Gerakan Hamas membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuduh kelompok tersebut menyita bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Jalur Gaza. Hamas menyebut tuduhan itu sebagai pengulangan narasi yang kerap dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menyatakan bahwa tuduhan Presiden Trump tidak berdasar dan bertentangan dengan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesaksian organisasi kemanusiaan, serta bukti-bukti di lapangan. Menurut Hamas, tudingan tersebut sejalan dengan kebijakan pendudukan Israel yang menggunakan kelaparan sebagai senjata dalam konflik, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan.
“Ucapan Presiden Trump hanyalah gema aneh dari kebohongan yang disebarkan pemerintah Netanyahu, yang ingin membenarkan tindakan sistematis berupa kelaparan terhadap warga sipil tak berdosa,” kata Hamas.
Gerakan tersebut juga mengkritik sikap pemerintah AS yang dinilai tidak cukup hanya dengan mendesak Israel mengirim bantuan pangan. “Yang diperlukan adalah sikap bertanggung jawab yang menghormati hukum kemanusiaan internasional, membuka semua perbatasan secara segera, dan menjamin distribusi bantuan tanpa hambatan,” tambahnya.
Hamas menyerukan agar pemerintah AS “mengubah posisinya, berhenti memberi perlindungan politik terhadap kejahatan genosida dan kebijakan kelaparan yang diterapkan oleh pendudukan, serta mendesak Israel untuk mengakhiri agresinya dan membuka kembali perlintasan perbatasan.”
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin, Trump menuduh Hamas menyita bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan militer. “Jika Anda lihat, Hamas membuat segalanya mustahil. Mereka mengambil semua yang dibawa masuk,” ujarnya seperti dikutip harian Politico. Namun, ia menambahkan bahwa pemerintah AS tetap akan membantu warga Gaza “yang diperlakukan sangat buruk oleh Hamas.”
Namun, Trump kembali tidak menyebut peran Israel dalam menutup seluruh perlintasan menuju Gaza dan penggunaannya atas kelaparan sebagai alat perang. Sejak 2 Maret, Israel menutup rapat seluruh akses masuk ke Jalur Gaza, melarang masuknya makanan, air, serta bantuan medis dan kemanusiaan.
Laporan dari lembaga pemerintah, organisasi HAM, dan badan internasional menyebutkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Sekitar 2,3 juta penduduk di wilayah tersebut saat ini sepenuhnya bergantung pada bantuan setelah konflik yang terus berlangsung menyebabkan kehancuran ekonomi. Menurut data Bank Dunia, mayoritas penduduk Gaza hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem akibat blokade dan serangan militer berkepanjangan.
