Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa Israel hanya akan menghentikan perangnya jika ratusan ribu warga Palestina dipindahkan secara paksa dari Gaza dan Suriah terpecah sebagai sebuah negara.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato di Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (29/4/2025), dan menjadi salah satu indikasi paling terang mengenai agenda jangka panjang sebagian pejabat tinggi Israel terhadap kawasan Timur Tengah.
“Dengan pertolongan Tuhan dan keberanian rekan-rekan seperjuangan Anda yang masih bertempur hingga hari ini, kita akan mengakhiri kampanye ini saat Suriah dibongkar, Hizbullah dikalahkan secara telak, Iran kehilangan ancaman nuklirnya, Gaza dibersihkan dari Hamas, dan ratusan ribu warga Gaza sedang dalam perjalanan keluar dari sana menuju negara-negara lain,” ujar Smotrich dalam pidatonya.
Pernyataan ini menegaskan bagaimana seruan untuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza telah mengakar di dalam pemerintahan Israel.
Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada bulan Maret, setelah gencatan senjata singkat yang dimediasi Amerika Serikat runtuh. Sejak saat itu, wilayah Gaza terus digempur secara intensif.
Sejumlah diplomat dan analis menyebut Israel tampaknya tengah mendorong pemindahan paksa warga Palestina dengan menjadikan Gaza wilayah yang tak layak huni.
Israel melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak 2 Maret — larangan yang berlangsung lebih dari 50 hari. Intensifikasi serangan militer telah menyebabkan ratusan warga sipil tewas sejak gencatan senjata runtuh.
Israel juga terus melakukan lobi terhadap negara-negara lain agar menerima warga Palestina yang terusir dari Gaza, menyusul invasi besar-besaran yang dilancarkan setelah serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.
Gagasan ini sempat menguat ketika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari lalu menyerukan agar Gaza dikosongkan dan diambil alih oleh AS untuk dijadikan kawasan pembangunan mewah.
Meski rencana yang dijuluki “Gaza Riviera” itu kini telah meredup, Israel justru meningkatkan intensitas serangannya, memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Gaza kini berada di ambang kelaparan. PBB menyebut pada Jumat lalu bahwa tidak ada bantuan kemanusiaan ataupun pasokan komersial yang masuk ke wilayah tersebut selama lebih dari tujuh minggu. Sejak awal perang pada Oktober 2023, lebih dari 52.000 warga Palestina telah tewas — mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Namun pernyataan Smotrich melampaui isu Gaza semata, dan mencerminkan keinginan untuk mengubah struktur geopolitik kawasan Timur Tengah secara menyeluruh.
Seruan Smotrich agar Hizbullah “dikalahkan secara telak” menunjukkan bahwa Israel berencana mempertahankan kehadirannya di Lebanon selatan. Pasukan Israel saat ini masih menduduki lima kawasan strategis di dataran tinggi wilayah tersebut.
Hizbullah dan Israel sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata pada November lalu, yang memungkinkan Israel secara sepihak menegakkan persyaratan perjanjian tersebut, termasuk desakan pelucutan senjata total Hizbullah — dengan dukungan AS.
Pada Minggu lalu, Israel melancarkan serangan udara ke permukiman di wilayah selatan Beirut.
Presiden Lebanon yang pro-Amerika Serikat, Joseph Aoun, menyerukan kepada Prancis dan AS agar segera menekan Israel untuk menghentikan serangannya.
“Serangan Israel yang terus-menerus terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon tidak dapat diterima dengan alasan apa pun,” kata Aoun dalam pernyataannya.
Namun demikian, AS tetap mempertahankan sikapnya. Washington bahkan meningkatkan tekanannya terhadap Presiden Aoun agar mempercepat proses pelucutan senjata Hizbullah — tidak hanya di basis tradisionalnya di Lebanon selatan, tetapi juga di seluruh penjuru negeri yang sedang menghadapi krisis ekonomi tersebut.
Upaya membagi Suriah
Sementara itu, pernyataan Smotrich soal “pembongkaran Suriah” tampak bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Trump, yang saat ini justru mulai menarik mundur pasukannya dari wilayah timur laut Suriah.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Marlin Stutzman, menyatakan kepada The Times of Israel bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa saat berkunjung ke Damaskus pada April, Sharaa menunjukkan keterbukaan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Namun, ia menyampaikan kekhawatiran bahwa Israel berniat memecah wilayah negaranya.
Sumber-sumber menyebut bahwa Israel telah mengirim pasukan untuk menduduki sebagian wilayah barat daya Suriah setelah pemerintah Bashar al-Assad tumbang oleh kelompok pemberontak Islamis Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) pada Desember lalu.
Sejak saat itu, Israel memperkuat kehadirannya di zona penyangga yang ditetapkan oleh PBB, dan secara berkala melancarkan serangan udara.
Awal bulan ini, Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah, dengan menargetkan Pangkalan Udara Tiyas (T4), tempat yang dilaporkan menjadi lokasi penempatan pasukan Turki.
Middle East Eye mengungkap bahwa Israel sebelumnya melobi pemerintahan Trump untuk mempertahankan jumlah pasukan yang lebih tinggi di wilayah barat laut Suriah, tetapi permintaan itu ditolak — bahkan oleh Direktur Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional AS pada masa pemerintahan Trump.
Pejabat-pejabat Israel juga sempat menyampaikan dukungan terhadap komunitas minoritas di Suriah, termasuk Kurdi dan Druze.
Namun, sejumlah pejabat Kurdi di wilayah tersebut mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mereka kecewa karena tidak ada dukungan nyata dalam bentuk bantuan militer maupun intelijen dari Israel.
Sementara itu, pemimpin komunitas Druze Suriah telah secara terbuka mengutuk invasi militer Israel ke wilayah barat daya Suriah.
