ANKARA – Memberitakan dari Al Jazeera pada Sabtu (8/8), para pemimpin Turki menegaskan pakta pertahanan trilateral baru dengan Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan terhadap Iran. Pakta tersebut mencakup klausul pertahanan bersama yang serupa dengan Pasal 5 NATO, tetapi masih ada pertanyaan mengenai penerapannya dan bagaimana respons Teheran.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada Sabtu, pakta tersebut tidak menyebut Iran maupun negara lain sebagai ancaman bersama.
Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani pada Jumat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Perjanjian itu menyatakan serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruhnya.
“Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis,” kata Fidan kepada kantor berita Anadolu milik pemerintah Turki. Ia menambahkan negara-negara yang tidak menyerang negara-negara penandatangan tidak akan dianggap sebagai target.
Komitmen Pasal 5
Fidan menggambarkan pakta tersebut secara “teknis” serupa dengan klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO, yang menetapkan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Namun, bentuk respons akan bergantung pada situasi.
Fidan mengatakan negara yang diserang harus meminta bantuan dan menjelaskan jenis dukungan yang dibutuhkan. Bantuan tersebut dapat berupa intelijen dan dukungan logistik hingga amunisi atau pengerahan unit militer.
Aliansi tersebut juga akan membentuk komite politik dan militer yang melibatkan para menteri luar negeri dan pertahanan serta kepala militer ketiga negara. Selain itu, akan dibentuk sekretariat di Arab Saudi.
Fidan mengatakan ketiga negara akan bekerja sama dalam pelatihan bersama, berbagi intelijen, logistik, penilaian ancaman, serta interoperabilitas militer.
Kerja sama industri pertahanan juga diperkirakan menjadi bagian penting dari pakta tersebut. Fidan mengatakan isu itu menjadi salah satu topik utama yang dibahas ketiga pemimpin di Mekkah, termasuk mengenai bagaimana masing-masing negara dapat memanfaatkan teknologi militer satu sama lain.
Menteri Turki itu mengatakan persiapan perjanjian telah berlangsung selama hampir dua tahun delapan bulan. Hal tersebut menunjukkan pakta itu tidak disusun semata-mata sebagai respons terhadap ketegangan saat ini yang melibatkan Iran.
Reaksi Iran
Terlepas dari jaminan Ankara, sejumlah pejabat Iran mempertanyakan perjanjian tersebut dan memperingatkan Arab Saudi agar tidak menggantungkan keamanan mereka pada mitra baru.
Mahmoud Nabavian, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan para pemimpin Saudi harus memahami kerja sama dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan mereka.
Anggota komisi lainnya, Ebrahim Rezaei, juga meremehkan pakta tersebut dengan menyebutnya sebagai “perjanjian di atas kertas.”
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tidak secara langsung menyebut perjanjian tersebut dalam unggahannya di X pada Jumat. Namun, ia menyerukan kepada negara-negara kawasan untuk mengandalkan kemampuan sendiri dan mengejar apa yang ia sebut sebagai “persaudaraan sejati.”
Pada saat yang sama, Araghchi menekankan kekuatan dan kesiapan angkatan bersenjata Iran.
Mesir Berpotensi Bergabung
Fidan menggambarkan perjanjian tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada negara-negara kawasan dalam menjaga keamanan mereka sendiri.
“Para hegemon eksternal yang datang ke kawasan tidak menyelesaikan masalah; mereka justru membuatnya semakin parah,” kata Fidan kepada Anadolu.
Ia menyebut Turki, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai “negara-negara inti” dalam inisiatif tersebut dan menegaskan Ankara ingin memperluas kerja sama tersebut.
“Di bawah visi presiden kami, kita tidak boleh terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika diperlukan, membawa seluruh negara ke dalam payung ini,” ujar Fidan.
Menurut Fidan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya. Ia memperkirakan Mesir, yang disebutnya sebagai “mitra alami,” akan bergabung setelah persoalan teknis yang masih tersisa diselesaikan.
Untuk saat ini, masih banyak rincian praktis yang harus diselesaikan, termasuk bagaimana ketiga militer akan berkoordinasi ketika terjadi krisis.
Namun, rencana pembentukan berbagai komite, sekretariat permanen, serta fokus pada interoperabilitas dan kerja sama industri pertahanan menunjukkan pakta tersebut dimaksudkan untuk berkembang melampaui sekadar deklarasi pertahanan bersama.
