Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam al-Ahmad, menyatakan bahwa Hamas bukan organisasi teroris dan menolak seruan pelucutan senjata terhadap kelompok tersebut. Ia juga mengungkapkan rencana pembukaan dialog terkait kemungkinan masuknya Hamas ke dalam kerangka PLO.
Dalam wawancara dengan harian Mesir Al-Shorouk, al-Ahmad membahas sejumlah isu politik utama yang dihadapi kepemimpinan Palestina, termasuk tata kelola Gaza ke depan, hubungan antara PLO dan Hamas, serta tekanan internasional untuk mereformasi Otoritas Palestina.
Pejabat senior Palestina yang terpilih pada Mei lalu—setelah Hussein al-Sheikh ditunjuk sebagai Wakil Presiden Otoritas Palestina—mengatakan pembahasan mengenai potensi keanggotaan Hamas di PLO akan segera dimulai.
Ia menegaskan penolakannya terhadap tuntutan agar Hamas dilucuti senjatanya. Menurut dia, Hamas tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Al-Ahmad juga mengkritik keras proposal Amerika Serikat terkait reformasi Otoritas Palestina. Ia menyebut sejumlah persyaratan yang diajukan sebagai “mustahil” dan berpotensi merusak identitas nasional Palestina. Salah satu tuntutan itu, kata dia, adalah perubahan kurikulum sekolah dengan menghapus simbol-simbol seperti peta dan bendera Palestina—hal yang ia anggap tidak dapat diterima.
Menanggapi peristiwa 7 Oktober, al-Ahmad menyebut serangan tersebut sebagai “kesalahan strategis”. Ia berpendapat rakyat Palestina telah membayar harga mahal dalam bentuk korban jiwa dan kehancuran.
Ia turut menyoroti respons negara-negara Arab terhadap perang yang berlangsung. Menurutnya, selain Mesir dan Yordania, sebagian besar negara Arab belum mengambil langkah efektif untuk mencegah pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.
