Oleh: Sayid Marcos Tenorio
Tanggal 3 Juli menandai genap seribu hari sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza. Momen ini juga memaksa kita mengakui sebuah kenyataan yang tak terbantahkan: meskipun memiliki keunggulan militer yang sangat besar, Israel gagal mencapai tujuan politik utamanya.
Kehancuran yang terjadi sungguh luar biasa. Bencana kemanusiaan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan puluhan ribu nyawa melayang.
Namun demikian, persoalan Palestina tetap hidup, Perlawanan Palestina masih terus beroperasi, dan Palestina kini menempati posisi yang jauh lebih menonjol dalam agenda internasional dibandingkan sebelum perang dimulai.
Sejak tahun 1948, pemerintahan Israel silih berganti berupaya menyelesaikan konflik melalui kekuatan militer. Di Gaza, strategi yang kembali diterapkan bertumpu pada anggapan bahwa keunggulan militer yang luar biasa akan mampu menghancurkan kelompok perlawanan dan mengakhiri secara permanen perjuangan nasional Palestina.
Seribu hari kemudian, harapan tersebut tidak pernah terwujud.
Perang memang telah mengubah kota-kota menjadi puing-puing, tetapi tidak berhasil menghancurkan identitas suatu bangsa maupun cita-cita mereka untuk menentukan nasib sendiri. Inilah mungkin pelajaran terpenting dari konflik ini.
Perang bisa saja menghasilkan kemenangan taktis, tetapi belum tentu mampu mencapai tujuan strategis. Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan militer yang mampu menghapus suatu perjuangan nasional yang ditopang oleh ingatan kolektif, identitas, dan tekad politik.
Perang ini juga mempertanyakan salah satu pilar utama doktrin keamanan Israel, yaitu kemampuan daya gentarnya (deterrence).
Selama puluhan tahun, keunggulan teknologi dan militer dipandang sebagai jaminan keamanan Israel sekaligus stabilitas kawasan. Namun konflik yang berkepanjangan, bertahannya Perlawanan Palestina, serta terbukanya berbagai front konflik di kawasan telah memicu perdebatan mengenai batas efektivitas strategi tersebut.
Keunggulan militer Israel memang masih utuh. Namun kemampuan negara itu untuk mengubah kekuatan militernya menjadi hasil politik yang berkelanjutan kini semakin dipertanyakan.
Pada saat yang sama, Israel menghadapi tingkat pengawasan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun masih memperoleh dukungan dari sekutu-sekutu utamanya, terutama Amerika Serikat, posisi politik dan legitimasi moral Israel terus menjadi sasaran kritik global.
Meningkatnya kritik di berbagai organisasi internasional, meluasnya proses hukum, serta mobilisasi universitas, serikat pekerja, dan berbagai gerakan masyarakat sipil mencerminkan perubahan besar dalam persepsi publik dunia.
Mungkin inilah kemunduran politik terbesar yang dihasilkan oleh perang ini.
Palestina kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai konflik regional. Palestina telah menjadi simbol global perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri, keadilan, dan penerapan hukum internasional secara setara.
Bagi jutaan orang di seluruh dunia, bendera Palestina kini melambangkan perlawanan terhadap kolonialisme, pendudukan, dan penerapan norma-norma internasional yang dianggap tebang pilih.
Seribu hari perang ini juga memperlihatkan krisis dalam tatanan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua.
Seiring semakin banyaknya tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional, semakin menguat pula anggapan—terutama di negara-negara Global South—bahwa lembaga-lembaga multilateral gagal bertindak dengan ketegasan yang sama ketika kepentingan negara-negara besar dipertaruhkan.
Krisis kredibilitas tersebut memperkuat tuntutan terhadap terbentuknya tatanan dunia yang lebih multipolar dan tidak selektif.
Ironi terbesar dari seribu hari perang ini adalah bahwa strategi yang dirancang untuk meminggirkan Palestina justru menghasilkan dampak yang berlawanan.
Belum pernah sebelumnya perjuangan Palestina menginspirasi begitu banyak demonstrasi, diskusi akademik, kampanye internasional, dan aksi solidaritas di begitu banyak benua. Gaza telah menjadi simbol politik global.
Warisan dari seribu hari perang ini jauh melampaui medan tempur. Perang tersebut menunjukkan bahwa keunggulan militer semata tidak mampu menyelesaikan konflik yang berakar pada sejarah, identitas, dan aspirasi nasional.
Yang lebih penting lagi, perang ini membuktikan bahwa legitimasi politik dan moral kini sama pentingnya dengan kekuatan militer itu sendiri.
Palestina memang masih belum memiliki negara yang berdaulat. Namun perjuangannya belum pernah sekuat ini hadir dalam kesadaran politik dunia.
Seribu hari pertama perang ini membuktikan bahwa kekuatan pendudukan mungkin dapat menghancurkan kota-kota menjadi puing-puing, tetapi tidak akan mampu menghancurkan identitas, memori sejarah, maupun hak rakyat pribumi untuk memperoleh kebebasan dan menentukan nasib sendiri.
