Pada Mei 2026, di pinggir kota Khan Younis, sebuah bulldozer raksasa milik Pasukan Pertahanan Israel maju menuju apa yang tersisa dari sebuah desa Palestina. Mesin itu tidak datang untuk menggali. Ia datang untuk meratakan. Beberapa jam kemudian, dinding-dinding pendek terakhir dari rumah-rumah keluarga sudah menjadi serpihan beton. Komando Selatan IDF lalu menarik garis lurus di permukaan tanah dan mengumumkan namanya: Garis Oranye, The Orange Line. Tiga puluh empat kilometer persegi baru saja dianeksasi. Total wilayah Jalur Gaza yang sekarang berada di bawah kontrol militer langsung rezim Zionis: enam puluh empat persen.
Pada bulan yang sama, di sebuah ruangan resmi yang tidak akan dipublikasikan, dokumen Garis Oranye diberi stempel persetujuan oleh institusi yang seharusnya membangun kembali Gaza. Institusi itu bernama Dewan Perdamaian, Board of Peace. Salah satu anggotanya yang paling aktif adalah Reem Al-Hashimy, Menteri Negara Uni Emirat Arab untuk Kerja Sama Internasional. Ia duduk di Gaza Executive Board bersama diplomat dari Turki, Mesir, Qatar, dan rezim Zionis sendiri. Tanda tangannya — dan tanda tangan rekan-rekan Arabnya — adalah yang memberi legitimasi diplomatik pada peta baru itu.
Inilah yang sedang terjadi pada Mei 2026: bukan sekadar perang yang belum selesai. Yang sedang terjadi adalah pembentukan Negara Protektorat Teknokratis di Gaza — sebuah konsep yang oleh para analis kebijakan sudah diberi nama yang sangat akurat. Negara yang bukan dibangun untuk rakyatnya. Negara yang dibangun di atas rakyatnya. Dan UEA, melalui kursi Reem Al-Hashimy, melalui transfer 100 juta dolar untuk polisi Gaza baru, dan melalui dukungan terhadap satu sosok yang sudah lima belas tahun tinggal di Abu Dhabi, adalah arsitek utamanya.
Garis Oranye bukan sekadar perpindahan garis di peta. Ia adalah stempel yang ditempelkan oleh saudara pada surat penghapusan tanah saudaranya sendiri.
Stempel Hijau atas Tinta Merah
Sejak Hamas dideklarasikan rezim Zionis sebagai pihak yang gagal memenuhi jadwal pelucutan senjata yang digariskan dalam Rencana 20 Poin Presiden Donald Trump, IDF mulai melakukan apa yang dalam jargon militer mereka sebut sebagai “pelebaran zona keamanan unilateral.” Dalam bahasa biasa: aneksasi. Pada Mei 2026, struktur pimpinan wilayah Selatan IDF menandai garis perbatasan keamanan baru — Garis Oranye — mencaplok 34 kilometer persegi tanah tambahan, mereduksi area penduduk Palestina hingga ke ruang sempit.
Yang membuat peristiwa ini berbeda dari aneksasi-aneksasi militer biasa adalah konfirmasi resmi dari diplomat Barat sendiri: pencaplokan masif ini dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan resmi institusi Dewan Perdamaian. Komposisi Dewan Eksekutif Gaza yang menyetujui Garis Oranye perlu disebut satu per satu, agar ia tidak hilang dalam abstraksi diplomatik. Reem Al-Hashimy mewakili UEA. Hakan Fidan mewakili Turki — negara yang dengan lantang mengecam pencegatan Global Sumud Flotilla di laut bebas, tetapi diam di Dewan Eksekutif yang menyetujui aneksasi 64 persen tanah Gaza. Hassan Rashad mewakili Mesir. Ali Al-Thawadi mewakili Qatar. Yakir Gabay mewakili rezim Zionis sendiri.
Lima nama. Lima tanda tangan. Lima cap yang dibubuhkan pada peta baru.
“Institusi yang menjamin Two-State Solution tidak menandatangani dokumen yang menghapus tanah dari salah satu dari dua negara itu. Yang terjadi adalah konfirmasi terbalik: Board of Peace bukan instrumen perdamaian, melainkan instrumen administrasi pendudukan.”
Suara dari Sisi Lain Garis Itu
Di sisi yang lain dari garis-garis ini — garis kuning dan garis oranye yang oleh penduduk Gaza dibandingkan dengan Tembok Berlin — ada manusia yang sebenarnya. Pada akhir Januari 2026, jurnalis Al Jazeera mewawancarai Zaid Mohammed, seorang ayah empat anak yang berlindung bersama keluarganya di tenda kecil hanya beberapa meter dari blok beton kuning yang menandai zona militer rezim Zionis di Gaza City timur. Garis itu terus bergerak ke barat. Setiap minggu, ada penduduk yang baru mendapati rumahnya tiba-tiba berada di sisi yang salah dari sebuah garis yang tidak pernah diumumkan secara resmi.
Pada bulan Februari, Mohammed Abu Sahweel — warga Beit Hanoun yang diwawancarai Christian Science Monitor di tenda pengungsiannya di Gaza City — menjelaskan dengan kalimat sederhana: “rumahnya kini berada di bawah kontrol militer dan sudah di luar jangkauan.” Tiga bulan kemudian, pola yang sama berulang dengan Garis Oranye. Pada 19 Mei 2026 — hari yang sama ketika angkatan laut rezim Zionis menyelesaikan pencegatan armada Global Sumud Flotilla — jurnalis Mondoweiss Tareq S. Hajjaj mendokumentasikan kesaksian seorang warga Khan Younis yang menyaksikan bulldozer IDF menggali parit-parit dalam di lahan pertanian. “Ini adalah tembok apartheid baru yang sedang dibangun di Jalur Gaza,” katanya. “Hari ini mereka menempatkan blok beton. Besok mereka akan membangun tembok yang lebih tinggi.”
Ini adalah suara-suara yang tidak akan masuk ke ruang rapat Board of Peace di Washington atau Abu Dhabi. Tetapi mereka adalah suara yang seharusnya didengar lebih dulu daripada suara mana pun. Bagi Zaid Mohammed yang tidurnya diiringi suara mesin militer dari blok beton di seberang, bagi Mohammed Abu Sahweel yang rumahnya kini hidup di peta tetapi mati dalam realitas, bagi ribuan keluarga Khan Younis yang ladang sayurnya — yang dahulu disebut “keranjang sayur Gaza” — dirobek oleh mesin parit IDF — Garis Oranye bukan abstraksi geopolitik. Ia adalah batas antara hidup dan mati.
Mohammed Dahlan dan Vila Emas di Abu Dhabi
Untuk memahami mengapa UEA memimpin proyek ini, kita perlu mengenal sosok yang sudah lima belas tahun menjadi penghubung antara keluarga penguasa Abu Dhabi dan masa depan politik Palestina. Sosok itu bernama Mohammed Dahlan.
Dahlan lahir di kamp pengungsi Khan Younis pada 1961. Anak kamp dalam arti yang harfiah: lahir di tenda darurat, dibesarkan oleh keluarga yang melarikan diri dari Yaffa pada 1948. Pada 1994, ketika Otoritas Palestina pasca-Oslo membutuhkan kepala Pasukan Keamanan Preventif untuk Gaza, Yasser Arafat memberikan posisi itu kepadanya. Dahlan berusia 33 tahun. Apa yang ia lakukan selama tiga belas tahun berikutnya akan terus diperdebatkan; pendukungnya menyebutnya pragmatis efisien, pengkritiknya menyebutnya algojo yang menyiksa kader Hamas atas perintah CIA dan intelijen rezim Zionis.
Yang tidak diperdebatkan adalah bagaimana kariernya berakhir. Pada 2007, ketika Hamas merebut Gaza, Dahlan sedang berada di luar wilayah. Ia tidak pernah kembali. Pada 2011, Mahmoud Abbas mengeluarkannya dari Komite Sentral Fatah. Pada 2016, pengadilan Palestina menjatuhkan vonis in absentia tiga tahun penjara atas korupsi. Tetapi Dahlan tidak pergi ke penjara. Ia pergi ke Abu Dhabi.
Selama lima belas tahun terakhir, ia hidup di pengasingan emas di sana sebagai penasihat senior keluarga penguasa dengan portfolio keamanan luas. Bertemu Mohammed bin Zayed pertama kali pada 1993, ketika mereka sama-sama mengepalai dinas keamanan negara masing-masing, kini Dahlan menjadi salah satu penasihat MBZ yang paling dipercaya. Ia mendapatkan kewarganegaraan Serbia dan Montenegro. Ia menjadi miliuner. Ia membangun jaringan bisnis dari Libya ke Yaman ke Tanduk Afrika, sering kali sebagai perantara pengiriman senjata untuk milisi yang didukung Abu Dhabi. Pada 2019, Turki mengeluarkan tawaran hadiah 700.000 dolar untuk informasi yang bisa mengarah pada penangkapannya — tuduhan: terlibat dalam upaya kudeta gagal melawan Presiden Erdogan pada 2016.
Sekarang, pada Mei 2026, sembilan negara dan tiga lembaga intelijen bekerja keras untuk memasangnya sebagai suksesor Mahmoud Abbas yang berusia 88 tahun. Strategi mereka eksplisit: gunakan Gaza sebagai tempat pembuktian taktis bagi kemampuan administratif Dahlan, lalu lompatkan dia ke Ramallah sebagai presiden Palestina yang sah.
“Yang dipenjara rezim Zionis adalah Marwan Barghouti — pemimpin Fatah yang masih dihormati oleh rakyatnya, yang sudah dua puluh empat tahun mendekam di sel sebagai “Mandela Palestina.” Yang dipersiapkan oleh Abu Dhabi, Kairo, dan Washington untuk memimpin Palestina adalah Mohammed Dahlan — lelaki yang sudah lima belas tahun tidak menginjak tanah Palestina dan tinggal di vila berpendingin udara di teluk yang jauh.”
Ada pertanyaan sederhana yang tidak pernah dijawab oleh Board of Peace: jika tujuannya benar-benar Two-State Solution dan kepemimpinan Palestina yang berdaulat, mengapa kandidat yang dirayakan adalah seorang teknokrat yang reputasi domestiknya sudah lama hancur, sementara kandidat yang masih dihormati rakyatnya — Barghouti — dibiarkan terkubur di sel Hadarim? Jawabannya, jika kita jujur, sederhana sekali. Dahlan dipilih bukan karena ia akan membebaskan Palestina. Ia dipilih karena ia tidak akan.
Seratus Juta Dolar untuk Polisi yang Belum Lahir
Pada awal 2026, dalam transfer perbankan yang tidak akan pernah disebut dalam pidato resmi siapa pun, Uni Emirat Arab mengirimkan 100 juta dolar ke rekening Board of Peace. Dana ini tidak ditujukan untuk pembangunan rumah sakit. Tidak untuk sekolah. Tidak untuk pemulihan jaringan air bersih. Ia ditujukan, dengan instruksi spesifik, untuk satu tujuan: pelatihan, kompensasi, dan persenjataan korps kepolisian Palestina yang sama sekali baru di Jalur Gaza.
Manuver ini menunjukkan dengan paling jelas siapa yang sebenarnya merancang “Hari Berikutnya”. Hamas, dengan segala kontroversinya, memiliki aparat keamanan internal yang selama hampir dua dekade menjadi otoritas penegakan hukum de facto di Gaza. Otoritas itu, dengan parameter ideologis yang menolak normalisasi dengan rezim Zionis, adalah hambatan struktural utama bagi visi UEA-AS-Israel tentang Gaza pasca-perang. Penyelesaiannya, secara konseptual, sederhana: ganti aparat itu.
Maka 100 juta dolar UEA itu adalah benih untuk pohon yang spesifik. Pohon itu adalah angkatan polisi Palestina yang wajahnya Palestina, tetapi gaji bulanannya datang dari Abu Dhabi, kurikulum pelatihannya disetujui oleh penasihat keamanan AS, parameter operasionalnya dikoordinasikan dengan komandan lapangan rezim Zionis, dan loyalitas politiknya — ketika satu hari kelak ia diminta memilih antara perintah Mohammed Dahlan dan perintah komandan al-Qassam yang tersisa — sudah ditentukan sejak rekrutmen pertama.
Para perencana di Abu Dhabi sudah melakukannya sebelumnya. Di Yaman, UEA membangun Dewan Transisi Selatan — milisi separatis untuk menggantikan otoritas pemerintah pusat. Di Sudan, mereka mendanai Rapid Support Forces yang sekarang menjadi pihak utama perang sipil. Di Libya, mereka mendukung faksi Jenderal Khalifa Haftar. Pola yang sama: bangun aparat keamanan paralel di luar institusi negara berdaulat, lalu gunakan aparat itu untuk mendikte arah politik. Apa yang akan dialami rakyat Gaza, jika model ini berhasil, adalah sebuah negara yang aparat keamanannya — yang seharusnya melindungi mereka — sebenarnya melayani kepentingan negara asing yang memberi gaji.
Bukan negara di dalam negara. Negara dari luar negara, yang dipakaikan kostum Palestina.
Sumur Dana yang Dikondisikan oleh Hilangnya Memori
Cetak biru Negara Protektorat Teknokratis tidak berhenti pada beton dan polisi. Pertemuan rahasia tripartit antara AS, rezim Zionis, dan UEA di Abu Dhabi telah membahas secara eksplisit tentang “deradikalisasi” silabus pendidikan Palestina. Yang dimaksud dengan “radikal” adalah segala materi yang mengandung sentimen anti-Israel — yang dalam konteks pengepungan, pembersihan etnis, dan pembantaian massal, secara praktis berarti hampir segala pelajaran sejarah, geografi, dan kewarganegaraan yang masih mengingatkan anak-anak Palestina tentang Yaffa, Haifa, Al-Quds, Nakba, dan hak kembali.
Status kedaulatan masa depan Palestina akan menyerupai kondisi Jerman pasca-denazifikasi atau Jepang di bawah pendudukan AS pasca-Perang Dunia II — dengan satu perbedaan kritikal. Jerman dan Jepang berperang sebagai pelaku kekejaman; rakyat Palestina adalah korban dari kekejaman. Tetapi dalam logika protektorat teknokratis ini, korbanlah yang harus dideradikalisasi. Penindas tidak. Buku-buku sekolah anak Palestina harus dibersihkan dari memori penindasan. Buku-buku sekolah anak rezim Zionis tidak akan diperiksa apakah mereka mengajarkan bahwa Gaza adalah “tanah tak berpenghuni” ketika tank Merkava memasukinya.
“Pembukaan akses rakyat Gaza pada sumur dana puluhan miliar dolar sepenuhnya bergantung pada satu kondisi: ketaatan psikososial yang menuntut hilangnya memori sejarah kolektif. Untuk mendapatkan beton, anak Palestina harus melupakan bahwa kakeknya dilahirkan di Yaffa.”
Yang menarik — dan harus dicatat — adalah bahwa model ini gagal di hadapan realitas operasionalnya sendiri. Dari 17 miliar dolar yang dijanjikan sembilan negara di hadapan kamera Washington pada Februari 2026, hanya sekitar satu persen yang sudah ditransfer pada Mei 2026. Dahlan, terlepas dari semua kapital yang dialirkan ke Komite Reformasi Demokratiknya, tetap menjadi figur yang sangat tidak populer di Gaza. Sel-sel Hamas yang tersisa, meskipun secara militer hancur, masih memegang otoritas moral yang tidak bisa dibeli dengan kapital. Para perancang di Abu Dhabi melihat skenario serupa di Yaman dan tidak menyimpulkan bahwa mereka harus berhenti. Sebaliknya, mereka menyimpulkan bahwa skenario itu bisa dikelola, dengan cukup banyak dana dan cukup banyak kesabaran.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Rasa marah yang terbangun setelah membaca sampai titik ini wajar — marah kepada rezim Zionis, kepada Washington, dan barangkali yang paling perih, kepada saudara-saudara Arab yang menjual masa depan rakyat Palestina demi posisi di papan eksekutif sebuah institusi internasional. Tetapi rasa itu harus dialirkan ke tindakan konkret.
Pertama, publikasikan dan ingatkan terus tentang Garis Oranye. Aneksasi 34 kilometer persegi yang membawa total kontrol militer rezim Zionis menjadi 64 persen Gaza adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah konflik Palestina-Zionis sejak Nakba 1948. Tetapi media arus utama hampir tidak melaporkannya. Setiap kali Anda berbicara tentang Gaza dalam dua tahun ke depan, sebut Garis Oranye. Buat ia masuk ke dalam vokabular publik. Tanah yang dilupakan adalah tanah yang dihapus.
Kedua, kenali dan kontraskan Mohammed Dahlan dengan Marwan Barghouti. Setiap kali nama Dahlan disebut sebagai “potensial pemimpin Palestina,” ingat bahwa pemimpin Fatah yang paling populer di kalangan rakyatnya — Marwan Barghouti — sudah 24 tahun dipenjara rezim Zionis tanpa pengadilan ulang. Kontras ini bukan tentang dua individu; ia tentang pilihan dunia. Dunia yang serius tentang Two-State Solution akan menuntut pembebasan Barghouti sebagai prasyarat. Dunia ini, ternyata, lebih nyaman mempersiapkan kandidat dari vila Abu Dhabi.
Ketiga, kawal posisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah berjanji mengirim 8.000 prajurit ke Pasukan Stabilisasi Internasional. Posisi ini tidak boleh menjadi instrumen yang melegitimasi protektorat teknokratis. Indonesia harus mengikat partisipasinya dengan tiga syarat tegas: tidak ada peran dalam memburu sel Hamas, tidak ada peran dalam memaksakan pelucutan senjata kecil, dan tidak ada peran dalam mengamankan area yang dianeksasi oleh Garis Oranye. Tentara Indonesia harus melindungi rakyat sipil Gaza dari kekerasan, bukan menjadi cat tambahan pada peta yang dirancang di Abu Dhabi.
Pada Mei 2026, di pinggir kota Khan Younis, bulldozer raksasa menyelesaikan tugasnya. Lima dinding pendek yang tersisa dari rumah-rumah keluarga sudah menjadi serpihan. Garis Oranye tergambar. Di Gaza City, Zaid Mohammed menidurkan anak-anaknya di tenda kecil hanya beberapa meter dari blok beton kuning yang menandai garis sebelumnya. Di Abu Dhabi, Mohammed Dahlan memberi pengarahan kepada operator-operatornya. Di Washington, 100 juta dolar mengalir ke rekening yang akan membiayai polisi yang belum ada. Di sel Hadarim, Marwan Barghouti memasuki tahun ke-25 penjaranya tanpa pengadilan ulang.
Inilah dunia yang sedang dibangun untuk anak-anak Palestina pada 2026. Bukan dunia yang dihancurkan oleh musuh saja. Dunia yang dijual oleh saudara.
Pertanyaan yang harus kita ajukan, sebelum Garis Oranye menjadi garis-garis berikutnya, sederhana sekali: ketika saudara memberi stempel pada surat penghapusan tanah saudaranya sendiri, ke siapa lagi rakyat yang ditanggalkan tanahnya harus berpaling? (IW)
Tulisan ini adalah analisis editorial yang diturunkan pada 21 Mei 2026. Data tentang Garis Oranye (34 km² aneksasi tambahan, total 64 persen wilayah Gaza di bawah kontrol militer rezim Zionis pada Mei 2026, dengan persetujuan resmi Board of Peace) dirujuk dari laporan Israel Hayom dan Middle East Eye. Kesaksian Zaid Mohammed dirujuk dari laporan Al Jazeera, Januari 2026. Kesaksian Mohammed Abu Sahweel dirujuk dari Christian Science Monitor, Februari 2026. Kesaksian warga Khan Younis tentang “tembok apartheid baru” dirujuk dari laporan Mondoweiss oleh jurnalis Tareq S. Hajjaj, 19 Mei 2026. Profil dan status Mohammed Dahlan dirujuk dari European Council on Foreign Relations, France 24, New Lines Magazine, dan The New York Times. Data Board of Peace ($17 miliar pledged, ~1 persen cair, transfer UEA $100 juta untuk pelatihan polisi baru) dirujuk dari Times of Israel, Reuters, dan Middle East Eye. Tulisan ini didedikasikan untuk warga Palestina yang rumahnya diratakan dalam pencaplokan Garis Oranye, untuk Marwan Barghouti di sel Hadarim, untuk anak-anak Gaza yang akan diminta membaca buku sekolah yang sudah disensor dari kata Yaffa, dan untuk sembilan WNI flotilla yang saat tulisan ini diturunkan telah dibebaskan.
