enam minggu pertama perang menemukan ketimpangan konsisten dalam pemberitaan korban Israel dibanding Palestina, dengan perhatian minim terhadap dampak pengepungan dan pengeboman Israel terhadap anak-anak dan jurnalis di Gaza. Studi ini menganalisis lebih dari 1.100 artikel dan menemukan ketimpangan mencolok: untuk setiap dua kematian warga Palestina yang diberitakan, warga Palestina hanya disebutkan satu kali dalam liputan tersebut — rasio yang jauh berbeda dibanding penyebutan korban Israel.
Studi lain oleh peneliti New York University Abu Dhabi menganalisis lebih dari 14.000 artikel dari New York Times, BBC, dan CNN sepanjang tahun pertama perang, dibandingkan dengan Al Jazeera English. Studi ini menemukan korban Israel lebih sering digambarkan sebagai individu yang dapat diidentifikasi, sementara korban Palestina lebih banyak direpresentasikan sebagai kolektif tanpa nama — meski selisih skala penderitaan (jumlah korban, pengungsian) sangat besar. Ketimpangan ini paling mencolok di New York Times, di mana individu Israel disebut satu kali untuk setiap enam penyebutan kelompok, sementara warga Palestina baru diindividualisasi satu kali untuk setiap dua belas penyebutan kelompok.
Para peneliti sendiri mencantumkan keterbatasan studinya. Mereka mengakui hanya memasukkan media yang relatif “liberal” dalam analisis, sehingga kemungkinan meremehkan skala bias yang sebenarnya, dan menyarankan penelitian lanjutan mencakup media yang lebih konservatif seperti Fox News atau Daily Mail.
Studi berbeda yang membandingkan framing Al Jazeera English dan BBC menggunakan analisis wacana kritis menemukan pola serupa dari sisi kualitatif. BBC cenderung lebih banyak mengutip sumber resmi — terutama dari Israel — meminimalkan konteks politik dan sejarah, mengasosiasikan warga Palestina dengan militansi dan kekerasan, serta mempertanyakan angka korban Palestina; sementara Al Jazeera cenderung memberi ruang lebih besar bagi organisasi kemanusiaan dan sumber Palestina, serta menghistorisasi konflik.
Sebuah studi tambahan yang lebih baru, “Framing Gaza”, menganalisis delapan media Barat dari berbagai orientasi politik — termasuk Le Monde, BBC News, Der Spiegel, dan New York Times — sepanjang periode 7 Oktober 2023 hingga 31 Agustus 2025. Studi ini meneliti sejumlah faktor termasuk ketimpangan judul berita, stereotip, penggunaan bahasa bermuatan, dan bias akibat pengabaian fakta, serta seberapa sering media tersebut mengulang istilah yang diasosiasikan dengan narasi resmi Israel seperti “serangan presisi”, “tameng manusia”, dan “pembelaan diri”.
Bantahan: Perspektif dari Kubu Berlawanan
Temuan di atas tidak diterima secara universal, dan penting bagi standar jurnalistik untuk mencatat sisi yang berlawanan. Organisasi pemantau media pro-Israel menyimpulkan hal yang justru bertolak belakang. Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA) didirikan pada 1982 sebagai respons terhadap liputan Washington Post atas invasi Israel ke Lebanon, dengan misi menangani apa yang mereka sebut sebagai bias anti-Israel dalam media. HonestReporting, organisasi nirlaba lain yang berbasis di Skokie, Illinois dengan kantor internasional di Yerusalem, memantau liputan berbahasa Inggris tentang konflik Israel-Palestina untuk mendeteksi dan mencegah insiden yang mereka nilai sebagai bias anti-Israel, dengan jaringan lebih dari 175 ribu pelanggan yang dimobilisasi mengirim surat protes ke redaksi media.
Kedua organisasi ini secara aktif menantang metodologi dan sumber data yang dipakai kelompok pro-Palestina — misalnya angka korban jiwa dan basis data jurnalis yang tewas di Gaza. HonestReporting mengklaim audit mereka terhadap basis data jurnalis Gaza yang tewas versi Committee to Protect Journalists menemukan 57 persen dari individu yang terdaftar memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata. Klaim ini sendiri dibantah oleh organisasi jurnalistik internasional yang datanya dipersoalkan, dan belum ada verifikasi independen atas metodologi audit tersebut yang ditemukan dalam penelusuran untuk artikel ini.
Kedua kubu — yang menyimpulkan bias sistematis “anti-Palestina” di satu sisi dan “anti-Israel” di sisi lain — menggunakan metodologi berbeda dan sering mengaudit media yang sama dengan kesimpulan berlawanan. Tidak ditemukan meta-analisis independen yang menilai secara netral validitas metodologi kedua kubu tersebut. Karena itu, klaim “bias sistematis” dari kedua arah sebaiknya diperlakukan sebagai temuan yang diperdebatkan secara aktif, bukan sebagai konsensus ilmiah tunggal.
Menghubungkan dengan Gaza Hari Ini
Perdebatan tentang framing media ini berlangsung dalam bayang-bayang kondisi kemanusiaan Gaza yang nyata. Gencatan senjata mulai berlaku 10 Oktober 2025, setelah lebih dari 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza pernah terusir dari rumah mereka dan lebih dari 80 persen bangunan rusak atau hancur. Bagaimana media Barat memilih kata — “serangan presisi” atau “pengeboman”, “korban” atau “tameng manusia”, individu bernama atau angka statistik tanpa wajah — tetap menjadi bagian dari perdebatan yang jauh lebih tua dari perang ini sendiri, sebuah perdebatan yang dimulai sejak istilah “Islamofobia” pertama kali dipakai lebih dari satu abad lalu untuk menamai pola representasi yang menyudutkan Muslim dan Arab dalam wacana Barat.
