Dalam editorialnya pada Rabu lalu, harian Israel Haaretz menuduh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha mengubah Tepi Barat yang diduduki menjadi puing-puing, seperti yang terjadi di Gaza.
Ketegangan di Tepi Barat semakin meningkat akibat perang genosida Israel di Gaza, yang telah merenggut hampir 46.000 nyawa, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 844 warga Palestina tewas dan lebih dari 6.700 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah yang diduduki.
“Bagi sebagian besar warga Israel, 7 Oktober adalah bencana terbesar dalam sejarah negara ini. Namun, bagi sebagian kalangan di sisi kanan, hari itu justru dilihat sebagai kesempatan, bahkan sebagai awal penebusan,” tulis Haaretz.
Pada hari Senin, Netanyahu menyetujui serangkaian tindakan militer di Tepi Barat, tak lama setelah serangan tembakan yang menewaskan tiga pemukim ilegal Israel di wilayah tersebut.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menyerukan penghancuran kota-kota Palestina di Jenin dan Nablus, serupa dengan yang terjadi di Jabalia, Gaza utara, yang dihancurkan dalam serangan mematikan Israel.
Sebagai balasan atas serangan tersebut, pemukim ilegal menyerang beberapa kota Palestina di Tepi Barat, membakar mobil dan merusak properti.
“Para pemukim di Tepi Barat melihat apa yang terjadi di Gaza dan merasa iri,” tulis Haaretz. “Mereka menuntut pemerintah dan militer melakukan hal yang sama di sana seperti yang mereka lakukan di Gaza.”
Para pemukim ilegal juga mendesak Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk melancarkan operasi militer besar-besaran di Tepi Barat.
“Saya menyerukan kepada IDF (militer) dan pemerintah Israel untuk mengubah pandangan mereka,” kata Wali Kota Ariel, Yair Shtebon. Ia menginginkan operasi militer serupa yang dilakukan pada 2002, “yang menghancurkan kamp-kamp pengungsi di Yudea dan Samaria (Tepi Barat), di Tulkarem, Jenin, Nablus, dan di mana pun ada ancaman bagi warga Israel.”
Seruan serupa datang dari anggota Partai Likud milik Netanyahu, seperti Avichay Buaron, yang dalam wawancara radio Selasa lalu menyerukan agar Otoritas Palestina “dilucuti dari senjata dan kemampuan politiknya.”
Haaretz menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menumbangkan terorisme” oleh para pemukim ilegal adalah mengusir warga Palestina dan menghancurkan rumah serta infrastruktur mereka.
“Tujuan mereka adalah untuk menerapkan sistem apartheid Israel Raya di wilayah yang diduduki. Jika mereka berhasil, mereka akan mengakhiri kemungkinan solusi dua negara dan menghancurkan harapan kehidupan berkelanjutan di kawasan ini.”
Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal dan mendesak evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.