Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memanfaatkan forum kerja sama antara Uni Eropa dengan ASEAN untuk mengkritisi sikap negara-negara Eropa terkait isu Palestina.
Dalam EU Indo Pacific Ministerial Forum ke-3 yang dihadiri Retno pada 1 hingga 2 Februari di Brussel, Belgia, Retno mengingatkan kembali tentang penjajahan Israel di tanah Palestina yang sudah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade.
Dalam pembukaan forum tersebut, Indonesia akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina dalam memperjuangkan haknya meski menghadapi berbagai tantangan.
Indonesia menyeru negara-negara Uni Eropa agar mengambil tindakan yang mengacu pada hukum internasional dalam merespons kejahatan Israel terhadap warga sipil Palestina.
“Sebagai pendukung hukum internasional, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina. Karena, konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya,” ucap Retno.
Sebelumnya, Eropa mendapat kritikan keras dari negara-negara Arab dan muslim karena disebut menerapkan standar ganda ketika menyikapi perang Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel.
Dalam perang Rusia-Ukraina, Uni Eropa memberikan pernyataan tegas bahwa invasi Rusia yang mengakibatkan lebih dari 10 ribu warga sipil Ukraina tewas sebagai “agresi perang yang brutal.”
Namun, sikap dan kecaman senada tidak ditunjukkan Uni Eropa atas kebrutalan pasukan Israel dalam perang di Gaza meski sudah lebih dari 27 ribu warga sipil Gaza terbunuh.
Dalam forum itu, Retno berulang kali menekankan poin “konsistensi” dan “hukum internasional” di hadapan para delegasi negara-negara Uni Eropa dalam menyikapi perang di Gaza.
“Penghormatan terhadap hukum internasional ini harus berlaku untuk semua isu baik Ukraina maupun Palestina dan Gaza. Konsistensi dalam penerapan kembali saya tekankan,” ujar Retno.
Penangguhan pendanaan UNRWA
Dalam kesempatan itu, Retno juga mempertanyakan keputusan sejumlah negara Eropa yang menangguhkan dana ke Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) menyusul tuduhan seorang pejabat Israel atas keterlibatan 12 staf badan tersebut dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Jangan sampai keputusan tersebut menjadi collective punishment kepada rakyat Palestina,” tegas Retno.
Istilah collective punishment yang dimaksud Retno adalah sikap penghukuman terhadap masyarakat umum, yakni warga Gaza, atas tindakan segelintir orang, yaitu 12 staf UNRWA yang dituduh pejabat Israel terlibat serangan 7 Oktober.
Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan Menteri Luar Negeri Israel bernama Israel Katz yang langsung direspons pejabat PBB dengan sikap terbuka terhadap investigasi secara independen dan transparan.
“Cukup mengejutkan ketika melihat pendanaan untuk badan ini sampai ditangguhkan atas dasar tuduhan terhadap sekelompok kecil atau beberapa staf. Terlebih lagi, UNRWA telah memutus kontrak mereka dan terbuka untuk dilakukan investigasi yang transparan dan independen,” ungkap Komisaris Jenderal UNRWA untuk Pengungsi Palestina dan Asia Barat Philippe Lazzarini melansir Reuters.
Kendati demikian, sejumlah negara Eropa tersebut tetap bersikukuh menangguhkan pendanaannya terhadap UNRWA.
Negara-negara Eropa tersebut adalah Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia. Keputusan itu mengikuti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang telah lebih dulu mengambil langkah penangguhan tersebut.
