MARMARIS – Global Sumud Flotilla (GSF) melontarkan kritik keras kepada pemerintah dunia atas sikap yang dinilai pasif terhadap agresi Israel di Gaza serta penahanan aktivis internasional dalam misi kemanusiaan di perairan internasional Laut Mediterania.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis, Jumat (8/5/2026) kemarin, koaliasi tersebut menegaskan bahwa sejarah akan mencatat negara-negara yang memilih diam di tengah dugaan pelanggaran hukum internasional dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina.
Mereka menyebut dunia internasional kini berada pada titik penting yang menentukan antara akuntabilitas atau keterlibatan secara tidak langsung terhadap tindakan Israel.
“Pemerintah dunia tidak lagi bisa menghindari pertanyaan mendasar: apa yang akan mereka lakukan, dan kepentingan siapa yang sebenarnya mereka lindungi?” demikian isi pernyataan tersebut.
Tuduhan Penculikan dan Penyiksaan Aktivis
Global Sumud Flotilla menuduh Israel melakukan penculikan terhadap warga sipil internasional di perairan internasional dekat Yunani, lebih dari 1.000 kilometer dari Gaza. Mereka juga menuding aparat Israel melakukan penyiksaan, kekerasan seksual, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap para peserta misi kemanusiaan yang ditahan di kapal militer Israel.
Dua aktivis yang disebut masih ditahan hingga kini adalah Saif Abukeshek dan Thiago Ávila.
Menurut pernyataan tersebut, keduanya ditahan tanpa dakwaan resmi dan kini melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes. Kondisi Saif disebut memburuk karena telah menghentikan konsumsi air.
Global Sumud Flotilla juga menuduh otoritas Israel menggunakan “bukti rahasia” untuk memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut tanpa proses hukum yang jelas.
Dalam pernyataannya, GSF juga menilai kecaman dari berbagai negara selama ini tidak menghasilkan konsekuensi nyata terhadap tindakan Israel.
Mereka menyoroti banyaknya gambar dan video korban sipil Palestina yang tersebar luas di media digital, mulai dari kelaparan massal, penembakan terhadap warga sipil, hingga dugaan penyiksaan dan kekerasan seksual. Namun menurut mereka, pernyataan diplomatik yang dikeluarkan berbagai negara hanya sebatas retorika tanpa tindakan konkret.
“Tidak satu pun pidato atau surat kecaman itu menghasilkan konsekuensi nyata terhadap rezim yang bahkan memperluas operasinya hingga ke perairan internasional,” tulis mereka.
Akan Tempuh Jalur Hukum Internasional
Global Sumud Flotilla mengumumkan akan menggelar Sidang Umum dan Simposium Hukum Internasional di Marmaris, Turki, pada 10–11 Mei 2026 besok. Forum tersebut disebut akan menjadi langkah untuk menekan pemerintah dunia agar mengambil tindakan konkret terhadap penahanan para aktivis.
Mereka juga menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk yang dinilai terlibat dalam penculikan, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap peserta misi kemanusiaan.
Selain itu, organisasi tersebut mengaku sedang mendokumentasikan apa yang mereka sebut sebagai “arsitektur keterlibatan”, mencakup keputusan politik, transfer senjata, perlindungan diplomatik, hingga kegagalan institusi internasional yang dianggap memungkinkan pelanggaran itu terjadi.
Dalam tuntutannya, Global Sumud Flotilla meminta seluruh negara yang memiliki warga dalam misi kemanusiaan tersebut untuk memberikan jaminan perlindungan yang nyata.
Mereka juga mendesak pengakuan resmi bahwa misi sipil di perairan internasional merupakan aktivitas sah yang dilindungi hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
Koalisi itu meminta pemerintah dunia menyatakan secara terbuka langkah konkret yang akan diambil jika warganya kembali diserang atau diculik dalam misi kemanusiaan serupa di masa mendatang.
Menutup pernyataannya, Global Sumud Flotilla menegaskan bahwa mereka tetap melanjutkan perjuangan solidaritas untuk Palestina dan tidak akan menghentikan misi kemanusiaan mereka.
“Masyarakat dunia sedang menyaksikan. Tidak ada pemerintah yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Sejarah akan mencatat di pihak mana setiap pemerintah berdiri,” demikian penegasan mereka. (CKY)
