Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Washington pada Minggu (6/7/2025) untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini bertujuan membahas isu-isu kawasan, termasuk upaya terbaru untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.
Kunjungan ini menjadi yang ketiga bagi Netanyahu ke Amerika Serikat dalam enam bulan terakhir.
“Kami sedang berupaya mengamankan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang telah kami setujui. Saya mengirim tim perunding dengan instruksi yang jelas, dan percakapan saya dengan Presiden Trump diharapkan dapat membantu mempercepat proses ini,” ujar Netanyahu seperti dikutip Yedioth Ahronoth sebelum lepas landas dari Tel Aviv.
Bersamaan dengan itu, delegasi Israel diberangkatkan ke Doha, Qatar, pada Minggu pagi untuk melanjutkan negosiasi tidak langsung dengan Hamas mengenai kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.
“Saya berkomitmen pada tiga tugas utama: membebaskan semua sandera kami, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur; menghancurkan kemampuan Hamas serta memusnahkan kehadiran mereka di Gaza; dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” tegas Netanyahu.
Ia juga menyampaikan akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Trump atas “dukungan tanpa syarat kepada Israel, yang membantu kami meraih kemenangan besar atas musuh kami – Iran.”
Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, turut mendampingi Netanyahu dalam penerbangan menuju Washington, sebuah langkah yang tergolong tidak lazim dalam protokol diplomatik.
Sementara itu, pada Jumat malam, kelompok Hamas menyatakan telah memberikan tanggapan “positif” terhadap proposal terbaru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dimediasi oleh beberapa negara.
Media Israel melaporkan bahwa proposal tersebut kemungkinan mencakup pembebasan setengah dari jumlah sandera Israel yang masih hidup (sekitar 10 orang) serta separuh dari jenazah yang ditahan Hamas (sekitar 18 orang) dalam periode 60 hari.
Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah besar tahanan Palestina yang masih mendekam di penjara, serta menarik sebagian pasukan dari wilayah-wilayah tertentu di Gaza yang telah disepakati sebelumnya.
Namun, sejumlah perbedaan pandangan utama masih menjadi hambatan. Hamas menuntut agar distribusi bantuan kemanusiaan diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jaminan keamanan untuk mencegah kembalinya konflik setelah masa gencatan senjata 60 hari, serta kejelasan mengenai daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan.
Di sisi lain, Israel tetap bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata dan memindahkan para pemimpinnya dari Gaza — syarat-syarat yang sejauh ini ditolak oleh pihak Hamas.
Sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, seruan internasional untuk gencatan senjata terus bergema. Namun, operasi militer Israel di Gaza telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Lebih dari 57.400 warga Palestina — sebagian besar perempuan dan anak-anak — dilaporkan tewas hingga awal Juli 2025.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang berlangsung di wilayah tersebut.
