Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, akhirnya menyetujui pengiriman 7.000 surat panggilan wajib militer kepada warga Israel dari kalangan ultra-Ortodoks yang dijadwalkan dimulai pekan depan. Demikian dilaporkan Times of Israel.
Keputusan ini sebelumnya telah diambil oleh Menteri Pertahanan sebelumnya, Yoav Gallant, satu hari sebelum ia diberhentikan.
Kebijakan ini diambil Ketika semakin banyaknya tentara Israel yang tewas, menolak berperang, bahkan bunuh diri.
Namun, Katz tidak membatalkan keputusan tersebut, dan militer Israel mengonfirmasi bahwa rencana tersebut akan tetap dilanjutkan.
Surat panggilan pertama yang berjumlah 1.000 akan dikirim pada hari Minggu, sementara 7.000 surat panggilan tersebut dijadwalkan akan dikirimkan dalam beberapa bulan ke depan.
Kementerian Pertahanan Israel menyatakan bahwa Katz berniat untuk mengadakan dialog mendalam dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang disepakati B\bersama.
Katz juga menambahkan tentara Israel akan melakukan segala upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tentara ultra-Ortodoks, guna memastikan kemampuan mereka menjalankan tugas sambil tetap mempertahankan gaya hidup religius mereka.
Perselisihan mengenai keterlibatan komunitas ultra-Ortodoks dalam militer Israel merupakan salah satu isu yang paling kontroversial.
Upaya pemerintah dan pengadilan selama beberapa dekade untuk menyelesaikan masalah ini belum mencapai solusi yang stabil.
Para pemimpin agama Yahudi Haredi dengan keras menentang setiap upaya untuk memanggil pemuda mereka masuk wajib militer.
Koalisi ultra-Ortodoks yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendesak disahkannya undang-undang yang mengatur pengecualian militer bagi mahasiswa yeshiva dan anggota komunitas Haredi lainnya, setelah Mahkamah Agung pada bulan Juni memutuskan bahwa pengecualian tersebut adalah ilegal.
Partai-partai Haredi, seperti Persatuan Torah Yudaisme dan Shas, menuduh Gallant dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara sebagai penghalang utama bagi undang-undang yang melegalkan pengecualian wajib militer bagi kalangan Haredi.
Menanggapi keputusan Katz untuk tetap mengeluarkan surat panggilan wajib militer bagi kalangan Haredi, seorang pejabat senior dari UTJ menyatakan, “Ternyata bukan jaksa agung atau Gallant—Likud telah memutuskan untuk mendeklarasikan perang terhadap kalangan ultra-Ortodoks.”
Sebelumnya, media Israel Yehdiot Ahronoth melaporkan, baru-baru ini tentara Israel mengidentifikasi adanya penurunan jumlah orang yang melaporkan diri untuk dinas cadangan, termasuk di antara prajurit dari unit tempur di Gaza dan Lebanon.
Pada bulan-bulan pertama serangan Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023, jumlah tentara yang hadir lebih dari 100 persen. Pangkat di semua unit cadangan penuh, bahkan personel cadangan tambahan mengajukan diri untuk bergabung.
Namun, beberapa minggu terakhir jumlah yang melaporkan diri untuk bertugas telah turun menjadi antara 75 hingga 85 persen.
Angkatan Darat mengaitkan penurunan ini dengan meluasnya penggunaan prajurit cadangan, yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun depan.
Seorang pejabat keamanan senior mengonfirmasi tentara cadangan harus bertugas setidaknya 100 hari di tahun 2025.
Prajurit cadangan, Yonatan Kidor yang berbicara di hadapan Knesset (Parlemen Israel), mengungkapkan rasa frustrasinya dan mengatakan,
“Batalyon saya dipanggil ke perintah cadangan pada akhir September, yang seharusnya dibatasi waktunya. Namun, dua hari setelah kami direkrut, perintah tersebut berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.”
