Parlemen Israel (Knesset) pada Rabu menyetujui sebuah mosi yang menyerukan aneksasi atas wilayah pendudukan Tepi Barat. Meskipun tidak mengikat secara hukum, langkah ini dinilai sebagai isyarat simbolis yang memperkuat dorongan politik menuju aneksasi resmi wilayah yang telah diduduki sejak 1967.
Dalam isi mosi disebutkan bahwa langkah tersebut bertujuan menegaskan posisi Israel dalam menolak “solusi berbahaya” yang mengandung kompromi wilayah, serta menunjukkan komitmen terhadap masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang aman.
Mosi ini diinisiasi oleh anggota Knesset dari partai Likud, Dan Illouz, bersama tiga anggota parlemen lainnya, termasuk Menteri Permukiman Orit Strook.
Usulan ini mendapat dukungan luas dari koalisi yang dipimpin oleh Partai Likud, serta partai konservatif Yisrael Beiteinu, anggota parlemen independen Idan Roll, dan pemimpin partai sayap kanan Noam, Avi Maoz.
Ketua Knesset Amir Ohana menyatakan usai pemungutan suara, “Tanah Israel adalah milik bangsa Israel.”
Simbol politik jelang tekanan internasional
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait isu pengakuan negara Palestina.
Pada bulan September mendatang, para pemimpin dunia dijadwalkan bertemu dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di markas PBB, New York, untuk membahas hal tersebut.
Pada bulan Mei lalu, Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer dilaporkan telah memperingatkan Inggris dan Prancis bahwa pengakuan terhadap negara Palestina akan dibalas dengan aksi sepihak Israel untuk menganeksasi wilayah yang disengketakan.
Sebelumnya, pada tahun lalu, mosi serupa yang menolak gagasan negara Palestina mendapat dukungan lintas partai, dengan hasil suara 68-9.
Mosi yang baru disahkan ini juga mengikuti konferensi yang digelar Senin lalu oleh lima anggota Likud, bertajuk “Kedaulatan Sekarang – Mewujudkan Peluang untuk Menerapkan Kedaulatan atas Yudea dan Samaria”, bekerja sama dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama The Sovereignty Movement.
Sementara itu, diskusi formal soal potensi aneksasi Jalur Gaza juga semakin mengemuka, seiring dengan perang Israel yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Pada Selasa, Menteri Keuangan Israel dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menjadi tuan rumah konferensi bertajuk “Riviera Gaza – Dari Visi Menuju Realita.” Dalam pernyataannya, Smotrich menyatakan secara terbuka: “Kami akan menduduki Gaza dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari Israel.”
Pernyataan itu mencerminkan aspirasi sejumlah pejabat Israel untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan memberlakukan pemerintahan Israel secara penuh atas wilayah tersebut.
Dalam rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan pada Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel “semakin banyak menghancurkan rumah-rumah” dan bahwa “satu-satunya hasil yang tak terhindarkan adalah keinginan warga Gaza untuk bermigrasi keluar dari Jalur Gaza”, sebagaimana dilaporkan surat kabar Maariv.
