Wednesday, December 11, 2024
HomeHeadlineIsrael panas, Yahudi Haredi bentrok dengan aparat karena tolak wajib militer

Israel panas, Yahudi Haredi bentrok dengan aparat karena tolak wajib militer

Partai-partai koalisi yang berkuasa kini mendesak agar segera disahkan undang-undang yang memungkinkan sekitar 60.000 warga Haredim untuk terus menghindari wajib militer setiap tahunnya

Bentrokan antara warga Haredim dan aparat keamanan Israel meletus di dekat Bnei Brak, Tel Aviv, pada Minggu (17/11), ketika ratusan anggota komunitas ultra-Ortodoks memblokir jalan menyusul pengiriman 1.000 surat panggilan wajib militer kepada pria Haredim.

Aksi ini menandai eskalasi baru dalam ketegangan yang telah berlangsung lama mengenai pengecualian Haredim dari dinas militer Israel.

Protes besar-besaran ini memunculkan kerusuhan, dimana para demonstran menutup jalan utama yang menghubungkan Tel Aviv dengan kota-kota sekitarnya, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan wajib militer yang mereka anggap sebagai serangan terhadap cara hidup dan tradisi agama mereka.

Laporan dari harian Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa protes ini diwarnai dengan bentrokan antara para demonstran dan pasukan keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan.

Keputusan militer Israel untuk mengeluarkan 7.000 surat panggilan wajib militer untuk komunitas Haredim dalam beberapa hari ke depan, yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelum dipecat, semakin memicu kemarahan.

Haredim, yang membentuk sekitar 13% dari populasi Israel, menuntut agar pengecualian dari wajib militer mereka dipertahankan.

Mereka beralasan mengabdikan hidup untuk studi Taurat, bukan untuk dinas militer.

Sementara itu, ketegangan semakin meningkat dengan seruan keras dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang mendesak agar pemerintah mencabut hak-hak warga Haredim yang menolak wajib militer, termasuk dana dan paspor mereka.

Lapid menilai bahwa sudah saatnya komunitas Haredim turut berkontribusi dalam kewajiban nasional, seperti halnya warga Israel lainnya.

Isu wajib militer bagi Haredim telah menjadi sumber perpecahan politik selama bertahun-tahun.

Partai-partai koalisi yang berkuasa kini mendesak agar segera disahkan undang-undang yang memungkinkan sekitar 60.000 warga Haredim untuk terus menghindari wajib militer setiap tahunnya.

Namun, dengan keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan dinas militer bagi semua warga negara, bentrokan ideologi ini diperkirakan akan terus memanas.

Pizaro Idrus
Pizaro Idrus
Pengajar HI Universitas Al Azhar Indonesia, Mahasiswa PhD Hubungan Antarbangsa Universitas Sains Malaysia.
ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Most Popular