Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah pernyataan yang dikeluarkan tim kepresidenan Donald Trump yang mempertimbangkan dua juta warga Gaza ke Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” jelas Kemlu dalam pernyataannya pada Selasa pagi.
Kemlu mengatakan pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” jelas Kemlu.
“Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tambah Kemlu.
Indonesia tengah dipertimbangkan menjadi salah satu lokasi tujuan relokasi penduduk Gaza. Hal itu terungkap di tengah pembicaraan mengenai upaya membangun kembali wilayah kantong Palestina itu usai perang seperti dilansir CNBC Indonesia.
Utusan Presiden Terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungan ke Jalur Gaza yang dilanda perang sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.
Seorang pejabat transisi yang terlibat langsung dalam proses gencatan senjata mengatakan bahwa Witkoff berencana untuk terus hadir di wilayah tersebut selama beberapa minggu dan bulan mendatang guna mengatasi potensi permasalahan yang dapat merusak perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.
“Anda harus berada di atasnya, siap untuk memadamkan masalah jika terjadi,” kata pejabat itu, dikutip dari NBC News, Senin (20/1/2025).
