ANKARA – Genosida yang terus berlangsung di Gaza serta keuntungan besar yang diraih perusahaan-perusahaan industri persenjataan menjadi isu utama dalam gelombang demonstrasi protes-NATO di Turki, bertepatan dengan penyelenggaraan KTT NATO 2026 yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ketika Trump tiba di Ankara untuk menghadiri pertemuan para pemimpin NATO, keanggotaan Turki dalam aliansi militer tersebut kembali menuai kritik di dalam negeri. Penolakan terhadap NATO memang telah lama berkembang di kalangan kelompok kiri Turki, namun kemarahan publik semakin meningkat akibat perang di Gaza serta kebijakan pemerintah yang melarang aksi unjuk rasa selama berlangsungnya KTT.
Sejumlah tokoh internasional, terutama dari kalangan sosialis dan aktivis protes-perang, berkumpul di Istanbul pada Sabtu dalam Konferensi Perdamaian Protes-Imperialis Istanbul, sebuah forum tandingan yang menolak NATO. Meski Pemerintah Provinsi Ankara memberlakukan larangan demonstrasi sejak Minggu hingga konferensi berakhir, aksi-aksi protes tetap berlangsung di berbagai kota.
Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Partai Buruh Turki (Türkiye İşçi Partisi/TIP), partai kiri yang memiliki tiga kursi di parlemen. Melalui forum itu, TIP ingin menantang pandangan umum di Eropa yang menganggap NATO sebagai benteng utama pertahanan benua.
Dalam pamflet bertajuk “No to NATO”, TIP menilai KTT Ankara 2026 menjadi titik awal meningkatnya eksploitasi terhadap rakyat negara-negara anggota NATO melalui kenaikan anggaran militer hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2035.
Menurut mereka, kebijakan tersebut berarti mengalihkan kekayaan masyarakat untuk membiayai perang yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel, sekaligus memperkaya monopoli industri senjata yang memasok persenjataan bagi kedua negara.
Aktivis Ditahan dan Dideportasi
Juru bicara TIP kepada Middle East Eye mengatakan sejumlah peserta internasional yang hendak menghadiri konferensi ditolak masuk ke Turki.
Delegasi dari International Peace Bureau, organisasi pemuda partai Die Linke dari Jerman, serta beberapa aktivis lainnya ditahan di bandara Istanbul. Telepon genggam mereka disita, mereka ditahan semalaman sebelum akhirnya dideportasi.
“Ini adalah para aktivis dan perwakilan politik yang datang untuk menghadiri pertemuan politik yang sah dan terbuka untuk umum,” kata juru bicara tersebut.
Ia menilai perlakuan itu membuktikan sistem keamanan di sekitar KTT NATO lebih diarahkan untuk membungkam suara penentang perang daripada menghadapi ancaman eksternal.
Menjelang penyelenggaraan KTT, sedikitnya 225 orang ditangkap, termasuk mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok kiri bersenjata DHKP/C maupun kelompok ISIS.
Sejumlah akademisi, aktivis hak-hak LGBTQ, pegiat lingkungan, aktivis serikat buruh, hingga pengacara dari Progressive Lawyers Association juga termasuk di antara mereka yang ditahan.
TIP menyebut sedikitnya 17 kader partai turut diamankan selama penyelenggaraan KTT.
NATO Dinilai Menjadi Alat Kepentingan Ekonomi
Turki bergabung dengan NATO pada 1952 setelah mengirim pasukan dalam Perang Korea. Posisi geografisnya yang berbatasan dengan Uni Soviet menjadikan negara tersebut sangat penting bagi strategi Barat.
Pangkalan udara Incirlik dan Konya kemudian memainkan peran penting dalam berbagai operasi militer, khususnya di Timur Tengah. Saat ini Turki memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat.
Namun bagi kelompok kiri dan aktivis demokrasi di Turki, NATO bukan sekadar aliansi pertahanan. Mereka menuduh NATO memiliki sejarah mendukung kelompok paramiliter sayap kanan, membentuk jaringan kontra-gerilya rahasia, serta memperkuat dominasi militer atas kehidupan politik Turki.
Peneliti senior lembaga pemikir Common Wealth, Khem Rogaly, mengatakan NATO pada akhirnya menjadi mekanisme “ekstraksi ekonomi” yang mengalihkan dana publik negara-negara Eropa menuju kompleks industri militer Amerika Serikat.
Menurutnya, target peningkatan belanja militer akan mengorbankan sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan investasi publik lainnya yang justru memberikan manfaat ekonomi lebih besar.
Gaza Memperkuat Sentimen Protes-NATO
Perang Israel di Gaza semakin memperbesar penolakan terhadap NATO di Turki. Bahkan isu tersebut disebut mulai menyatukan kelompok kiri dan kelompok Islamis yang sebelumnya sering berseberangan.
TIP menilai NATO sama sekali tidak menggunakan mekanismenya untuk menekan Israel menghentikan operasi militer di Gaza. Sebaliknya, menurut mereka, salah satu agenda penting KTT Ankara justru memperdalam integrasi keamanan Israel ke dalam strategi NATO.
Kelompok tersebut juga menuding kecaman pemerintah Turki terhadap Israel hanya sebatas “air mata buaya”, karena hubungan dagang kedua negara tetap berjalan.
Secara politik, keanggotaan NATO dinilai memberi Ankara posisi tawar terhadap Washington. Sementara secara ekonomi, berkembangnya industri persenjataan Turki membuat perusahaan-perusahaan dekat pemerintah memperoleh keuntungan dari meningkatnya anggaran militer negara-negara anggota NATO.
Kritik terhadap Pembatasan Kebebasan Pers
Middle East Eye juga melaporkan sejumlah media Turki, termasuk Cumhuriyet, Sözcü, Anka, T24, dan Medyascope, ditolak akreditasinya untuk meliput KTT NATO.
Ketika dimintai tanggapan, NATO menyatakan proses akreditasi sepenuhnya menjadi kewenangan negara tuan rumah.
Trump Isyaratkan Pulihkan Hubungan dengan Turki
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran Donald Trump semakin tidak puas terhadap NATO. Kritik-kritiknya terhadap aliansi itu mendorong negara-negara anggota berupaya menjaga hubungan baik dengannya.
Di sisi lain, sejumlah anggota NATO juga mempertanyakan kedekatan Turki dengan Rusia dan Iran.
Pengamat politik Turki Selim Koru menilai penangkapan demonstran dan pelarangan aksi protes dilakukan pemerintah agar citra Turki tidak tercoreng di hadapan para pemimpin dunia.
Sejauh ini strategi tersebut tampaknya berhasil. Pada Selasa, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mencabut larangan penjualan jet tempur F-35 kepada Turki yang sebelumnya ia berlakukan pada masa jabatan pertamanya.
Trump bahkan menyebut Turki sebagai “sekutu yang luar biasa”, nada yang jauh lebih positif dibandingkan sikapnya terhadap beberapa anggota NATO lain seperti Spanyol, yang sempat ia ancam akan dikenai pembatasan perdagangan.
NATO Dinilai Mendorong Perlombaan Senjata
Di akhir wawancara, TIP menegaskan anggapan NATO sebagai pelindung nilai-nilai Barat hanyalah mitos.
Menurut mereka, target belanja militer sebesar 5 persen PDB berarti setiap pengurangan anggaran kesehatan, pendidikan, dan perumahan di Eropa akan dialihkan ke industri senjata.
“Bagi rakyat Eropa, militerisasi tidak menghadirkan keamanan. Sebaliknya, ia meningkatkan eskalasi konflik, memperkuat kelompok kanan ekstrem, memperlebar ketimpangan, dan membawa Eropa semakin dekat pada perang. Keamanan sejati hanya dapat dicapai melalui pelucutan senjata, diplomasi, dan kesejahteraan sosial, bukan perlombaan senjata yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan persenjataan,” demikian pernyataan TIP dilansir dari Middle East Eye.
