Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) pada Rabu (8/11) mendesak Presiden terpilih Donald Trump untuk memprioritaskan pemenuhan janji kampanyenya untuk mewujudkan perdamaian global, termasuk mengakhiri perang Israel terhadap Jalur Gaza.
Kelompok Muslim Amerika ini juga meminta pejabat Demokrat untuk mengambil pelajaran dari hilangnya dukungan terhadap Wakil Presiden Kamala Harris di kalangan pemilih Muslim dan kelompok lain yang menentang genosida di Gaza.
Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihad Awad, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tidak ada politisi atau partai yang memiliki hak atas suara Muslim.
“Kedepannya, kami berharap semua pejabat terpilih untuk benar-benar menangani masalah-masalah mendesak yang dihadapi pemilih Muslim. Ini termasuk Presiden terpilih Trump,” kata Awad seperti dilansir Anadolu.
Ia menambahkan bahwa Trump sebelumnya berjanji untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza dan mengecam kebijakan Presiden AS sebelumnya, George Bush, dan Wakil Presiden Dick Cheney yang telah menyebabkan kerusakan di dunia Muslim.
“Ini penting bagi Presiden terpilih Trump untuk mengakui bahwa sebagian besar orang Amerika, termasuk Muslim Amerika yang mendukungnya, tidak ingin melihat kebencian lebih lanjut di dalam negeri atau perang lebih banyak di luar negeri,” ujar Awad.
“Presiden terpilih harus memenuhi janji kampanyenya untuk mengejar perdamaian di luar negeri, termasuk dengan mengakhiri perang di Gaza. Namun, perdamaian ini harus didasarkan pada keadilan, kebebasan, dan negara untuk rakyat Palestina.”
Trump berhasil melampaui 270 suara Electoral College yang diperlukan untuk memenangkan pemilu ulang pada Rabu pagi, dengan perolehan 292 suara dibandingkan dengan 224 suara yang diraih oleh Harris, menurut The Associated Press.
“Kami mengatasi rintangan yang tidak pernah dipikirkan orang bisa kami lewati,” kata Trump dalam pidato kemenangannya di negara bagian Florida pada Rabu pagi. “Ini benar-benar akan menjadi era keemasan bagi Amerika.”
Trump dijadwalkan akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, sementara Harris, sebagai wakil presiden, akan memimpin upacara pelantikan di Capitol.
