Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) menyebabkan gangguan lalu lintas di berbagai wilayah Israel pada Rabu (25/6) lapor Middle East Monitor. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap upaya pemerintah memperluas kewajiban wajib militer bagi anggota komunitas Yahudi Haredi.
Konvoi kendaraan dalam jumlah besar bergerak dengan kecepatan rendah dari puluhan lokasi di 19 kota, membentang dari wilayah utara hingga selatan Israel. Seluruh konvoi kemudian berkumpul di Penjara Militer 10 dekat Kfar Yona, tempat para tersangka yang dituduh menghindari wajib militer ditahan.
Aksi protes ini merupakan respons terhadap kebijakan terbaru pemerintah Israel yang bertujuan meningkatkan perekrutan pria Haredi ke dalam dinas militer.
Pemimpin Partai United Torah Judaism, Yitzhak Goldknopf, memimpin salah satu konvoi yang berangkat dari Yerusalem dan mengecam kebijakan wajib militer pemerintah.
“Tidak masuk akal jika seorang pemuda dapat belajar Taurat di Bulgaria tanpa hambatan, tetapi tidak dapat melakukannya di negara Yahudi,” kata Goldknopf.
Ia juga memperingatkan bahwa demonstrasi dapat meningkat jika pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut.
“Suatu hari nanti kami akan membalikkan keadaan negara ini. Kami tidak akan lagi menjadi budak, dan kami akan mengambil alih penjara-penjara serta mengubahnya menjadi lembaga pendidikan agama,” ujarnya.
Wali Kota Bnei Brak, Hanokh Zeibert, turut menyerukan agar pemerintah mengembalikan kebijakan lama yang membebaskan mahasiswa yeshiva atau pelajar penuh waktu Taurat dari kewajiban mengikuti dinas militer.
Demonstrasi menyebabkan kemacetan parah di sejumlah jalan raya utama Israel setelah para pengunjuk rasa meninggalkan kendaraan mereka dan berjalan kaki di jalan-jalan utama.
Gangguan lalu lintas dilaporkan terjadi di Jalan Raya 1 dan 443 menuju Yerusalem, Jalan Raya 6 yang merupakan jalur utama utara-selatan Israel, serta Jalan Raya 2, 4, 20, dan 57.
Penyelenggara aksi menginstruksikan para peserta untuk mengemudi dengan kecepatan maksimal 50 kilometer per jam sambil menjaga jarak aman yang lebih panjang. Taktik ini dilakukan untuk memaksimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas.
Media-media keagamaan yang berafiliasi dengan partai Haredi juga menyerukan kepada para pendukungnya agar terus melanjutkan demonstrasi hingga pemerintah mencabut kebijakan wajib militer tersebut.
Persoalan wajib militer bagi komunitas Haredi telah lama menjadi salah satu isu politik domestik paling kontroversial di Israel. Selama puluhan tahun, kebijakan pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva terus memicu perdebatan hukum dan politik yang belum menemukan penyelesaian.
