Kelompok Palestina Hamas menyatakan pada Jumat (26/6) konsultasi dengan para mediator masih terus berlangsung guna mencapai kesepahaman yang menjamin pelaksanaan penuh perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada Anadolu Agency, pembahasan antara Hamas, berbagai faksi Palestina, dan para mediator, termasuk Turki, Mesir, dan Qatar, masih berlangsung untuk menyelesaikan mekanisme pelaksanaan penuh perjanjian tersebut.
“Pembahasan ini mencakup implementasi menyeluruh perjanjian gencatan senjata, termasuk hal-hal yang masih tersisa dari tahap pertama serta mekanisme pelaksanaan tahap kedua,” ujar Qassem.
Ia menambahkan bahwa delegasi Hamas bersama sejumlah faksi Palestina diperkirakan akan mengunjungi Kairo dalam beberapa hari mendatang untuk menyampaikan tanggapan mereka terhadap usulan-usulan baru yang diajukan para mediator.
Menurut Qassem, sebelumnya faksi-faksi Palestina telah mencapai sejumlah kesepahaman yang mendapat sambutan positif dari para mediator. Namun kemudian utusan Board of Peace, Nikolay Mladenov, mengajukan pendekatan yang disebutnya sebagai “pendekatan berbeda”, yang kini masih ditinjau secara final oleh Hamas dan faksi-faksi Palestina.
Qassem menegaskan, Hamas menangani berbagai upaya politik yang sedang berlangsung dengan “penuh tanggung jawab nasional” demi menjaga hak-hak politik rakyat Palestina dan mengakhiri apa yang disebutnya sebagai perang genosida yang terus berlangsung di Gaza.
“Kami berharap upaya para mediator dan Tuan Mladenov dapat memaksa pendudukan Israel untuk melaksanakan apa yang telah disepakati, terutama ketentuan-ketentuan kemanusiaan pada tahap pertama, sebelum beralih ke tahap kedua dengan seluruh kompleksitasnya,” katanya.
Ia menjelaskan isu-isu pada tahap kedua mencakup pembentukan komite nasional untuk mengelola Jalur Gaza, pengerahan pasukan internasional, serta pembahasan mengenai senjata milik kelompok-kelompok Palestina.
Qassem juga menekankan pentingnya mempercepat masuknya komite nasional ke Gaza. Ia kembali menegaskan kesiapan penuh Hamas untuk menyerahkan seluruh urusan pemerintahan, termasuk sektor keamanan.
Komite Nasional Administrasi Gaza merupakan badan non-politik yang bertugas mengelola layanan sipil sehari-hari dan beranggotakan tokoh-tokoh nasional Palestina. Komite tersebut mulai dibentuk di Kairo pada pertengahan Januari 2026, namun hingga kini belum mulai menjalankan tugasnya di Jalur Gaza.
Hamas Sebut Israel Terus Langgar Gencatan Senjata
Mengenai situasi di lapangan, Qassem menuduh Israel melakukan pelanggaran besar dan terus-menerus terhadap perjanjian gencatan senjata, termasuk membatasi masuknya bantuan kemanusiaan serta terus melakukan serangan yang menewaskan warga Palestina.
Menurutnya, lebih dari 1.000 warga Palestina telah terbunuh sejak gencatan senjata mulai berlaku. Ia juga menuduh Israel memperluas “garis kuning” ke wilayah-wilayah baru di Gaza yang disertai pengusiran warga dan penghancuran rumah-rumah.
“Pelanggaran-pelanggaran ini memerlukan, pertama, sikap tegas dari para mediator untuk menekan pihak pendudukan, dan kedua, upaya serius agar komite nasional segera masuk ke Gaza sehingga proses bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi yang nyata dapat dimulai,” ujarnya.
“Kami tidak ingin kebijakan kelaparan yang diberlakukan terhadap rakyat kami kembali terulang sementara dunia hanya menjadi penonton. Demikian pula pembunuhan dan penghancuran tidak boleh terus berlanjut sementara dunia menyaksikannya,” tambah Qassem.
Kerangka Gencatan Senjata
Pada September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin yang menjadi kerangka gencatan senjata. Rencana tersebut mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembentukan pemerintahan teknokrat, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta seruan agar Hamas melucuti senjatanya.
Tahap pertama perjanjian meliputi penghentian pertempuran, pertukaran tahanan antara Israel dan faksi-faksi Palestina, gencatan senjata permanen, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Namun, menurut laporan, Israel terus melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut hampir setiap hari.
Pada tahap kedua, Israel diharapkan melakukan penarikan lebih lanjut dari wilayah Gaza, sementara pasukan stabilisasi internasional akan mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.
Menurut data otoritas Palestina yang dikutip dalam laporan ini, sejak Oktober 2023 perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.
Sementara itu, sejak 8 Oktober 2023, eskalasi operasi militer Israel dan serangan para pemukim di Tepi Barat telah menewaskan 1.173 warga Palestina, melukai 12.666 orang, menyebabkan sekitar 23.000 penangkapan, serta memaksa 33.000 warga mengungsi, berdasarkan data resmi Palestina.
