Usulan baru dari utusan Amerika Serikat (AS), Steven Wietkoff, untuk gencatan senjata di Gaza memicu gelombang kritik dari kalangan pakar dan analis politik.
Mereka menilai dokumen tersebut sebagai “kudeta” atas kesepakatan sebelumnya yang telah dicapai antara Hamas dan pihak mediasi di Doha.
Usulan itu dinilai terlalu berpihak pada kepentingan Israel dan berisiko mempersulit proses negosiasi yang sudah berjalan dengan susah payah.
Menurut Dr. Muhannad Mustafa, pakar urusan Israel, usulan yang diajukan Whitkoff justru mengakomodasi sebagian besar agenda Israel.
“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginginkan kesepakatan ini karena ia bisa meredakan tekanan internasional, sekaligus mendapatkan separuh dari para sandera—baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,” ujarnya.
Pemerintah Israel sendiri telah menyetujui rancangan usulan Whitkoff pada Kamis (29/5), sementara Hamas masih mempelajarinya.
Media Israel melaporkan bahwa dokumen tersebut lebih menguntungkan Tel Aviv dibandingkan proposal-proposal sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Al Jazeera Net, berikut poin-poin utama dalam usulan gencatan senjata yang diajukan utusan AS:
- Durasi: Gencatan senjata berlangsung selama 60 hari, dengan jaminan dari Presiden Donald Trump bahwa Israel akan mematuhi jeda pertempuran selama periode ini.
- Pertukaran sandera: Dari daftar 58 sandera, sebanyak 10 sandera hidup dan 18 jenazah akan dibebaskan secara bertahap—setengahnya pada hari pertama, sisanya pada hari ketujuh.
- Bantuan kemanusiaan: Penyaluran bantuan ke Jalur Gaza akan dimulai segera setelah Hamas menyetujui gencatan senjata.
- Jaminan kemanusiaan: Bantuan untuk warga sipil akan dihormati selama masa berlakunya perjanjian.
Banyak celah dan ambiguitas
Namun, usulan tersebut langsung menuai kritik. Peneliti isu politik dan strategi, Sa’id Ziyad, menyebut isi proposal sangat berbeda dan bahkan membatalkan kesepakatan sebelumnya yang dibahas di Doha.
Ia menganggap banyak klausul dalam dokumen itu bersifat ambigu dan membuka celah bagi Israel untuk bertindak sepihak setelah memperoleh sebagian sandera.
“Setelah mendapatkan separuh dari sandera—hidup dan wafat—Israel akan bebas bertindak tanpa terikat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ini adalah usulan ketiga dari Wietkoff, namun sangat berbeda dari kerangka yang sebelumnya telah dibahas bersama Hamas.
Dr. James Romans dari Dewan Kebijakan Teluk AS mencoba meredakan ketegangan. Ia menyebut hal ini sebagai dampak dari miskomunikasi antara tim negosiator AS yang berurusan dengan Hamas dan tim yang berhubungan dengan Israel.
Di sisi lain, Netanyahu menghadapi tekanan dari koalisi sayap kanan dalam pemerintahannya.
Dr. Mustafa menyebut bahwa Netanyahu perlu meyakinkan mitra koalisinya soal 2 hal utama: penerimaan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan durasi gencatan senjata selama 60 hari.
Sementara itu, analis politik Israel, Yoav Stern, menekankan pentingnya dukungan dua menteri ultra-kanan—Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir. Tanpa mereka, koalisi Netanyahu akan runtuh.
Namun, kedua menteri ini menolak segala bentuk penyelesaian parsial, yang mendorong Netanyahu untuk bersikap ambigu dan bermanuver di berbagai arah.
Kunci solusi
Terkait prospek penyelesaian konflik, Sa’id Ziyad menyatakan bahwa keputusan sesungguhnya untuk menghentikan perang bukan berada di Tel Aviv, melainkan di Gedung Putih.
“AS belum memiliki keputusan tegas untuk menghentikan perang dan menekan Israel secara nyata,” katanya.
James Romans sependapat, menyebut bahwa selama tidak ada desakan eksplisit dari Washington, Netanyahu tidak akan menghentikan serangan militer, sebab konflik yang terus berlanjut memperkuat posisinya secara politik di dalam negeri.
Ziyad menggambarkan usulan Whitkoff sebagai “bencana”, karena memberikan Netanyahu keuntungan besar—10 sandera dan setengah dari jenazah, pembebasan dari tekanan Eropa, lalu kemungkinan untuk melanjutkan serangan ke Gaza dengan legitimasi baru.
“Netanyahu secara terbuka berbicara tentang rencana 5 tahap: membebaskan sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, melucuti senjata, mendorong pemindahan penduduk, dan akhirnya menghapuskan isu Palestina sepenuhnya,” pungkas Ziyad.
