Oleh: Sayid Marcos Tenorio
Keputusan Hamas untuk membubarkan Komite Darurat Pemerintahan di Jalur Gaza dan menyerahkan administrasi sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza menandai perubahan strategi yang penting. Menafsirkan langkah ini sebagai bentuk menyerah atau kekalahan berarti gagal memahami tahapan perjuangan pembebasan nasional Palestina saat ini.
Hamas kembali menegaskan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan menjalankan tanggung jawabnya hingga proses penyerahan penuh administrasi sipil Gaza selesai.
Keputusan tersebut seharusnya dipahami sebagai reposisi taktis yang bertujuan menjaga tiga sasaran strategis: kelangsungan Hamas sebagai kekuatan politik, pembangunan kembali persatuan nasional Palestina, dan keberlanjutan perlawanan.
Tujuan pertama adalah mempertahankan Hamas sebagai kekuatan politik, sosial, dan militer yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Palestina.
Selama hampir dua dekade, Hamas memikul beban ganda sebagai pemerintahan sekaligus gerakan perlawanan. Mereka mengelola kehidupan masyarakat yang hidup di bawah blokade, menghadapi perang berulang kali, serta mengalami penghancuran sistematis terhadap berbagai sarana yang menopang kehidupan.
Setelah perang paling menghancurkan dalam sejarah Palestina modern, penjajahan Israel gagal mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu melenyapkan Hamas.
Dengan tidak lagi mengelola administrasi harian Gaza, Hamas dapat mengurangi beban kelembagaan, menata ulang organisasinya, dan memusatkan perhatian pada alasan utama keberadaannya, yakni perjuangan pembebasan nasional Palestina.
Membangun Kembali Persatuan Nasional
Tujuan kedua adalah membantu membangun kembali persatuan nasional Palestina.
Perpecahan politik dan geografis antara Gaza dan Tepi Barat, ditambah konflik internal Palestina, selama bertahun-tahun menjadi salah satu keuntungan strategis terbesar bagi penjajah Israel.
Dengan menyerahkan administrasi sipil kepada sebuah badan nasional Palestina, Hamas mengirimkan pesan penguasaan pemerintahan di Gaza berada di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu membangun kembali persatuan nasional.
Gaza bukan milik Hamas. Gaza adalah milik rakyat Palestina
Namun demikian, pemerintahan baru tidak boleh menjadi alat kendali pihak asing ataupun mekanisme untuk menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik yang memiliki akar nyata di tengah masyarakat Palestina.
Tantangan utamanya tetap sama, yakni membangun kembali kepemimpinan Palestina yang representatif dan mampu berbicara atas nama rakyat Palestina, baik di wilayah yang dijajah, kamp-kamp pengungsi, maupun diaspora.
Menjaga Keberlangsungan Perlawanan
Tujuan ketiga adalah menjaga kesinambungan perlawanan.
Memerintah dan melakukan perlawanan merupakan dua fungsi politik yang berbeda. Sebuah gerakan pembebasan nasional dapat mengikuti pemilu, mengelola suatu wilayah, merundingkan gencatan senjata, dan menerima pemerintahan transisi. Gerakan tersebut juga dapat mundur dari struktur pemerintahan apabila tetap berada di dalamnya justru mengancam tujuan strategis yang lebih besar.
Menyamakan fleksibilitas taktis dengan pengabaian tujuan strategis berarti tidak memahami sejarah perjuangan anti-kolonial.
Selama bertahun-tahun, Israel mengklaim keberadaan Hamas dalam pemerintahan menjadi alasan diberlakukannya blokade, agresi militer, dan hukuman kolektif terhadap Gaza.
Kini, setelah Hamas menyelesaikan seluruh prosedur penyerahan administrasi sipil, Israel justru berupaya menghambat pelaksanaan kesepakatan, mencegah Komite Nasional menjalankan tugasnya, serta menciptakan kekosongan administrasi yang dapat memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.
Kontradiksi ini menunjukkan sesuatu yang penting. Tujuan Israel sejak awal bukan sekadar menyingkirkan Hamas dari pemerintahan, melainkan melemahkan kemampuan rakyat Palestina untuk terus melakukan perlawanan.
Dengan meminta para mediator dan negara-negara penjamin menekan Israel agar mematuhi kesepakatan serta mengizinkan Komite Nasional mulai bekerja, Hamas juga menuntut mereka menjalankan tanggung jawabnya.
Pembentukan pemerintahan baru berpotensi memulihkan layanan publik yang sangat dibutuhkan, memperkuat ketahanan masyarakat Palestina, dan mulai mengatasi bencana kemanusiaan akibat genosida.
Menguji Narasi Israel
Karena itu, keputusan Hamas sekaligus menguji narasi yang selama ini dibangun Israel.
Apabila perang dianggap perlu karena Hamas memerintah Gaza, maka keluarnya Hamas dari pemerintahan seharusnya membuka jalan bagi penarikan pasukan penjajah, pembukaan perlintasan perbatasan, dimulainya rekonstruksi, serta berakhirnya agresi militer.
Namun jika syarat-syarat baru terus diajukan, maka realitas politik akan semakin sulit disembunyikan: persoalannya bukanlah semata-mata siapa yang memerintah Gaza, melainkan keberadaan rakyat Palestina yang menolak tunduk, dipaksa mengungsi, atau dihapuskan dari tanah mereka.
Hamas mungkin meninggalkan kementerian, membubarkan komite, dan menyerahkan administrasi sipil. Namun meninggalkan pemerintahan bukan berarti meninggalkan perlawanan.
Memerintah Gaza hanyalah sebuah fase dalam sejarah. Pembebasan Palestina tetap menjadi tujuan strategis.
